Memperjuangankan amanah rakyat di DPR RI tentunya tidak semulus yang dibayangkan. Hal itu membutuhkan konsentrasi yang penuh, agar amanah dan kepercayaan rakyat dapat terwujud. Setidaknya, begitulah cara Jazuli Juwaini memandang tugas yang kini disandangnya sebagai wakil rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selama tiga periode. Setidaknya ada empat hal yang harus dijaganya saat mengabdi yakni kerja keras dalam menjaga amanah atau kepercayaan rakyat dan partai, terus dekat dan melayani rakyat, mendengar aspirasi dan kebutuhan rakyat, serta menghasilkan kebijakan yang benar-benar sesuai kebutuhan rakyat. “Dengan cara itu sebenarnya kita menjaga kepercayaan rakyat, hingga alhamdulillah masih terpilih selama 3 periode,” jelas Jazuli.
Menurutnya, yang memotivasinya untuk tetap semangat dalam memperjuangkan amanah rakyat di DPR adalah keyakinan dan niat kuat bahwa yang dilakukannya adalah ibadah untuk mencari keberkahan dan manfaat kebaikan bagi rakyat. Dengan demikian seluruhnya terasa ringan. Selain itu, banyak hal dilakukannya untuk membangun kedekatan dengan konstituennya. Misalnya dengan menghibahkan tiga unit mobil ambulan beserta obat-obatan lengkap dengan tenaga medisnya untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis pada masyarakat yang tidak mampu di perkampungan dan pelosok desa. Meningkatkan kapasitas intelektual, juga tak dilupakan pria yang kerap diminta berdakwah ini.
Terbukti ia belum lama ini berhasil menyelesaikan Program Doktor Ilmu Manajemen konsentrasi Manajemen SDM dengan predikat cumlaude. Disertasinya tentang “Perubahan dan Pengembangan DPR Pasca Amandemen UUD 1945” yang bercerita tentang proses dan progres reformasi kelembagaan DPR, menjadi pilihannya. Ia juga produktif dalam menulis. Setidaknya, ada 10 judul buku yang telah ditulis sejak menjadi anggota dewan. Salah satu bukunya yang berjudul “Otonomi Sepenuh Hati” mendapatkan penghargaan dari Kyoto University Jepang. Lalu bagaimana dengan kiprah Fraksi PKS di DPR ? Bagi dia, kerja keras fraksinya selama 13 tahun di parlemen dalam mengawal bangsa ini, memang masih terus menerus ditingkatkan.
Sebagai partai yang membumi, PKS tentu memiliki banyak target ke depan yang menyentuh rakyat dan selalu terdepan dalam memperjuangkan aspirasi atau kepentingan rakyat bangsa dan negara. “PKS akan semakin mengokohkan garis perjuangan fraksi yang pro umat, pro rakyat, dan pro nasionalisme Indonesia. Program-program unggulan Fraksi akan semakin diperkuat seperti, program hari aspirasi rakyat, lomba karya tulis kebangsaan, lomba baca kitab kuning, dan lain-lainnya,” tegasnya. Sebagai perpanjangan tangan partai di parlemen, Fraksi PKS juga bertekad menjadi yang terdepan dalam mengawal legislasi yang sesuai kebutuhan rakyat seperti RUU Kewirausahaan yang murni inisiatif Fraksi PKS. “Kami juga konsisten menolak kebijakan yang memberatkan rakyat seperti penaikan harga BBM bersubsidi, penaikan tarif tenaga listrik, kebijakan importansi yang tidak menimbang kemandirian dalam negeri, serta penjualan aset negara kepada swasta asing,” ujarnya.
Sedangkan sebagai anggota Komisi I DPR RI yang membidangi masalah pertahanan, luar negeri, komunikasi dan Informatika, serta intelijen, Jazuli tak mau tanggung-tanggung berjuang. “Kami berkomitmen harus menjaga kedaulatan bangsa dari segala ancaman. Karena Pertahanan itu intinya adalah menjaga kedaulatan negara dari berbagai ancaman dalam berbagai bidang baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan itu sendiri.” Ia juga terus mendorong kedaulatan negara dimana di dalamnya termasuk kedaulatan dalam bidang ekonomi. Kita, harus waspada terhadap penguasaan asing atas sumber-sumber kekayaan negara yang menghancurkan kemandirian kita sebagai bangsa,” tegasnya.
Jadi, lanjutnya, yang harus dipahami pertama-tama adalah bahwa dimensi ancaman terhadap pertahanan nasional itu sudah berkembang sedemikian rupa, tidak hanya datang dari ancaman tradisional berupa ancaman militer negara lain, akan tetapi sudah berkembang ke arah ancaman non tradisional berupa penguasaan sumber daya alam (SDM), penciptaan konflik sosial, infiltrasi budaya yang merusak, massifnya penyelundupan narkoba dan lain sebagainya. “Itu semua secara agregat akan merusak keutuhan bangsa dan pada akhirnya akan melemahkan pertahanan nasional.
Tentu saja ada dimensi ancaman militer atau bersenjata yang harus tetap diwaspadai berupa ancaman terorisme, kelompok sparatis,” analisanya. Ia dan fraksinya sangat ‘kencang’ dalam mendorong Badan Intelejen Negara (BIN) agar semakin kuat dalam mendeteksi setiap ancaman dan mengatasi ancaman tersebut sebelum menjadi nyata atau aktual. Untuk itu, dalam pelaksanaannya diperlukan peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat intelejen untuk menjaga negara dan bukan kepentingan lain.
“Untuk itu apapun yang dibutuhkan untuk peningkatan kapasitas dan profesionalisme BIN kita dukung secara politik, kebijakan, dan anggaran,” katanya. Mengingat beban tugas dan tanggung jawabnya sangat besar dalam menjaga pertahanan dan keamanan nasional. Karena, ia meyakini bahwa awal dari gangguan keamanan dan pertahanan adalah karena kegagalan institusi dan aparat intelejen mendeteksi ancaman yang datang. Sedangkan menyangkut persoalan luar negeri, ia berprinsip perlunya Indonesia bersikap jelas dan tegas terhadap isu-isu humanitarian atau kemanusiaan dengan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang cinta damai dan turut membebaskan negara-negara dan rakyat di dunia dari penjajahan dan penindasan. Lebih dari itu, juga harus lebih tegas dan komit dalam upaya untuk melindungi warga negara Indonesia di luar negeri khususnya mereka yang menjadi pahlawan devisa yakni TKI. (Naskah: Purnomo, Foto: Istimewa)
Artikel ini dalam versi cetak dimuat di Majalah Men’s Obsession edisi Oktober 2017.
Baca Juga:
Bambang Soesatyo SE MBA, Ketua Komisi III DPR: Pemberantasan Korupsi Jangan Lahirkan Festivalisasi
