Jakarta, Obsessionnews – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan akhirnya menandatangani perjanjian konsesi kereta cepat Jakarta-Bandung, Rabu (16/3/2016).
Namun, bukan berarti pembangunan proyek ini mulus tanpa hambatan. Sejak awal diwacanakan, pembangunan kereta api cepat sudah mengundang polemik, mengenai siapa negara yang akan diajak bekerja sama dalam proyek ini, China atau Jepang.
Pemerintah kemudian memilih China sebagai negara yang dianggap layak mengerjakan proyek kereta api cepat. Dalam perjalanannya, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menemukan banyak masalah. Apa saja itu?
Masalah itu antara lain jalur proyek kereta api cepat ini di beberapa wilayah belum tercatat di RT RW. Kemudian pihak TNI Angkatan Udara keberatan, karena sebagian wilayah pangkalan udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, dijadikan stasiun. Alasanya, wilayah itu masuk objek vital.
Pembiayaan membengkak. PT KCIC menaksir pembangunan kereta cepat menghabiskan Rp 73,8 triliun. Belakangan nilai tersebut diperkirakan membengkak karena KCIC belum memasukkan biaya pembebasan 650 hektare lahan.
Pembebasan lahan belum beres. Ada beberapa lahan di Cikunir, Bekasi, Jawa Barat, belum beres. Setelah itu KCIC harus membebaskan 500 hektare tanah penduduk dan perusahaan di Karawang dan Purwakarta. Diperlukan pula lahan pengganti seluas 110 hektare bagi Perum Perhutani.
Proyek kereta api cepat ini juga disebut berbenturan dengan empat lokasi tambang di Kabupaten Purwakarta. PT KCIC diminta menyediakan lapangan kerja di pabrik gerbong kereta bagi ratusan pekerja tambang yang kehilangan penghasilan.
Tidak hanya itu, jalur kereta cepat kemungkinan juga akan melewati 10 pabrik di Karawang. Persoalan-persoalan ini harus segera diselesaikan, karena pemerintah sepakat meneruskan proyek tersebut. (Albar)
