Sabtu, 4 Februari 23

PT KAI Daop 4 Tawarkan Uang Ganti Rp250 Ribu

PT KAI Daop 4 Tawarkan Uang Ganti Rp250 Ribu

Semarang, Obsessionnews – Polemik reaktivasi jalur rel Kereta Api (KA) Tawang – Pelabuhan Tanjung Mas yang ditolak oleh masyarakat Kebonharjo, Kelurahan Tanjung Mas masih berlangsung hingga sekarang. PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 4 selaku stakeholder bersangkutan menyatakan bakal memberi uang kerahiman bagi ratusan warga terdampak reaktivasi.

Kepala Humas PT KAI Daop 4 Semarang, Gatut Sutiyatmoko menegaskan kawasan Kebonharjo sejatinya adalah tanah milik PT KAI. Jumlah bangunan yang terkena reaktivasi adalah 130 bangunan dengan detail 118 bangunan rumah, 2 masjid, 2 mushala, 2 sekolah/TPQ, 6 bangunan poskamling dan posyandu. Rencananya, pembongkaran seluruh rumah warga akan berlangsung pada akhir Mei nanti.

“Programnya akhir Mei tapi masih belum fix Mei mas. Karena sosialisasi baru akan dimulai besok hari Rabu (13/4/2016),” kata dia kepada obsessionnews, Selasa (12/4/2016).

Terkait uang kerahiman atau uang bongkar, sebagaimana SK Direksi PT KAI, hitungan ganti rugi adalah Rp 250 ribu per meter untuk bangunan permanen, semi permanen Rp 200 ribu, dan non permanen 175 ribu. Pihaknya juga menyediakan sewa lahan bagi yang terkena dampak dengan ketentuan tidak mengganggu operasional proyek.

“Sewa lahan yang kami berikan sesuai dengan ketentuan tarif sewa lahan. Disesuaikan dengan luas, lokasi dan peruntukkan. Akan tetapi, dalam klausul kontrak kami mencantumkan, apabila KAI akan mempergunakan lahan tersebut untuk kepentingan operasional KA maka penyewa siap menyerahkan lahan tersebut. Tentunya ada uang kerohiman atau uang bongkar yang akan diberikan selama masih dalam masa kontrak,” katanya.

Terpisah, ratusan warga setempat masih menolak pembebasan lahan yang bakal dijadikan area reaktivasi jalur KA. Warga juga mengklaim telah memiliki sertifikat Hak Milik (HM) sah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang.

“PT KAI tidak bisa membuktikan kalau itu milik mereka karena BPN sudah membuktikan kalau kami memiliki sertifikat HM yang sah,” kata Sugiman, anggota kelompok Forum RW Kebonharjo.

Menurutnya, PT KAI tidak bisa serta merta membongkar dengan uang ganti sebesar dimaksud. Pasalnya, mayoritas bangunan di lokasi merupakan bangunan permanen. Dia juga mengaku telah mendapat dukungaan Walikota Semarang yang menyatakan pembebasan lahan harus dengan ganti untung.

Terkait undangan sosialisasi pembebasan lahan, warga diklaim tetap menolak hal tersebut.

“Kita akan melawan sesuai dengan jalur hukum. Kami juga minta solusi kepada Gubernur Jateng karena beberapa waktu lalu pernah ke sini. Namun, hanya meninjau tanpa memberikan solusi,” tegasnya.(Yusuf IH)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.