Bambang Susatyo.
A.Rapiudin
Jakarta- Kualitas penegakan hukum di Indonesia saat ini terus mengalami penurunan. Rasa keadilan rakyat tercabik-cabik karena kualitas penegakan hukum yang buruk.
“Masyarakat di sejumlah daerah konflik merasa institusi penegak hukum tidak pernah hadir ketika mereka terperangkap dalam persoalan sengketa agraria yang berpotensi memicu konflik horizontal,” ujar anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo saat berbicara dalam seminar “Mau Dibawa Kemana Indonesia?” di Jakarta, Selasa (11/6).
Menurut Bambang, ketika masyarakat berhadap-hadapan dengan kekuatan bisnis yang besar, alat-alat negara justru tidak independen karena cenderung berpihak kepada pemodal. Kecenderungan itu tampak begitu nyata dalam tragedi berdarah di Mesuji maupun konflik agraria di daerah lain.
“Presiden punya wewenang dan kapasitas untuk membenahi kinerja institusi penegak hukum untuk mencegah buruknya kualitas penegakan hukum,” katanya.
