Kerapnya melakukan kerjasama dan kunjungan ke berbagai negara lain dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), membuat pemahaman Syaifullah Tamliha tentang parlemen semakin bertambah. Dan, ia berani menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang harus diperbaiki dari cara kerja parlemen di Indonesia sekarang.
Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI ini sudah bertekad mengabdikan diri menjadi wakil rakyat Indonesia dengan tetap semangat memperjuangkan amanat-amanat yang dititipkan padanya meski semua tidak semudah yang terlihat. Rapat demi rapat pun dihadiri tanpa alpa. Termasuk di dalamnya menyampaikan aspirasi yang ia terima dari masyarakat.
Turun langsung ke daerah pemilihan (dapil) pun rutin dilakukan untuk mendengar langsung keluhan dan keinginan warga di sana. Meski terkadang rapat yang harus dihadiri begitu menyita waktu dan berlangsung hingga larut malam, ia tetap semangat mengikuti rapat-rapat tersebut. Kunjungan dari satu negara ke negara lain yang memiliki perbedaan jam pun tetap dilaksanakan walaupun memakan tenaga yang cukup ekstra.
Syaifullah Tamliha juga merupakan sosok yang menjunjung tinggi pemahaman bahwa perubahan berasal dari kesadaran diri sendiri. Hal ini membuat pria yang lahir di Hulu Sungai Utara ini tetap semangat memperjuangkan amanat yang diembankan padanya. Melihat semangatnya tersebut, tak ayal membuatnya menduduki posisi penting ini selama dua periode. Namun, di balik semangatnya ini, ia juga berharap anggota dewan yang lain juga turut memberikan yang terbaik untuk rakyat Tanah Air.
Membawahi Wakil Ketua Desk Individu, pria yang selalu menyempatkan berolahraga di tengah kepadatan tugas ini mengatakan dalam satu tahun rata-rata 220 orang melakukan perjalanan kerja ke luar negeri yang dilakukan untuk menjalin kerjasama dan tugas-tugas diplomasi. Jika dulunya fungsi DPR hanya menghandle budget, membuat anggaran dan Undang-Undang bersama pemerintah, serta melakukan pengawasan, kini tanggung jawab DPR bertambah, yakni tugas diplomasi. Hal tersebut berhubungan dengan keharusan menunjang keinginan serta kebutuhan pemerintah yang sedang mengalami kendala dengan negara-negara yang bersangkutan.
Sebut saja hubungan satu negara dengan negara lain yang hubungannya sedang kurang baik. Tidak hanya itu, ia juga selalu berpesan pada anggota yang tengah menjalani kunjungan kerja individu maupun grup kerjasama bilateral untuk bisa memperjuangkan misi sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB tahun 20192022. Jika tugas-tugas tersebut bisa berjalan dengan baik, maka Indonesia bisa menjadi negara yang berwibawa secara internasional sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB.
Mengenai pembangunan kemampuan intelijen negara yang menjadi cakupan kerjanya di Komisi I DPR, Tamliha mendukung berlangsungnya politik anggaran yang dilakukan Badan Intelijen Negara (BIN). Jika selama ini anggarannya masih mengalami kesulitan sebesar Rp2 triliun, maka kini harus dibuat anggaran minimum untuk IT-nya. Menurutnya BIN memerlukan anggaran yang cukup untuk membeli alat-alat canggih. Terutama untuk menggali informasi lebih dini dari pihak-pihak yang terkait dengan sejumlah kejahatan terorisme.
Selain itu, kata dia, jumlah personel BIN saat ini juga kurang memadai. Sekadar catatan jumlah personel BIN saat ini hanya ada sekitar 1.527 anggota BIN untuk menangani 17.827 pulau. Idealnya BIN itu punya 5.000 personel. Dengan pembuatan grand desain sampai 2020, semestinya dana yang tersedia untuk BIN adalah Rp16,7 triliun. Hingga saat ini baru berhasil mengumpulkan 42% ditambah 18% pada tahun 2018. Dari angka tersebut masih ada kurang lebih 40% yang masih terus dikejar hingga 2020. Target ini dibuat agar timbul standar minimal operasi intelijen baik di Indonesia maupun di luar negeri.
Sebagai salah satu sosok yang menduduki jabatan penting di DPR RI, Syaifullah Tamliha pun ikut menanggapi predikat baru parlemen Indonesia yang dinilai menjadi Parlemen Paling Terbuka se-ASEAN oleh salah satu organisasi asal German. Pria berusia 48 tahun ini mengatakan bahwa predikat ini juga sempat dikeluhkan oleh beberapa negara. Dalam sebuah meeting forum bersama di Turki yang dihadiri oleh negara MIKTA, yakni Mexico, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia, parlemen Tanah Air dinilai terlalu bebas.
Hal ini dikarenakan sejarah bangsa yang menganggap DPR adalah rumah bagi rakyat. Pandangan ini tentu sangat berbeda dengan aturan di negara lain. Dimana kebebasan rakyat tidak leluasa seperti yang terjadi di Indonesia. Berlatar belakang sebagai seorang bussines man dan aktivis kampus (Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Perikanan ULM Banjarbaru), membuatnya terbiasa terjun langsung ke masyarakat dan mendengar keluh kesah mereka. Berbaur dengan segala keinginan warga pun bukan hal yang baru bagi pria yang satu ini. Rasa tanggung jawab atas rakyat dan terikat sumpah pada tuhan pun membuat semangatnya semakin menggebu.
Di matanya, kepentingan rakyat berada di atas kepentingan yang lain. Jika ada pepatah yang mengatakan bahwa di balik pria sukses ada wanita hebat di belakangnya, maka Tamliha pun menjadi salah satunya. Sosok yang begitu mecintai istrinya ini selalu mengajak serta anak dan istrinya ketika kunjungan kerja. Menyempatkan diri memesan tiket pesawat bagi istri tercinta dan sang anak, membuat Tamliha tetap bisa membagi waktu bersama keluarga. Tidak hanya itu, ia pun meminta restu langsung dari sang istri sebelum terjun ke dunia politik. Dukungan dari istri diakui menjadi semangat tersendiri baginya. (Naskah: Indah, Foto: Edwin Budiarso/Istimewa)
Artikel ini dalam versi cetak dimuat di Majalah Men’s Obsession edisi Oktober 2017.
Baca Juga:
Bambang Soesatyo SE MBA, Ketua Komisi III DPR: Pemberantasan Korupsi Jangan Lahirkan Festivalisasi
13 Tokoh DPR Berdedikasi 2017 Versi Men’s Obsession
