Jakarta – Pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng yang juga Peneliti senior The Institute for Global Justice (IGJ), mengungkapkan hingga kawartal I 2014 utang luar negeri Indonesia mencapai USD276,492 miliar atau Rp3.317 triliun (pada tingkat kurs Rp 12.000/USD). Utang tersebut terdiri dari Utang pemerintah dan otoritas moneter mencapai USD130,512 miliar dan utang Utang swasta USD145,980 miliar.
“Sektor yang cukup parah dalam menumpuk utang luar negeri adalah sektor perbankkan dan keuangan. Total Utang luar negeri Bank Rp303,888 trilun. Utang luar negeri lembaga keuangan lainnya Rp408,780 trilun. Dengan demikian maka total utang luar negeri bank dan lembaga keuangan lain Rp712,668 triliun,” paparnya kepada Obsession News, Kamis (7/8/2014).
Menurut Salamuddin Daeng, hal yang paling membahayakan adalah APBN dalam Tumpukan Utang. Akibat dari kebijakan ugal-ugalan pemerintah yang menumpuk utang luar negeri, menyebabkan total utang luar negeri pemerintah Q1 2014 mencapai USD130,512 miliar atau Rp 1,566 trilun. Tambahan utang dari Q1 sampai dengan Q4 2013 senilai USD 6,964 miliar atau sebesar Rp 83,565 trilun.
Sementara, lanjutnya, utang dalam negeri pemerintah sampai Juni 2014 mencapai Rp1,032 triliun. Tambahan utang dalam negeri dari Januari sampai juni 2014 Rp90,669 trilun. Dalam setahun akumulasi utang dalam negeri diperkirakan sebesar Rp181,338 trilun. Dengan demikian pada akhir tahun 2014 nanti diperkirakan utang dalam negeri Indonesia akan mencapai Rp1,214,030 triliun.
Sekarang total utang pemerintah saja dari dalam dan luar negeri mencapai +/- Rp2,598 triliun. Pada akhir tahun 2014 Total utang dalam negeri dan luar negeri pemerintah akan mencapai Rp2,947 trilun. Nilai yang mendekati 2 kali nilai APBN Indonesia. “Seberapa kuat apapun daya upaya yang dilakukan bangsa ini, tidak akan pernah dapat melunasi utang yang menggunung tersebut,” bebernya mempertanyakan.
Salamuddin Daeng menegaskan, kebijakan liberalsiasi perbankan menyebabkan bank-bank menumpuk asset dan pendapatan mereka dari utang. Sementara di dalam negeri bank dan lembaga keuangan menguras rakyat dengan bunga yang sangat tinggi. Tingkat suku bunga di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia.
Kebiasaan bank dan sektor keuangan menumpuk utang menyebabkan sektor keuangan nasional rapuh. Bank Indonesia (BI) mencatat total seluruh aset perbankan di Indonesia mencapai Rp4.211 triliun atau sekitar USD421 miliar. BI juga menyebutkan jika total dana pihak ketiga perbankan nasional mencapai Rp3.204 triliun, dengan total kredit Rp3.878 triliun.
“Dengan demikian total asset perbankkan dibandingkan total kewajiban perbankkan hanya 17%. Kelonggaran yang diberikan pemerintah terkait ekspansi kredit konsumsi perbankkan akan semakin memicu krisis. Kondisi perbankkan nasional berada di ujung tanduk,” ungkap Daeng.
“Sedikit saja terjadi krisis dalam nilai tukar maka bank-bank akan berguguran dan mengulang krisis 98 lalu. pemerintah akan dipaksa kembali melakukan bailout bank bank yang berguguran oleh krisis ekonomi. sementara tuggakan APBN membayar bunga dan cicilan BLBI belum lunas hingga hari ini,” tambahnya.
Rakyat Semakin Kurus
Menurut Daeng, dalam tantangan defisit perdagangan akibat tekanan impor, defisit neraca pembayaran akibat arus modal keluar, pelebaran defisit dalam APBN akibat pengeluaran subsidi, pemerintah dihadapkan pada buah simalakama.
“Pemerintah dalam logika sistem fiskal yang neoliberal pada satu sisi dipaksa membuat kebijakan menaikkan harga BBM untuk mengurangi tekanan pengeluaran APBN untuk disetorkan kepada perusahaan perusahaan minyak,” tandasnya.
Jika pemerintah tidak menaikkan subsidi BBM, jelas dia, maka akan semakin banyak pengeluaran APBN untuk diserahkan kepada perusahaan minyak baik untuk membiayai BBM impor maupun untuk membeli minyak mentah dari kontraktor nasional.
Namun menaikkan harga BBM pada kondisi rakyat yang susah akibat kenaikan harga kebutuhan pokok akan berhadapan dengan gelombang perlawanan yang besar. “Suasana politik yang kurang menguntungkan sebagai imbas dari pilpres kemarin yang ditolak oleh sebagian kalangan akan memicu eskalasi perlawanan terhadap pemerintah,” terangnya.
Satu satunya langkah yang dapat diambil pemerintah, tegas dia, adalah dengan menambah utang luar negeri dan dalam negeri. Pasalnya, langkah ini aman dalam beberapa waktu saja karena akumulasi utang akan meningkatkan kewajiban membayar bunga dan cicilan utang.
“Era jual habis kekayaan negara, privatisasi dan penjualan BUMN akan kembali terulang. Kapitalis asing, cukong cukong nasional akan mengambil kesempatan ini untuk memperkaya diri. Sementara rakyat akan semakin kurus kering dihisap oleh kenaikan harga, suku bunga, dan pajak yang semakin mencekik leher rakyat,” ungkapnya pula. (Ars)
