Senin, 18 Oktober 21

Program Percepatan Redistribusi Tanah Kerja Sama BPN dan KLH Pecah Telur

Program Percepatan Redistribusi Tanah Kerja Sama BPN dan KLH Pecah Telur
* Wakil Menteri (Wamen) ATR/Waka BPN Surya Tjandra (tengah) menggelar jumpa pers di Jakarta, Kamis (14/10/2021). (Foto: Pessy/ON)

Jakarta, Obsessionnews.com —- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melakukan program percepatan redistribusi tanah objek reforma agraria dari kawasan hutan berbasis penataan agraria berkelanjutan.

“Ini melibatkan dua kementerian paling sedikit. Kalau kami memberi legalitas buat masyarakat, tapi yang punya tanah itu adalah kehutanan (LHK). Ini barang kali semacam pecah telur kolaborasi efektif dari awal perencanaan sampai nanti kita eksekusi, dan monitoring,” kata Wakil Menteri (Wamen) ATR/Waka BPN Surya Tjandra di Jakarta, Kamis (14/10/2021).

Pernyataan itu dikemukakan Surya Tjandra dalam sesi jumpa pers yang diadakan di sela-sela rapat koordinasi pelaksanaan pilot project percepatan redistribusi tanah objek reforma agraria dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi tidak produktif berbasis penataan agraria berkelanjutan di Jakarta yang diselenggarakan selama dua hari, pada 14-15 Oktober 2021.

Selain Wamen Surya Tandra, hadir juga Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Andi Tenrisau, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK Ruandha Sugardiman, Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN Yuli Mardiono, serta Direktur Landreform pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Sudaryanto.

Ada empat provinsi yang dijadikan sebagai pilot project dalam pelakanaan program tersebut yakni Sumatera Selatan dengan luas lahan 30.305 hektar, Kalimantan Timur 3.842 hektar, Kalimantan Tengah 5.500 hektar, dan Kalimantan Barat 14.300 hektar.

“Ini baru pertama kali dilaksanakan, jadi belum pernah ada preseden yang terjadi seperti ini. Di dalam kementerian kami sendiri juga baru pertama kali. Harapannya seperti yang disampaikan pak Dirjen memang kita ada tanah namanya hutan produksi dikonversi yang tidak produktif,” terang Surya Tjandra.

“Kita tidak hanya mendengar, tapi kita ingin mengecek di lahan yang sudah ada peta itu, apakah sudah ada masyarakat? masyarakatnya ngapain aja? potensi daerahnya juga bisa buat apa? Supaya nanti perencanaannya lebih rapih,” papar Surya Tjandra.

Surya Tjandra menyebut bahwa program percepatan redistribusi tanah objek reforma agraria dari kawasan hutan berbasis penataan agraria berkelanjutan ini sebagai perwujudan janji Presiden Joko Widodo untuk memberikan lahan bagi organisasi keagamaan di Tanah Air yang sudah tertunda lama.

“Barangkali yang nanti akan mewakili ada Ansor, kemudian Muhammadiyah juga mau hadir mendengar langsung progressnya ini. Ini sudah tertunda lama, maka kami berkewajiban melaksanakan janji presiden dan ini salah satunya,” ungkapnya.

Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN, Andi Tenrisau menjelaskan program percepatan redistribusi tanah dirancang untuk menterjemahkan amanat konstitusi UUD 1945 pasal 33 bahwa tanah dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Untuk melaksanakan amanat ini tentunya salah satu program yang bisa menterjemahkan adalah reforma agraria. Reforma agraria intinya adalah bagaimana mengatur penguasaan kepemilikan tanah dan penggunaan tanah secara berkeadilan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” terang Andi Tenrisau.

Ia mengatakan dalam melaksanakan kegiatan reforma agraria pihaknya bersama LHK mencari suatu model yang ideal supaya tanah yang berasal dari kawasan hutan terutama yang dapat dikonversikan menjadi produktif dipergunakan baik untuk dilakukan redistribusi lahan, maupun pemberdayaan masyarakat.

“Jadi ini terintegrasi. Ketika diberikan tanah didampingi pemilik tanah, dilakukan kegiatan pemberdayaan. Harapannya tanah yang diberikan betul-betul digunakan secara efektif, efisien dan berhasil guna, berdaya guna. Setelah itu tentunya harapannya bisa memakmurkan rakyat,” ucap Andi Tenrisau.

Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian LHK, Ruandha Sugardiman menyatakan pihaknya mendukung pilot project program percepatan redistribusi tanah objek reforma agraria dari kawasan hutan berbasis penataan agraria berkelanjutan. Sebab kata dia, program ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat.

“Selama ini prosesnya cukup lama karena masyarakat sendiri harus memohon. Dengan pilot project ini, kami dari KLHK, BPN kemudian nanti akan distribusikan kepada yang berhak. Mudah-mudahan akan efektif, sehingga betul-betul distribusi lahan dari kawasan hutan ini bisa tepat untuk masyarakat yang membutuhkan,” kata Ruandha Sugardiman.

Ruandha Sugardiman berharap empat provinsi yang menjadi pilot project program ini dapat menjadi trigger bagi provisi yang lain untuk melaksanakan program yang sama. “Tadi seperti Pak Wamen mengatakan mudah-mudahan nanti ini bisa di copas ke provinsi yang lain jadi betul-betul bisa mempercepat proses redistribusi lahan ini,” tukasnya. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.