Selasa, 21 September 21

PSHK: Ada yang Mau Gagalkan MKD ‘Adili’ Setya Novanto

PSHK: Ada yang Mau Gagalkan MKD ‘Adili’ Setya Novanto

Jakarta, Obsessionnews – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
menilai sikap anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang mempermasalahkan validasi rekaman merupakan siasat menggagalkan proses awal di MKD dalam sidang ‘penyelidikan’ Sudirman Said (SS) yang diduga terlibat pencantutan nama Presiden Jokowi dalam ‘negosiasi’ dengan Pimpinan PT Freeport Indonesia yang ‘menyeret’ nama Ketua DPR RI Setya Novanto.

“Ini terutama tertuju kepada anggota yang di-BKO-kan karena mereka yang belakangan mempermasalahkan validasi rekaman merupakan siasat menggagalkan proses awal di MKD. Targetnya adalah tidak ada kelayakan dari pengaduan SS,” ungkap Peneliti PSHK, Ronald Rofiandri kepada Obsessionnews, Selasa [pagi (1/12/2015).

“Mereka mempermasalahkan dengan cara mencampuradukan antara keabsahaan dengan ketidaklengkapan atau ketidakutuhan transkrip, ringkasan (summary), dan file audio rekaman pembicaraan. Apa yang disampaikan oleh SS sebagai pengadu adalah ringkasan dari transkrip pembicaraan,” bebernya pula.

Jadi, tegas Ronald, hal ini sebenarnya murni masalah teknis saja dan alat bukti yang telah disampaikan oleh SS telah memenuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD.

“Ketentuan tersebut menyatakan bahwa verifikasi yang dilakukan sekretariat dan tenaga ahli MKD tertuju kepada kelengkapan alat bukti, bukan keabsahan karena itu nanti masuk masuk dalam tahap pemeriksaan aduan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 UU MD3. Nantinya MKD bisa meminta kepada SS sebagai pengadu untuk menyerahkan transkrip dan file audio rekaman pembicaraan secara utuh,” jelasnya.

Ia menambahkan, sekretariat dan tenaga ahli MKD telah melakukan pemeriksaan dan verifikasi berdasarkan Pasal 8 Peraturan No 2 Tahun 2015 dan ini pula yang menjadi dasar keputusan Rapat Pleno MKD 24 November 2015.

Dengan demikian, lanjutnya, MKD seharusnya sudah bisa mengagendakan tahapan (prosedur) berikutnya seperti berdasarkan Pasal 133 ayat (1) dan Pasal 134 UU MD3, Pimpinan MKD menetapkan hari sidang pertama untuk mendengarkan pokok permasalahan yang diadukan oleh pengadu dan hari sidang kedua untuk mendengarkan keterangan teradu.

“Untuk itu, Pimpinan MKD harus segera memutuskan jadwal dan skema pemeriksaan (berdasarkan UU MD3 dan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015) secara kolektif dan kolegial, sesuai Pasal 121 ayat (1) UU MD3,” tandas Peneliti PSHK.

Segera Panggil Para Pihak Terlibat!
Ronald Rofiandri menilai, Rapat Pleno Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI pada Senin (30/11), tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Padahal, berdasarkan keputusan Rapat Pleno MKD 24 November 2015, laporan Sudirman Said (SS) terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Setya Novanto (SN), layak untuk ditindaklanjuti.

Dengan demikian, tegas Ronald, MKD seharusnya sudah bisa mengagendakan tahapan (prosedur) berikutnya seperti berdasarkan Pasal 133 ayat (1) dan Pasal 134 UU MD3, Pimpinan MKD menetapkan hari sidang pertama untuk mendengarkan pokok permasalahan yang diadukan oleh pengadu dan hari sidang kedua untuk mendengarkan keterangan teradu.

“Untuk itu, Pimpinan MKD harus segera memutuskan jadwal dan skema pemeriksaan (berdasarkan UU MD3 dan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD) secara kolektif dan kolegial, sesuai Pasal 121 ayat (1) UU MD3,” tandas Penelitis PSHK.

Menurut Ronald, kelakuan beberapa anggota MKD yang mempersoalkan kembali kedudukan pengadu ataupun kualifikasi alat bukti sudah tidak relevan lagi dan mengulur-ulur waktu. “Soal keabsahan alat bukti masuk dalam tahap pemeriksaan aduan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 UU MD3,” tegas dia.

“MKD harus fokus sidang terbuka dan agendakan pemanggilan para pihak. Bagi anggota DPR , pimpinan fraksi, dan/atau pimpinan DPR jangan sekali-kali melakukan upaya intervensi terhadap putusan MKD. Jika diketahui ada upaya intervensi, itu merupakan pelanggaran kode etik dan akan diproses oleh MKD sesuai Pasal 145 ayat (2) dan ayat (3) UU MD3,” jelasnya.

Ia pun mengingatkan, MKD perlu mengantisipasi agar dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh SN bisa diputuskan segera dalam masa sidang sekarang, yang rencananya akan berakhir 18 Desember 2015.

“Dikhawatirkan jika ini tidak selesai pada masa sidang sekarang hingga melewati masa reses, MKD akan lebih berpeluang masuk angin. Apalagi didera dengan usulan menghentikan proses di MKD dan membentuk Pansus Freeport,” ungkapnya. (Ars)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.