Jumat, 17 September 21

Pulau Mego Bukan Milik Sumbar

Pulau Mego Bukan Milik Sumbar

Padang, Obsessionnews – Pulau Mego yang sempat dikatakan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) yang berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, merupakan milik Provinsi Bengkulu yang berada di Kabupaten Muko-Muko.

Pulau Mego tidak milik Pemerintah Prov Sumbar ditegaskan oleh Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumatera Barat Mardi. Pulau yang dikabarkan memiliki kandungan minyak bumi dan uranium itu merupakan aset Provinsi Bengkulu, sesuai dengan letak administrasif dan teritorialnya. Pulau itu juga diyakini tidak milik Pemprov Sumbar berdasarkan, dalam daftar pulau-pulau yang telah diserahkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada Pemprov Sumatera Barat, nama Pulau Mego tidak tercantum didalamnya.

“Pulau itu bukan milik Sumatera Barat. Tidak ada masalah dengan Pulau Mego, karena itu milik Bengkulu. Yang mengklaim pulau itu Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kita dulu sudah minta mereka supaya menyerahkan data pulau yang dimilikinya, data itu sekarang sudah di SK kan Kemendagri. Setelah kita lihat lagi, di data itu tidak tercantum Pulau Mego,” kata Mardi saat ditemui di ruang kerjanya Kamis (4/6).

Menurut Mardi, munculnya anggapan bahwa Pulau Mego merupakan milik Sumatera Barat, disebabkan karena ada yang menghuni di Pulau Mego yang kebetulan warga Kepulauan Mentawai.

“Disitu (Pulau Mego) ada warga Mentawai yang tinggal. Maka mereka mungkin ingin Pulau itu dijadikan milik Mentawai,” ujar Mardi.

Menurut Mardi, persoalan saling klaim kepemilikan Pulau Mego itu tidak perlu dibesarkan-besarkan karena dikhawatirkan akan dapat memicu konflik antar dua daerah.

Permasalahan Pulau Mego mencuat kepermukaan berawal ketika anggota DPRD Sumbar melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Mentawai. Anggota Komisi Dua DPRD Provinsi Sumbar saat berada di Mentawai mendapatkan informasi dari Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Rijel Samaloisa beserta sejumlah tokoh masyarakat, bahwa Pulau Mego merupakan pulau yang masuk dalam teritorial Sumbar.

Pemkab Kepulauan Mentawai meminta Komisi Dua DPRD Sumbar agar mendorong Gubernur supaya mengurus keberadaan pulau karena letaknya berada digaris teritorial Sumbar. (Musthafa Ritonga)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.