Selasa, 20 Oktober 20

Presiden: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 22,46 Persen

Presiden: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 22,46 Persen
* Petugas medis tengah mengevakuasi salah satu pasien yang terindikasi terpapar covid-19 (foto : Ist)

Jakarta, Obsessionnews.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menuturkan bahwa berdasarkan data per 27 September 2020, rata-rata kasus aktif di Indonesia adalah 22,46 persen. Jumlah ini berada sedikit di bawah kasus aktif dunia sebesar 23,13 persen.

Jika dibandingkan bulan lalu, rata-rata kesembuhan di negara kita sebesar 73,76 persen atau lebih rendah dari rata-rata dunia sebesar 73,85 persen. Sedangkan, rata-rata kematian atau case fatality rate (CFR) juga menurun dari 4,33 persen menjadi 3,77 persen.

“Ini penting sekali, sehingga kita harapkan nanti angka kematian akan semakin menurun, kemudian angka kesembuhan akan semakin lebih baik lagi,” kata Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas secara virtual, yang membahas Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Senin (28/9/2020).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto sebagai Ketua Komite PC-PEN menjelaskan, per 25 September 2020, tingkat keterisian tempat tidur (TT) atau bed occupancy ratio (BOR) ICU dan isolasi sebesar 46,29 persen. Angka tersebut didapat dari jumlah kapasitas keterisian TT sebesar 21.619 dari jumlah total TT sebanyak 46.705.

Dijelaskan bahwa ada empat provinsi yang perlu perhatian khusus karena BOR yang masih tinggi, yaitu: Riau 73 persen, Banten 68 persen, Bali 62 persen dan DKI Jakarta 61 persen. Selain Bali dan DKI Jakarta, BOR ketujuh provinsi prioritas lainnya, yakni Jawa Timur 42 persen, Jawa Barat 55 persen, Jawa Tengah 40 persen, Sumatera Utara 45 persen, Sulawesi Selatan 29 persen, Kalimantan Selatan 33 persen, dan Papua 38 persen.

Dalam hal perkembangan dan persiapan pelaksanaan vaksinasi, tengah disiapkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Pengadaan dan Distribusi Vaksin Covid-19, Roadmap Pelaksanaan Vaksinasi, serta pembuatan Dashboard Tracing Vaccine Program.

“Dashboard tersebut untuk melacak siapa yang mendapatkan vaksin dan bagaimana efektivitas pelaksanaan vaksinasi di lapangan. Perhitungan total kebutuhan anggaran untuk vaksin adalah sebesar Rp37 triliun untuk periode 2020-2022, dengan estimasi uang muka Rp3,8 trliun pada 2020 ini. Sementara, dalam RAPBN 2021 telah dialokasikan sebesar 18 triliun untuk program vaksinasi,” ujar Airlangga dalam keterangannya.

Airlangga pun mengungkapkan bahwa ada beberapa negara yang sudah berkoordinasi dan mengirimkan confidentiality agreement kepada Kementerian Kesehatan untuk pengadaan vaksin, seperti Pfizer dan Johnson & Johnson.

“Ini menunjukkan pemerintah sudah bekerja sama dengan berbagai insitusi yang melakukan riset dan pengembangan dalam rangka persiapan mendapatkan aksen vaksin. Untuk roadmap vaksinasi, pemberiannya akan diprioritaskan untuk (mereka yang bekerja di) garda terdepan, misalkan memberi pelayanan kesehatan, selanjutnya juga untuk penerima bantuan BPJS Kesehatan, kemudian dipersiapkan juga vaksin mandiri,” ucapnya.

Pemerintah juga selalu menjaga stok ketersediaan obat yang terkait Covid-19 di dalam negeri, seperti Oseltamivir, Klorokuin, Azythromicin, dan Favipiravir.

“Kalau untuk standar harga tes PCR, pemerintah sedang mengkaji laporan BPKP; ada harga yang direkomendasikan untuk individual dan kelompok,” imbuhnya.

“Saya juga ingin mengingatkan arahan Presiden untuk pelaksanaan Pilkada 2020. Presiden berharap Kapolri bisa secara tegas menjaga protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada, sehingga mencegah munculnya klaster Pilkada,” tuturnya.

Terakhir, terkait pertumbuhan ekonomi, pemerintah menyatakan akan selalu mendorong pertumbuhan berada pada jalur tren positif. Untuk Program PC-PEN, realisasi anggarannya telah mencapai Rp268,3 triliun atau 38,6 persen dari pagu (Rp695,2 triliun).

“Untuk penyerapan sudah naik 29,5 persen sejak akhir semester I kemarin. Namun, ada beberapa hal yang perlu didorong dari sektor korporasi karena serapan masih rendah, baik melalui Himbara maupun Perbanas. Jadi, ini masih akan direvisi karena serapan tidak seperti yang diharapkan,” pungkasnya. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.