Senin, 28 September 20

“Quo Vadis” Rakyat Indonesia!

“Quo Vadis” Rakyat Indonesia!
* Pembangkit listrik - ilustrasi

Oleh : Ahmad Daryoko, Koordinator INVEST

Kapitalis global sebenarnya sudah mulai ancang” untuk caplok Indonesia lagi pada 1967, maka lahirlah saat itu UU No 1/1967 ttg PMA (Penanaman Modal Asing ). Dan mulailah PT. Freeport (AS) masuk ke Papua.

Pada 1975 CIA tugaskan John Perkins untuk “merusak” ekonomi Indonesia (baca The Confession of an Economic Hit Man ) dengan strategi merusak sistem kelistrikannya. Maka tahun 1980 an atas pengaruh Perkins lahirlah pembangkit listrik swasta bernama Independent Power Producer ( IPP ). Dan untk meng akomodir itu semua maka terbitlah UU No 15/1985 ttg Ketenagalistrikan yg pertama.

Dengan UU diatas PLN memasuki “Single Buyer” (pembeli tunggal) IPP yg ada. Yang dalam setiap kontraknya (PPA = Power Purchase Agreement ) dilengkapi dng Take Or Pay Clause ( TOP ), yaitu kerja gak kerja perharinya PLN hrs beli listrik IPP itu sebesar 70% produksi total nya.

Karena bisnis listrik ini makin menggiurkan, maka swasta Nasional maupun Asing memanfaatkan “oknum pejabat” baik Pemerintah maupun DPR untuk menerbitkan UU No 20/2002 sbg pengganti UU No 15/1985 dimana disamping pembangkit IPP swasta, mereka ini maunya mencaplok ritail PLN juga.

Nah meskipun UU Ketenagalistrikan sdh dibatalkan pasal2 Unbundlingnya , ternyata ada “oknum ” DIRUT PLN saat itu yang “nekad” menjual ritail PLN. Sehingga kelistrikan Jawa-Bali yg awalnya berkonsep “Single Buyer” berdasar UU No 15/1985 , karena Pemerintah Jokowi melarang PLN mengoperasikan pembangkit , mau tidak mau secara “defacto” kelistrikan Jawa-Bali saat ini menjadi “Multi Buyer and Multi Seller” (MBMS) System. Apalagi saat ini Rezim Pemerintah yg katanya mengusung NAWA CITA ini justru terbitkan PERPRES NO 44/2016 dan PERPRES NO 32/2020 yg bisa jual Pembangkit, Tramisi, dan Distribusi PLN !

Artinya mereka ini tetap nekad “membajak” asset2 PLN untuk kepentingan pribadi para oknum pejabat itu !

Sehingga selanjutnya dengan munculnya MBMS di Jawa-Bali ini ,mangkraklah 15.000 MW pembangkit PLN seharga Rp 150 triliun itu, serta lepaslah ritail PLN ke perusahaan oknum mantan DIRUT PLN dan “taipan” 9 Naga.

Dan akhirnya tarip listrik mulai melonjak secara sporadis disana sini !!

Yang kemudian perlu dipertanyakan adalah, mengapa Rezim ini yang awalnya memasang “platform” NAWA CITA (hadir melindungi rakyat ) kok kemudian menyerahkan System kelistrikan ke Asing dan Aseng dalam MBMS System ?

QUO VADIS RAKYAT INDONESIA !

Innalillahi wa Inna ilaihi roojiuunn !!

JAKARTA , 5 JUNI 2020

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.