Sabtu, 20 Juli 19

Proses Penciptaan Lambang Negara

Proses Penciptaan Lambang Negara
* Pancasila. (Sumber foto: materisekolah45.blogspot.com

Oleh: Lukman Hakiem, Peminat Sejarah, Sekretaris Majelis Pakar PP Parmusi  

 

MENURUT riwayatnya, usul mengenai perlunya lambang negara, pertama kali diajukan oleh Parada Harahap dalam Rapat Besar Panitia Perancang Undang-Undang Dasar Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) tanggal 13 Juli 1945.

Dalam notulen rapat, dapat dibaca catatan sebagai berikut: “Parada Harahap Iin (Anggota Parada Harahap) mengusulkan supaya di sampingnya Bendera juga ditentukan ‘Lambang Negara’ (wapen). Semua setuju tetapi dalam undang-undang istimewa.”

Panitia Indonesia Raya
Setelah selesai merumuskan konstitusi, memilih presiden dan wakil presiden, menetapkan wilayah, menetapkan jumlah provinsi, menetapkan lagu kebangsaan dan bendera kebangsaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menindaklanjuti usul Parada Harahap yang sudah disetujui oleh BPUPK, yaitu menetapkan lambang negara.

Sehubungan dengan itu, pemerintah membentuk Panitia Indonesia Raya. Panitia ini diberi tugas untuk meneliti pola dan lambang dalam peradaban Indonesia. PPKI meminta Panitia untuk mengusulkan satu lambang sebagai simbol negara baru, Republik Indonesia.
Ki Hadjar Dewantara ditunjuk menjadi Ketua Panitia, sedangkan Muhammad Yamin ditunjuk menjadi Sekretaris Panitia. Bersama Ki Hadjar, Yamin menelusuri situs-situs purbakala dan mempelajari kesusastraan kuno di beberapa wilayah Indonesia.

Dari penelusuran, ditemukan sosok burung garuda yang di dalam berbagai mitologi disebut sebagai burung penjaga negara.

Situasi politik dan keamanan, menyebabkan Panitia menghentikan pekerjaannya. Pada 1947, upaya itu bergulir kembali setelah Pemerintah mengundang para seniman untuk mengikuti sayembara pembuatan lambang negara. Ada empat usul lambang yang masuk, yaitu bintang delapan, banteng, sinar matahari, dan burung elang. Agresi Militer Belanda I dan II, kembali menghentikan proses ini.

Sultan Hamid II
Sesudah penyerahan kedaulatan dan Kabinet RIS terbentuk, ikhtiar penemuan lambang negara dilanjutkan. Pada rapat Kabinet RIS, 10 Januari 1950, dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara. Kali ini Menteri Negara pada Kabinet RIS, Sultan Hamid II, diberi mandat untuk menuntaskan proses merancang dan memilih lambang negara. Sultan Pontianak itu ditunjuk menjadi Koordinator Panitia.

Mengetahui bahwa Yamin pernah menjadi Sekretaris Panitia Indonesia Raya, Sultan Hamid II segera mengontak dan berkonsultasi dengan salah seorang penandatangan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 itu.

Berbekal petunjuk Yamin, Sultan Hamid menghubungi Ki Hadjar Dewantara di Yogyakarta. Semua sketsa burung garuda dari berbagai candi yang dulu dibuat oleh murid Ki Hadjar, Basuki Reksobhowo, diboyong ke Jakarta.

Untuk menjamin kesinambungan dengan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Panitia Indonesia Raya, selaku Koordinator Panitia Lencana Negara, Sultan Hamid II menunjuk Yamin menjadi Ketua Panitia. Anggota Panitia ini ialah Ki Hadjar Dewantara, M.A. Pellaupessy, Mohammad Natsir, dan Prof. Dr. R.M.Ng. Poerbatjaraka. Panitia bertugas menyeleksi/menilai usulan-usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah.
Setelah bekerja keras, ternyata Panitia gagal menyepakati satu lambang negara.

Di akhir pekerjaannya, Panitia mengajukan dua rancangan utama lambang negara, satu hasil karya Sultan Hamid II, satu lagi ciptaan Muhammad Yamin. Perdana Menteri Hatta membawa dua rancangan itu ke sidang kabinet untuk dipilih salah satu.
Banyak gambar yang masuk waktu itu, tetapi yang terbaik akhirnya ada dua buah; satu dari Muhammad Yamin, satu dari Sultan Hamid. Yang diterima oleh Pemerintah dan DPR adalah rancangan lambang negara yang berasal dari Sultan Hamid II seperti yang ada sekarang ini. Rancangan yang dibuat oleh Yamin ditolak karena di sana ada gambar sinar-sinar matahari dan menampakkan sedikit banyak, disengaja atau tidak, pengaruh Jepang.

Bhinneka Tunggal Ika
Mengenai tercantumnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang negara, Mohammad Hatta menuturkan bahwa gagasan itu berasal dari Bung Karno sesudah Indonesia merdeka. Semboyan itu kemudian diperkuat oleh lambang yang dibuat oleh Sultan Hamid dari Pontianak, dan diresmikan penggunaannya oleh Kabinet RIS pada 11 Februari 1950.

Hatta menegaskan, pegangan bersama yang menjadi tali pengikat keikaan adalah Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesa, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah nilai-nilai dasar yang menyerap ke dalam semua unsur kebhinekaan. “Namun perlu diingat,” kata Hatta, “penyerapan itu hanya bisa dicapai apabila nilai-nilai dasar itu jangan hanya menjadi lips service belaka.”

Hatta mengingatkan, betapa pentingnya Bhinneka Tunggal Ika dihubungkan dengan Pancasila sebagai tali pengikat untuk memperkuat unsur ke-Ika-an dari adanya unsur-unsur kebhinekaan itu, dengan kenyataan bahwa dalam lambang negara kita di mana jelas tergambar Pancasila dengan Ketuhanan terletak di pusatnya, maka satu-satunya tulisan yang dilekatkan jadi satu dengan lambang itu adalah perkataan Bhinneka Tunggal Ika. “Ini hendaklah dicamkan benar-benar,” kata Hatta.

Lambang negara dengan tulisan yang mempunyai arti mendalam itu, menurut Hatta dipadukan menjadi seperti sekarang ini melalui suatu sayembara di masa RIS.

Sumbangan M. Natsir
Menurut Turiman Fachturrahman Nur, yang menulis tesis pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia “Sejarah Hukum Lambang Negara Republik Indonesia (Suatu Analisa Yuridis Normatif Pengaturan Lambang Negara dalam Peraturan Perundang-undangan)”, 1999, seperti dikutip oleh Anggota Dewan Tafkir Pimpinan Pusat Persatuan Islam, Pepen Irpan dalam tulisannya: “Natsir dan Lambang Negara Pancasila”, sebagai anggota Panitia Lambang Negara Natsir menyatakan keberatan terhadap rancangan lambang negara berupa burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai yang dibuat oleh Sultan Hamid II. Natsir berpendapat, gambar itu bersifat mitologis, khayalan, dan terkesan feodal.
Baik Panitia, Sultan Hamid II sebagai perancang lambang, maupun Presiden Sukarno menerima keberatan Natsir, sehingga sampai sekarang lambang negara Indonesia  hanya berupa burung Garuda. Pada tanggal 8 Februari 1950, rancangan final gambar burung Garuda diserahkan kepada Presiden Sukarno untuk disahkan.

Tentang hal ini, Sultan Hamid II bercerita:
“Saya putuskan ciptaan pertama berbentuk figur burung Garuda yang memegang perisai Pancasila, seperti masukan Ki Hadjar Dewantara yang diambil dari mitologi garuda pada peradaban bangsa Indonesia. Tetapi ketika gambar lambang negara ini saya bawa ke dalam rapat Panitia Lambang Negara, 8 Februari 1950, ternyata ditolak oleh anggota Panitia Lambang Negara RIS lain. Ada keberatan dari M. Natsir: ada tangan manusia yang memegang perisai terkesan terlalu mitologi dan feodal….”

Mengenai lambang yang terdapat dalam perisai Pancasila, Sultan Hamid II, menjelaskan: “Saya juga meminta anggota dalam Panitia Lambang Negara untuk menyumbangkan pemikiran yang berhubungan dengan simbol-simbol ide Pancasila, seperti pesan Paduka Yang Mulia Presiden Sukarno. Ada yang menyarankan simbol keris, banteng, padi-kapas. Kemudian saya memasukkan Nur Cahaya berbentuk bintang bersegi lima atas masukan M. Natsir sebagai simbol kesatu Pancasila. Juga masukan dari R.M. Ng. Purbatjaraka, yakni pohon astana yang menurut keterangannya pohon besar sejenis pohon beringin yang hidup di depan istana sebagai lambang pengayoman dan perlindungan untuk melambangkan sila ketiga; karena menurut beliau pohon astana memaknai simbol menyatunya rakyat dengan istana. Itulah juga hakikat negara RIS yang sebagian besar ketika itu didirikan di luar negara Proklamasi RI 17-8-1945 dan kerajaan-kerajaan. Simbol selanjutnya tali rantai bermata bulatan melambangkan perempuan dan bermata persegi melambangkan laki-laki yang sambung menyambung berjumlah 17 sebagai simbol regenerasi yang terus menerus. Mengenai simbol ini, inspirasinya saya ambil dari tanah Kalimantan, yakni kalung dari suku Dayak, demikian juga bentuk perisainya…. Lambang lain, kepala banteng sebagai sila keempat ini sumbangan dari Mr. M Yamin sebagai lambang dasar kerakyatan/tenaga rakyat; dan padi-kapas lambang sila kelima sumbangan Ki Hadjar Dewantara sebagai perlambang ketersediaan sandang dan papan/simbol tujuan kemakmuran….”

Karya Bersama Milik Bangsa
Turiman, yang kini menjadi staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, menyimpulkan:
“Secara analisis semiotika, struktur lambang negara terdiri dari tiga konsep Figur Lambang Identitas Negara yaitu Elang Rajawali, dan Dasar Negara Pancasila dalam perisai Pancasila, dan jati diri bangsa pada seloka Bhinneka Tunggal Ika. Khususnya pada perisai Pancasila merupakan perpaduan ide dari usulan anggota Panitia Lambang Negara. Simbol sila kesatu, sumbangan ide dari Moh. Natsir. Simbol sila kedua, ide dari Sultan Hamid II, dan sketsa gambar perisai dan garis khaltulistiwa adalah usulan Sultan Hamid II, simbol sila ketiga sumbangan ide dari Poerbatjaraka, simbol sila keempat sumbangan ide dari Muh. Yamin, simbol sila kelima sumbangan ide dari Ki Hadjar Dewantara.”

Uraian singkat ini menunjukkan, dasar negara Pancasila bukanlah milik sesuatu golongan, apalagi milik pribadi-pribadi. Pancasila adalah karya bersama, milik bangsa.

Sejak masih sebagai gagasan, Pancasila sudah diperdebatkan. Atribut lain yang melengkapi Pancasila, juga sumbangan pikiran dari banyak pihak.
Tidak siapapun boleh mengklaim Pancasila sebagai karya dan miliknya sendiri.[]

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.