Rabu, 12 Desember 18

Budi Karya Sumadi Meningkatkan Pelayanan Perhubungan yang Andal

Budi Karya Sumadi Meningkatkan Pelayanan Perhubungan yang Andal
* Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Naskah: Giattri F.P. Foto: Sutanto/Dok. BKIP Kemenhub RI

 

Selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Kementerian Perhubungan tak henti bekerja keras dan cerdas untuk mensukseskan program Nawa Cita dengan membangun transportasi darat, laut, perkeretaapian, dan udara yang andal, berdaya saing, serta memberikan nilai tambah bagi seluruh rakyat Indonesia. Pencapaian itu semakin paripurna ketika kementerian ini dipimpin Budi Karya Sumadi. Dengan ketelatenan dan kerja kerasnya, ia terus membangun sistem perhubungan yang mampu menjawab tantangan zaman dan harapan rakyat.

Pembangunan sektor transportasi merupakan urat nadi pembangunan nasional untuk terus memperkuat persatuan, memperkokoh konektivitas, sekaligus mempercepat kesejahteraan rakyat. Pembangunan transportasi diyakini mampu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing bangsa dalam kancah global. Itulah mengapa selama empat tahun pemerintahan Jokowi-JK, pembangunan sektor transportasi begitu menggeliat dan mengalami kemajuan pesat. “Pembangunan ekonomi bukan hanya untuk dinikmati pada masa sekarang, tapi juga harus dirasakan dalam jangka panjang. Salah satu penyangga keberlanjutan pembangunan adalah ketersediaan infrastruktur,” ungkap Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Selama empat tahun ini, sambung RI-1, infrastruktur dibangun secara masif dan merata di seluruh pelosok Tanah Air, konektivitas yang makin tersambung akibat pembangunan infrastruktur bukan hanya membuat ekonomi kita lebih efisien dan berdaya saing, tapi juga akan mempersatukan kita sebagai bangsa. Kepada Men’s Obsession Budi Karya menuturkan, “Pencapaian yang diraih Kementerian Perhubungan selama empat tahun terakhir ini, saya rasa sangat baik. Kami memfokuskan kerja kami pada peningkatan aspek keselamatan dan penguatan konektivitas untuk mencapai visi besar Pemerintahan Joko Widodo -Jusuf Kalla, yakni Indonesia Sentris.”

Pada aspek keselamatan, Kemenhub telah meningkatkan peringkat keselamatan penerbangan nasional secara signifikan sehingga Uni Eropa mencabut larangan terbang dari seluruh maskapai Indonesia. Selain itu, hasil audit dari Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP) yang dilakukan International Civil Aviation Organization (ICAO) terhadap keselamatan penerbangan Indonesia mencatatkan hasil positif, yakni masuk dalam peringkat ke-55 dari sebelumnya di urutan 151 di antara negara-negara Asia Pasifik. “Tak kalah membanggakan adalah pencapaian Bandara Internasional Soekarno Hatta yang dalam aporan OAG Megahubs International Index 2018, berada di peringkat ke-10 dari 50 bandara Internasional terbaik di dunia. Ini sangat membanggakan Indonesia,” tambah Budi Karya.

Ia menggarisbawahi, keselamatan juga akan terus ditingkatkan pada sektor darat, laut, dan perkeretaapian. Pada aspek konektivitas, Kemenhub juga telah membangun berbagai infrastruktur serta mengembangkan sarana dan prasarana transportasi, baik darat, laut, perkeretaapian, serta udara sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati pelayanan transportasi. Bukan hanya di kota-kota besar, tapi juga di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan terdalam. Di Sektor Perhubungan Darat sejak tahun 2015 – 2018, Kemenhub membangun pelabuhan penyeberangan di 21 lokasi, di antaranya Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal (Jambi), Pelabuhan Penyeberangan Seba (Nusa Tenggara Timur), dan Pelabuhan Penyeberangan Amahai (Maluku). Pembangunan ini bertujuan untuk menjangkau daerah terpencil, memperlancar distribusi logistik, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta keamanan.

Tak hanya itu, kapal penyeberangan Roro pun dibangun sebanyak 14 unit berukuran 300 GT, 500 GT, 600 GT, dan 750 GT. Kapal-kapal tersebut melayani rute perintis, antara lain lintas Amurang-Pananaru-Marore (Sulawesi Utara) dan lintas Kupang-Ndau (NTT). Kemenhub juga membangun Bus Rapid Transit sebanyak 1.918 unit. Sementara itu, sesuai dengan visi besar Presiden Joko Widodo, sektor perkeretaapian berhasil menjadi angkutan yang modern dan terintegerasi, baik sebagai angkutan massal perkotaan, antarkota, terhubung ke pelabuhan dan udara, serta mendukung angkutan logistik. Jumlah penumpang kereta api dari tahun 2014 – 2018 mencapai 1.779.519.569 orang. Selama empat tahun, Kemenhub membangun infrastruktur perkeretaapian di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

“Pembangunan jalur kereta api termasuk jalur ganda dan reaktivasi berjumlah 735,19 km’sp,” tutur Budi Karya. Pembangunan jalur kereta api ganda, imbuhnya, bertujuan untuk meningkatkan headway (waktu tempuh) dan kapasitas lintas kereta. Pembangunan jalur kereta api dan ganda yang sudah dijalankan, antara lain jalur KA menuju Bandara Internasional Minangkabau (BIM), jalur ganda KA Prabumulih – Kertapati, dan jalur ganda KA Bandara Soekarno Hatta. Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur transportasi modern di perkotaan, seperti Light Rail Transit (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT) yang akan membangun budaya baru, peradaban baru dalam bidang transportasi massal. Progres pekerjaan proyek MRT Jakarta lintas Lebak Bulus – Bundaran HI sudah mencapai 97 persen dan ditargetkan sudah beroperasi penuh pada Maret 2019.

“Kami akan mempercepat pembangunan MRT fase dua, yang akan dimulai pada akhir tahun ini. Arahan Presiden sangat menantang, beliau ingin kami sudah segera mulai pembangunan fase II ke Stasiun Kota. Bahkan setelah itu dimungkinkan bisa ke lebih timur hingga Ancol,” ucapnya. Tak henti sampai di situ, Kemenhub juga melakukan peningkatan dan rehabilitasi jalur KA mencapai 394,6 km. Pembangunan prasarana stasiun dan bangunan operasional di 45 lokasi pun dilaksanakan, misalnya pembangunan Stasiun Maja, Stasiun Palmerah, Stasiun Kebayoran, dan Stasiun Parung Panjang, yang terdiri dari 2 lantai serta dilengkapi dengan fasilitas difabel, jembatan penyeberangan orang (JPO), lift, dan tangga eskalator. Kemenhub juga berhasil menjadikan laut sebagai jalut distribusi logistik yang mampu menyeimbangkan perekonomian antara wilayah barat dan timur. Program unggulan Tol Laut berhasil menjaga angkutan barang, ketersediaan logistik di berbagai daerah, dan pemerataan ekonomi.

Trayek tol laut juga terus dikembangkan agar dapat semakin memenuhi kebutuhan logistik masyarakat. Sejak diresmikan pada tahun 2015 lalu jumlah trayek tol laut terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah trayek yang dilayani oleh tol laut berjumlah 6 trayek, kemudian meningkat menjadi 13 trayek pada tahun 2017, dan kini di tahun 2018 tol laut sudah melayani sejumlah 15 trayek. “Kami juga terus melakukan berbagai upaya menggenjot kinerja proyek tol laut agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Salah satunya adalah dengan membangun kapal pendukung tol laut sebanyak 100 unit kapal sejak tahun 2015 hingga 2018. Jumlah tersebut meliputi 60 unit kapal perintis, 15 unit kapal kontainer, 5 unit kapal ternak, dan 20 unit kapal rede,” jelas Budi Karya.

Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan sarana dan prasarana pendukung untuk semakin meningkatkan muatan balik kapal tol laut, di antaranya melakukan pengadaan reefer container sebanyak 40 unit untuk mengangkut ikan dan menyiapkan mekanisme pemberian potongan (diskon) biaya angkut (freight) untuk muatan balik terhadap 5 unit dry container, dan 5 unit reefer container pertama yang di-booking. Pembangunan pelabuhan non komersil juga sudah digenapi di 104 lokasi, antara lain Pelabuhan Tapaleo (Maluku Utara), Pelabuhan Wayabula (Maluku Utara), Pelabuhan Atapupu (Nusa Tenggara Timur), Pelabuhan Wasior (Papua Barat), dan Pelabuhan Bicoli (Maluku Utara). Kemenhub pun berhasil menjadikan transportasi udara pendorong konektivitas dan daya saing logistik nasional.

Tranportasi udara juga menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi, pengembangan pariwistasa, dan percepatan distribusi barang di daerah terpencil. Ada 10 bandar udara yang dibangun sejak tahun 2014 – 2018, antara lain Bandar Udara Wamena (Papua), Bandar Udara Juwata (Tarakan), Bandar Udara Domine Eduard Osok (Sorong), Bandar Udara APT Pranoto (Samarinda), Bandar Udara Matahora (Wakatobi), dan Bandar Udara Internasional Komodo (Labuan Bajo). “Papua adalah salah satu yang sangat kami perhatikan. Kementerian Perhubungan saat ini sedang membangun dan mengembangkan 48 bandara di Provinsi Papua dan 16 bandara di Papua Barat,” imbuh Budi Karya. Selain itu, sebagai bagian dari Sistem Logistik Nasional dan angkutan barang berjadwal untuk mendukung konektivitas antar wilayah di Indonesia, Kemenhub memiliki program Jembatan Udara yang berada di daerah Papua dan Kalimantan Utara. Tak kalah penting, Kemenhub konsisten membangun Sumber Daya Manusia yang profesional.

Pengadaan 6 unit kapal latih, 51 unit pesawat latih, serta mengembangkan 10 sekolah, antara lain Kampus Akademi Perkeretaapian Indonesia (Madiun), Kampus BP21P Padang Pariaman (Sumatera Barat), dan Kampus PIP Makassar (Sulawesi Selatan) akan melahirkan sumber daya manusia tranportasi yang berkompetensi sesuai dengan bidangnya. “Capaian ini memang cukup membanggakan, tetapi kita tidak boleh berpuas diri. Masih banyak tantangan pembangunan transportasi nasional yang harus kita atasi bersama untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju dan bangsa terkemuka di dunia,” pungkas Budi Karya.

Pages: 1 2 3 4

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.