Dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satu agendanya memberikan pengarahan di acara “Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2018” di Bima Hall Jogja Expo Center pada akhir Juli 2018. Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono IX, Menteri Sekretariat Negara Praktino, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia Eko Putro Sandjojo, Bappenas, Kementerian Keuangan, beserta pejabat eselon I dan II di Kementerian terkait.
Sejak periode kepemimpinan Presiden Jokowi, kita ketahui bersama ia menaruh perhatian besar terhadap pembangunan Indonesia dari desa. Salah satu keseriusannya lewat realisasi anggaran pembangunan desa yang terhitung besar selama empat tahun (2015-2018), yaitu mencapai Rp187 triliun. Berbagai program, sosialisasi, dan pendampingan untuk desa terus digulirkan untuk mempercepat pemerataan dana desa.
“Nominal ini sangat besar. Oleh sebab itu, penggunaan dananya harus tepat sasaran. Perencanaan para kepala desa beserta perangkatnya harus sesuai dengan kebutuhan di sana. Fokus pada satu aspek pengerjaan, agar hasilnya optimal. Contohnya, bangun jalan, baru kemudian perbaiki irigasi. Tentukan sesuai kebutuhan di desa masing-masing. Belanjakan anggaran di sekitar area desa. Bila bahan atau material yang diinginkan tidak ada di lingkup desa, bisa membeli di lintas kecamatan. Jadi, upayakan skema perputaran uangnya tetap di desa,” papar Presiden Jokowi.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo pun menekankan hal yang sama. Perencanaan dan realisasi dana desa tersebut demi satu tujuan, yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan 74.957 desa se-Indonesia. Di acara yang dihadiri 2.200 kepala desa beserta pendamping desa ataupun perwakilan tiap kecamatan se Jawa dan Kalimantan tersebut, Tjahjo menggarisbawahi upaya penguatan aparatur desa dari sisi tata cara perencanaan desa, mekanisme dan cara menyusun laporan pertanggungjawaban desa, serta tata kelola pemerintahan desa. Memang bukan hal yang mudah, namun tak berarti menjadi penghalang untuk terus maju.
Ia pun melanjutkan, “Saya perlu sampaikan kepada para kepala desa yang hadir di sini. Dana bantuan ini adalah inisiatif Presiden Jokowi untuk mempercepat pemerataan pembangunan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pergunakanlah sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.
Di dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 telah tertuang mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun implementasi di lapangan menuai dampak yang beragam, karena kondisi di masing-masing desa dari segi komoditi, infrastruktur, hingga kualitas sumber daya manusia (SDM). Guna mengoptimalkan peran tersebut, pemerintah desa beserta perangkatnya diajak berkembang sesuai kemajuan masyarakat ataupun lingkungan sekitar.
Gerakan pembangunan desa seyogianya diimbangi pula dengan peningkatan kapasitas pemerintahan desa. Termasuk peran SDM yang diharapkan tak lagi berpikir sebagai objek pembangunan, melainkan pelaku pembangunan. Pemikiran tersebut turut mendorong pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap, ataupun keterampilan penyelenggara pemerintahan.
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nata Irawan pun mengamini hal yang sama. Ia menuturkan tujuan kegiatan ini, antara lain mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas, meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, maupun hubungan kerja lembaga pemerintah desa. “Arahan dan pesan Presiden Jokowi sudah sangat jelas. Bertujuan demi terciptanya pembangunan nasional, yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur,” ujar Nata. (ADV)
