Selasa, 2 Maret 21

Presiden Resmi Naikkan Uang Tunjangan Kinerja Polri

Presiden Resmi Naikkan Uang Tunjangan Kinerja Polri

Jakarta, Obsessionnews – Presiden Joko Widodo memutuskan meningkatkan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Langkah ini dilakukan dengan pertimbangan adanya peningkatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan di institusi pimpinan Jenderal (Pol) Badrodin Haiti itu.

Peningkatan tunjangan kinerja polri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2015 yang ditandatangani presiden pada 31 Juli 2015. Menurut Perpres ini, anggota Polri, PNS, dan pegawai lainnya yang mempunyai jabatan di lingkungan Polri, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Besaran tunjangan sebagaimana tertulis dalam lampiran Perpres tersebut adalah ditentukan berdasarkan kelas jabatan. Paling tinggi kelas jabatan 18 dengan nilai tunjangan sebesar Rp 25,6 juta, sedangkan terendah sebesar Rp 990 ribu.

“Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dibayarkan terhitung mulai bulai Mei 2015, diberikan secara on top (tunjangan-tunjangan yang telah diberikan tetap berlaku), diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya,” bunyi Pasal 5 Perpres ayat (1) tersebut, seperti dikutip Rabu (12/8/2015).

Penetapan kelas jabatan dari para pemangku jabatan di lingkungan Polri, menurut Perpres ini, ditetapkan oleh Kepala Polri (Kapolri)  sesuai dengan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Bagi Pegawai di lingkungan Polri yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.

“Apabila tunjangan profesi yang diterima lebih besar dari tunjangan kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya,” bunyi Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2015 itu.

Dalam Perpres itu menegaskan tunjangan kiinerja tidak diberikan kepada pegawai di lingkungan Polri yang tidak mempunyai jabatan tertentu, pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan, diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu, dan pegawai yang dipekerjakan pada badan atau instansi lain di luar lingkungan Polri.

Perpres itu juga tidak berlaku bagi pegawai di lingkungan Polri yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun dan pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, maka Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Polri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Perpres Nomor 87 Tahun 2015 diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 31 Juli 2015. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.