Jakarta, Obsessionnews.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mencanangkan Program Trijuang dalam rangka mewujudkan data pertanahan berbasis bidang di seluruh Provinsi Jawa Timur. Trijuang adalah kolaborasi 3 (tiga) pemangku kepentingan yaitu BPN, Pemda dan Kepala Desa.
Dengan Trijuang setiap bidang tanah di permukaan bumi khususnya di Jawa Timur akan dipetakan persil demi persil di atas peta satelit resolusi tinggi dan dimasukkan ke data komputerisasi pertanahan, sehingga mempercepat terwujudnya data pertanahan berbasis bidang di setiap desa/kelurahan yang valid dan berkelanjutan.
“Dengan program ini seluruh bidang tanah akan terlihat semua poligon di dalam peta, karena kita menggunakan skala peta yang lebih besar, batas desa akan lebih terlihat jelas dan akurat, ketika semua batas tanah sudah terpetakan permasalahan atas batas tanah akan sangat mudah kita selesaikan bahkan tidak akan terjadi permasalahan,” kata Sofyan Djalil, Rabu (30/9/2020).
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Kakanwil BPN Provinsi Jawa Timur dan Gubernur serta jajarannya, Trijuang tidak akan terlaksana tanpa dukungan seluruh pemangku kepentingan,” sambungnya.
Sofyan Djalil menambahkan bahwa dengan terpetakannya tanah persil demi persil akan memperjelas status tanah tersebut. “Setiap persil akan kita petakan sehingga nanti akan memperjelas status tanah, kepemilikan bahkan fungsi dari tanah tersebut dan bisa kita kaitkan dengan NIK kelompok tani misalnya akan sangat membantu pendistribusian pupuk bersubsidi sehingga tepat sasaran,” tambahnya.
Kakanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar menjelaskan Trijuang yang dimaksud pada program ini melibatkan 3 (tiga) pilar pemangku kepentingan yang bertujuan meringankan beban dan mempercepat proses pemetaan tanah di Jawa Timur.
“Program ini tidak terlepas dari kerja sama 3 (tiga) pilar, yaitu BPN, Pemda dan Kepala Desa, dengan kerja sama ini diharapkan dapat lebih meringankan tugas dan mempercepat penyelesaian sehingga setiap tanah dapat terpetakan,” katanya.
Dengan program Trijuang ini diharapkan semua tanah di Provinsi Jawa Timur dapat terpetakan, tim pelaksanaan program tersebut memiliki beberapa tugas yang akan disebar di setiap desa/kelurahan yang nantinya pengumpulan data akan terangkai dari 1 (satu) kavling menjadi 1 (satu) desa lalu menjadi 1(satu) kabupaten dan akan menjadi 1 (satu) provinsi.
47 Kades Dukung Program Trijuang
Pada bagian lain telah diadakan deklarasi program Trijuang, oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Gresik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik dan pemerintah desa dari 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Sedayu dan Kecamatan Dukun.
Deklarasi ini disaksikan langsung oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) serta diikuti oleh 47 kepala desa dari 2 (dua) kecamatan yang siap mendukung dan akan menjadi percontohan awal untuk didaftarkan dalam program Trijuang sesuai deklarasi bersama.
“Dengan keterlibatan masyarakat melalui pemerintah desa, akan memudahkan BPN dalam melakukan sertipikasi tanah. Sehingga ke depan, diharapkan dapat tercipta data bidang tanah yang lengkap dan akurat,” kata Kepala Kantah Kabupaten Gresik, Asep Heri.
“Meski yang sudah bersertipikat atau belum, Program Trijuang ini akan menjadikan data pertanahan di Kabupaten Gresik menjadi lengkap untuk bisa membantu mewujudkan pembangunan pemerintah daerah lebih maju dari berbagai aspek,” tambahnya.
Lebih lanjut, Kepala Kantah Kabupaten Gresik mengungkapkan terdapat 50 ribu bidang tanah, targetnya tiga bulan ke depan harus bisa rampung proses pemasangan tanda batas bidang tanah yang sudah didaftarkan sebagai wujud digitalisasi program masa depan pemerintah.
“Pemasangan tanda batas bakal dilakukan serentak. Tiap desa kita siapkan 150 ribu patok batas agar proses bisa berjalan maksimal,” ungkapnya.
Dengan dukungan yang diperoleh dari Pemkab Gresik, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur (Jatim) dan pemerintah desa, Kepala Kantah Kabupaten Gresik mengucapkan apresiasinya karena telah mendukung Trijuang dengan tujuan membantu masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum tanah.
“Harapan kami nanti seluruh tanah baik di darat maupun di kepulauan bisa terdata dan terinventarisasi. Terima kasih atas dukungan Pemkab Gresik serta bimbingan Kanwil BPN Jatim,” ucap Asep Heri. (Has)
