Puan Ingatkan Kebijakan Pemerintah Harus Tepat dan Bermanfaat untuk Masyarakat

Politisi PDI-Perjuangan itu menilai temuan itu menunjukkan tata kelola pemerintahan di Indonesia harus segera ditingkatkan dengan memperbaiki pelayanan publik untuk menguatkan kembali legitimasi negara di mata masyarakat.

“Di sini perlunya reformasi struktural: pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur. Juga perlu dilakukan reformasi fiskal: peningkatan kualitas belanja yang lebih baik,” ungkapnya.

Perbaikan tata kelola dan layanan publik itu, lanjutnya, dapat dimulai dengan menjadikan pembahasan pendahuluan APBN sebagai momentum penegas pemerintah akan melakukan reformasi fiskal dalam APBN 2022.

Halaman selanjutnya