Selasa, 30 November 21

Rakyat Diperas Untuk Menyelamatkan Kekuasaan?

Rakyat Diperas Untuk Menyelamatkan Kekuasaan?

Rakyat Diperas Untuk Menyelamatkan Kekuasaan
Oleh : Salamuddin Daeng

Kunjungan luar negeri Presiden Jokowi untuk ‘mengemis’ investasi, utang kepada asing, harus dihentikan! Datang rumah orang untuk melakukan diplomasi di saat kondisi gembel, miskin dan lusuh, merupakan cara yang merendahkan diri sendiri. Cara diplomasi luar negeri semacam ini bukan pelaksanaan dari politik luar negeri BEBAS AKTIF, tapi merupakan politik luar negeri ala gembel.

Belum lagi, ketika gagal mendapatkan utang, pinjaman, segala macam bantuan, sekembali dari luar negeri, pemerintah Jokowi langsung memeras rakyat bertubi tubi. Dua pengalaman kunjungan ke luar negeri Jokowi membuktikan hal tersebut.

Pengalaman PERTAMA, kunjungan luar negeri Jokowi menghadiri Pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) 10-11 November 2014  membuktikan hal tersebut. Setelah MOU yang ditandatangani Presiden jokowi dengan China dan Negara-negara lainnya bodong, sekembali di tanah air tanggal 18 November 2014 Jokowi Menaikkan harga Premium dan Solar masing masing Rp. 2000/liter.

KEDUA, dalam rangkaian Kunjungan ke Jepang dan China minggu lalu selama sepekan, Presiden Jokowi kembali menandatangani MOU dengan kedua Negara tersebut. Namun diketahui bahwa MOU yang dibuat juga ternyata bodong. Pemerintah Jokowi saat ini mengalami kekosongan anggaran, sementara butuh uang besar untuk membiayai pencitraan terus menerus dan balas jasa kepada pihak Cukong.

Akibatnya, Perintah Jokowi menimpakan beban kepada rakyat Indonesia. Tanggal 28 Maret 2015, setelah mendatangani MOU dengan China dan jepang Jokowi kembali menaikkan harga premium dan solar masing masing Rp500 per liter.

Kedua pengalaman di atas menjadi pelajaran bagi Indonesia, bahwa diplomasi ALA GEMBEL yang dijalankan Pemerintahan Jokowi yang hanya menghasilkan MOU bodong, sebaiknya dihentikan ! demi kehormatan Bangsa dan Negara, utamanya keselamatan rakyat. [#]

*) Salamuddin Daeng – Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) dan Peneliti The Indonesia for Global Justice (IGJ)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.