Jakarta, Obsessionnews.com – Program pembiayaan perumahan dengan iming-iming bebas uang muka tengah ramai menjadi perbincangan terutama sejak pasangan calon (paslon) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan-Sandiaga S Uno menyampaikan penawaran tersebut sebagai salah satu janji kampanyenya dalam ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta yang tengah berlagsung.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pun angkat bicara mengenai hal tersebut. Baginya, kredit pemilikan rumah (KPR) tanpa uang muka alias down payment (DP) merupakan kebijakan yang berpotensi melanggar aturan.
Dengan pertimbangan itu, menteri yang punya tanggungjawab menyediakan perumahan murah bagi masyarakat ini menjelaskan, bahkan program KPR subsidi yang dicanangkan pemerintah lewat program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) saja tetap mengenakan uang muka.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, mengatakan kalau program KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Jakarta dan diluar Jakarta harus didukung sebab ini sebuah langkah maju untuk memenuhi salah satu kebutuhan masyrakat terutama masyarakat yang berpenghasilan pas pas atau di bawah 5 juta rupiah.
“Sementara Menteri PUPR yang gagal paham terkait program Trisakti nawacitanya Joko Widodo untuk menyediakan kepemilikan Perumahan untuk rakyat yang tidak sepaham dengan KPR tanpa DP, merupakan Menteri yang paling pantas dicopot oleh Joko Widodo,” ungkapnya kepada Obsessionnews.com, Sabtu (25/2/2017).
Arief Poyuono menilai, ketidaksetujuan Menteri PUPR terhadap KPR tanpa DP karena Menteri PUPR itu lebih pro pada pengembang raksasa di Indonesia yang Bangun Rumah mewah dibandingkan pada masyarakat kecil yang tidak punya Rumah dan hanya sewa dirumah petakan
“Kalau dianggap melanggar aturan BI terkait KPR tanpa DP itu mah gampang saja Kok dirubah aturannya, peraturan kan semangatnya mengikuti perkembangan keadaan Ekonomi dan Sosial tidak boleh statis,” tandas Keua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu.
“Lha memang Kredit Tanpa Anggunan (KTA ) yang marak saat ini hingga banyak SMS penawaran KTA yang menganggu privasi penguna HP memang pakai DP segala kalau pinjam KTA. Padahal, cuma pakai Kredit card aja tuh dan banyak pakai data bodong lagi untuk buat Kredit cardnya. Akhirnya, banyak pinjaman KTA yang macet yang jumlahnya sudah puluhan triliun tuh di perbankan national yang menyebabkan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) melebihi batasan yang ditentukan dan bisa mengarah bank beku operasi,” ungkapnya.
“Saya sarankan pak Presiden sebaiknya jangan denger menteri PUPR yang gagal paham Nawacita dan lebih baik dipecat saja,” tutur aktibios garis keras ini. (Red)
