Jumat, 7 Oktober 22

Proyek Kereta Cepat Perburuk Hubungan Indonesia – Jepang

Proyek Kereta Cepat Perburuk Hubungan Indonesia – Jepang

‎Jakarta, Obsessionnews – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tantowi Yahya menyayangkan sikap pemerintah yang menolak proposal yang diajukan oleh Jepang dalam kerjasama proyek pembuatan kereta api cepat tujuan Jakarta – Bandung. Keputusan ini dianggap telah menganggu hubungan Indonesia dengan Jepang.

“Saat ini kita tengah memasuki babak baru hubungan dengan Jepang. Pembatalan proyek kereta api cepat Jakarta – Bandung yang ternyata kemudian dimenangkan oleh China tanpa beauty contest ulang yang melibatkan kedua negara, sulit dimengerti dan sangat disesalkan oleh Pemerintah Jepang,” ujarnya di DPR, Kamis (1/10/2015).

Menurutnya, dalam melakukan kerjasama bisnis dengan Indonesia, Jepang dinilai sangat menjunjung tinggi profesionalisme. Mereka kata dia, akan bersikap biasa dan menerima jika mereka kalah saing dalam berbisnis. Namun dengan cara-cara yang benar dengan mengedepankan kualitas.

‎”Bagi Jepang sebagaimana yang saya tangkap dari pembicaraan dengan pejabat-pejabat penting mereka, kalah dalam persaingan bisnis adalah biasa. Tapi “dikalahkan” dengan cara-cara yang tidak etis menjadi hal yang tidak biasa,” tuturnya.

Mestinya, politisi Partai Golkar ini mengatakan, Indonesia tidak hanya memikirkan keuntungan ekonomi semata, tapi juga secara politik. Ia yakini
Kejadian ini sedikit banyak akan berpengaruh kepada hubungan kedua negara kedepan.

“Sungguh disayangkan apabila dikorbankan demi kepentingan pragmatis dan jangka pendek,” jelasnya.

Sebelumnya pemerintah sudah memutuskan untuk menolak proposal dari Jepang dan menerima Proposal dari Cina untuk bekerjasama membangun kereta api cepat ‎yang nilai proyeknya mencapai Rp 60 triliun. Pemerintah menerima Cina lantaran Cina dianggap paling siap dengan model business to business (B to B).

Nantinya proyek tersebut akan diserahkan kepada pihak swasta. Pihak BUMN Jepang dan swastanya disebut kesulitan untuk masuk ke Indonesia karena terbentur regulasi. Namun demikian, mekanisme di lapanganya nanti tetap diserahkan ke Kementerian BUMN, dengan melibatkan berusahaan BUMN. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.