Kepedulian Wakil Ketua Fraksi Partai Gokar DPR RI ini pada dunia pendidikan bukan hanya karena ia duduk di Komisi X yang membidangi antara lain pendidikan. Tapi lebih karena memang Ridwan Hisjam adalah sosok yang concern dengan hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas anak bangsa. Karena itulah ia gigih mendorong peningkatan kualitas pendidikan nasional sebagai instrumen perjuangan bangsa.
Satu hal yang selalu diingatkan politisi Partai Golkar ini adalah amanat konstitusi dalam UUD 45 Pasal 31 yang tegas menempatkan pendidikan nasional pada posisi yang strategis sebagai instrumen perjuangan bangsa, yang tidak hanya berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi juga untuk membangun bangsa dan peradaban bangsa. Bahkan, lanjutnya, dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), mengamanatkan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila serta UUD RI 1945 dan berakar pada nilai agama, kebudayaan, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
“Dengan kata lain, pendidikan memiliki peran yang sangat penting tak hanya mencerdaskan bangsa, tapi juga membangun bangsa dan peradaban bangsa” tegas alumnus Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya ini yang juga mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.
Untuk itulah, ia sangat berharap pemerintah membuat rumusan kebijakan yang konkret soal Pancasila dalam kurikulum pendidikan, agar ajaran yang terkandung di dalam ideologi bangsa tersebut dapat terinternalisasi dengan baik. “Hal ini, menuntut pemerintah untuk memiliki pandangan yang komprehensif mengenai Pancasila dan kandungan nilai yang ada di dalamnya,” ujarnya. Melalui kebijakan tersebut, mantan Ketua DPD Partai Golkar, Jawa Timur ini meyakini masyarakat bakal mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
“Contohnya, setiap pemangku kepentingan pendidikan harus beragam, memiliki sikap dan perilaku sesuai nilai moral dalam hidup, membina rasa nasionalisme, mengakui musyawarah mufakat, dan juga selalu bersikap adil,” pesan mantan Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Jawa Timur. Masih terkait dengan pendidikan, mantan Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini belum lama diangkat dan dipercaya sebagai Ketua Dewan Penyantun Universitas Islam Attahiriyah.
Pengukuhan itu diberikan pada saat meresmikan Auditorium Gus Dur untuk mengenang jasa Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam pendirian universitas ini. Ridwan menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum Yayasan Addiniyah Attahiriyah HM Nabil SA dan jajaran universitas yang sudah memberikan kepercayaan sebagai Ketua Dewan Penyantun. Divisi ini memiliki peran memberikan santunan, arahan, bimbingan, masukan, saran, pendapat dan usulan sesuai tugas pokok dan fungsinya demi kemajuan kampus kedepan.
“Saya harap kebangkitan pendidikan nasional muncul dari universitas-universitas Islam, seperti halnya Universitas Islam Attahiriyah,” ujar Ridwan saat dihubungi, Sabtu 21 Oktober 2017. Tidak hanya itu, Ridwan berkeinginan Universitas Islam Attahiriyah turut mendorong terlahirnya pendidikan islam yang berkemajuan bersama dengan kampuskampus lain. Menurutnya dunia pendidikan islam ke depan harus bisamenjawab berbagai masalah kekinian dan menjadi solusi alternatif untuk membangun pendidikan islam yang excellent.
“Misalnya pendidikan Islam harus bisa fokus pada integrasi ilmu agama dan umum, membangun kerjasama antar lembaga pendidikan antar universitas Islam merupakan agenda yang harus segera dilakukan,” jelas nya. Pembangunan Auditorium Gus Dur ini dibuat karena Gus Dur ketika menjabat sebagai Presiden RI memiliki andil membangun Universitas Islam Attahiriyah bersama almarhum Dr Suryani Taher sebagai pendiri universitas ini. Universitas Islam Attahiriyah kembali ke khitah sebagai kampus berbasis Nahdlatul Ulama dan akan bergabung bersama 200-an kampus di bawah LPT NU dan dengan semangat membangun kampus LPT NU siap mensupport dan bersinergi dengan Universitas Islam Attahiriyah.
Sementara itu, terkait keberadaan parlemen di mata rakyat sekarang, politisi yang akrab disapa Mas Tatok ini mengaku merasa miris karena hingga saat ini lembaga DPR RI masih belum optimal menjalankan fungsi legislasi. Hal ini tercermin dari minimnya Undang-Undang (UU) yang dihasilkan. Padahal, lanjutnya, Undang undang itu penting sebagai aturan untuk mengatur masyarakat.
Namun demikian, penerima penghargaan “Tokoh Nasional Bidang Pemerintahan” dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Provinsi Jawa Timur, ini memahami bahwa DPR tidak bisa memaksakan diri untuk ditargetkan menghasilkan sekian banyak UU. “Kita bisa bikin 30 UU dalam setahun. Tapi, bagaimana dengan isinya? Apakah sesuai dengan aspirasi rakyat?” tandas Ridwan kepada Men’s Obsession di Gedung DPR.
Karena itu, menurutnya, yang terpenting dari DPR adalah memiliki kemampuan membuat UU sesuai dengan aspirasi rakyat. Di sisi lain, ia berharap agar lembaga legislatif ini menjadi modern. “Salah satu cara menuju parlemen modern adalah anggota parlemen bekerja secara transparan.
Kalau anggota parlemen main patgulipat dengan eksekutif dalam membahas UU atau anggaran itu namanya cara tradisional,” tegasnya. Ia menambahkan parlemen harus membuat sistem melalui teknologi supaya tidak terjadi praktik kongkalingkong antara anggota parlemen dengan pihak eksekutif. Cara lainnya agar menjadi parlemen modern adalah pengetahuan anggota parlemen harus di-upgrade. Artinya, setiap anggota parlemen dituntut terus banyak belajar tentang berbagai hal. Sementara itu, sektor kepariwisataan yang juga menjadi mitra kerjanya, mendapat perhatian serius dari Ketua Senat IKA ITS ini. Dimana ia sangat mendorong agar pariwisata bisa menjadi penghasil devisa nasional terbesar di tahun 2019. (Naskah: Giattri F.P., Foto: Sutanto/Istimewa)
Artikel ini dalam versi cetak dimuat di Majalah Men’s Obsession edisi Oktober 2017.
Baca Juga:
Bambang Soesatyo SE MBA, Ketua Komisi III DPR: Pemberantasan Korupsi Jangan Lahirkan Festivalisasi
