Jakarta – Sekretaris Jenderal Komite Bangkit Indonesia (SJKBI), Ferry Juliantoro mengingatkan agar rakyat mengawal hak interpelasi yang tengah digulirkan kubu fraksi partai Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR. Menyusul kenaikan harga BBM bersubsidi yang dinaikkan oleh pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK).
“Sekarang ada hak interpelasi, namun Misbhakun yang berhalangan hadir dalam acara diskusi karena masih berada di Medan, kemudian beliau meminta saya mengumumkan bahwa hak interpelasi akan dilakukan,” ujar Ferry saat menyampaikan testimoni politinya, dalam acara diskusi publik di Restoran Pulau Dua, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (9/12/2014).
Aktivis yang pernah dipenjara lantaran menolak kenaikan harga BBM pada tahun 2008 ini mengungkapkan, ajakan ini menyusul adanya kegusarannya ketika dipenjara selama 1 tahun terkait demonstrasi penolakan kenaikan BBM yang dilakukan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), 2008 lalu.
Sebab, lanjut Ferry, belajar dari pengalaman sebelumnya, ketika parlemen membentuk panitia khusus (Pansus) hak angket (investigasi) yang ketika itu dipimpin oleh Zulkifli Hasan namun tidak berjalan. Padahal, pansus angket itu, sebagai salah satu celah untuk melakukan audit migas di Indonesia.
“Saya menyampaikan testimoni, dimana dalam penjara ada kegusaran saya ketika itu soal BBM, pengorbanan rakyat kecil, ketika pansus BBM tidak berjalan,” kata Ferry.
Padahal, kata dia, kemenangan rakyat mendorong DPR dalam melakukan audit migas di Indonesia bisa dilakukan para anggota dewan,” kata Ferry. “Dibeberapa negara proses audit itu dilakukan untuk melakukan nasionalisasi atau bagi hasil seperti dibeberapa negara,” pungkasnya. (Pur)
