Kamis, 21 Oktober 21

Propam Diminta Usut Dugaan Pelanggaran Bareskrim Polri

Propam Diminta Usut Dugaan Pelanggaran Bareskrim Polri

Jakarta, Obsessionnews – Perwakilan KontraS dan Indonesia Corupsion Wacth (ICW) telah mengirim surat terkait tindaklanjut laporan pengaduan Propam Nomor SPSP2/514/II/2015/Bagyanduan tertanggal 18 Februari 2015 ke  Propam Mabes Polri.

Staf Advokasi Pembela Hak Sipil dan Politik KontraS, Arif Nur Fikri mengatakan, dirinya meminta agar Kadiv Propam Mabes Polri segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bareskrim Polri terkait penangkapan sewenang-wenang terhadap wakil ketua KPK Bambang Widjojanto (BW).

“Sebagaimana yang telah kami laporkan berdasarkan surat penerimaan surat pengaduan Propam Nomor: SPSP2/514/II/2015/Bagyanduan tanggal 18 Februari 2015,” ujar Arif di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2015).

Terkait laporan tersebut, Ombudsman RI telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 003/REK/0105.2015/PD-21/II/2015. Tanggal 18 Februari 2015, tentang Mal administrasi dalam proses penangkapan dan pemeriksaan Bambang Widjojanto oleh Badan reserse Kriminal Polri.

Jadi, rekomendasi Ombudsman RI menyatakan terjadi mal-administrasi dalam penangkapan dan pemeriksaan BW oleh bareskrim Polri. “Rekomendasi tersebut berkesuaian dengan laporan yang telah disampaikan KontraS dan ICW ke Propam sebelumnya bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran oleh Bareskrim,” tuturnya.

Maladministrasi yang dimaksud adalah, penangkapan yang dilakukan Bareskrim Polri telah mengabaikan ketentuan keharusan adanya pemanggilan terlebih dahulu. Dari hasil investigasi Obudsman RI, diketahui bahwa penyidik Bareskrim dalam melakukan penangkapan mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (KUHAP) saja, tanpa mempertimbangkan prosedur penangkapan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana.

“Yang memerintahkan penangkapan dapat dilakukan setelah adanya pemanggilan Tersangka sebanyak dua kali berturut-turut,” ungkapnya.

“Dengan adanya pengabaian terhadap Perkap tersebut membuktikan bahwa bareskrim Polri telah mengabaikan aturan internal yang dibuat oleh lembaganya sendiri,” tambah dia.

Arif menambahkan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) baru diterima oleh Kejaksaan Agung setelah Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap BW.

“Penerbitan SPDP yang dilakukan setelah adanya penangkapan BW telah melanggar Pasal 109 ayat (1) KUHAP dan Pasal 25 ayat (1) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana,” katanya.

Selain itu dia juga mengungkapkan, bahwa terdapat anggota Polri diluar nama penyidik yang tercantum dalam surat perintah penangkapan yang turut melakukan penangkapan terhadap BW. Kehadiran Kombes Pol victor E Simanjuntak yang bukan merupakan penyidik dalam perkara BW tidak dapat dibenarkan secara hukum dan harus diperiksa lebih lanjut motif keikutsertaannya.

“Administrasi penyidikan yang dilakukan Bareskrim polri tidak cermat, teliti dan hati-hati. Bareskrim polri juga tidak memberikan turunan BAP yang menjadi hak tersangka atau penasehat hukumnya,” dia menjelaskan.

Berdasarkan pada laporan dan rekomendasi Ombudsman, kata Arif, pihaknya mendesak Kapolri, Kadiv Propam, dan Penyidik Propam Mabes Polri untuk menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman RI, dengan melakukan pemanggilan terhadap Kombes Pol Victor E Simanjuntak, Kombes Pol. Daniel Bolly Tifaona, dan anggota penyidik Bareskrim.

“Kadiv Propam Mabes Polri harus melakukan pemeriksaan terhadap Kabareskrim, Komjen Polisi Budi Waseso mengingat keselahan penyidik juga merupakan tanggung jawab Kabareskrim sebagai atasan tertinggi yang memberikan perintah untuk melakukan penangkapan terhadap korban,” pungkasnya.

Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Ronny franky Sompie mengatakan, soal rekomendasi  surat Ombudsman RI tersebut telah diterima dan ditindaklanjuti ke Propam agar bisa ditindaklanjuti dan dijawab. “Ada kegiatan klarifikasi dari penyidik, ke Propam. Nanti Propam yang menjawab. Mereka yang melapor, akan dijawab tertulis,” ujarnya.

“Saya kira penyidik akan menilai pemeriksaan dahulu sudah lengkap atau perlu lagi pemeriksaan. Apa yang disampaikan akan jadi bukti di pengadilan. Apa yang disampaikan BW dalam pemeriksaan itu belum jadi alat bukti,” tambah Ronny.

Ronny juga menjelaskan, keterangan BW hanya melengkapi, ada keterangan saksi yang sangat menguatkan‎ dan diklarifikasi dalam bentuk pertanyaan. “Kalau tidak ada jawaban, ya tergantung BW,” pungkasnya. (Purnomo)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.