Jumat, 7 Agustus 20

Presiden Jangan Terbitkan Perppu Soal Pimpinan KPK

Presiden Jangan Terbitkan Perppu Soal Pimpinan KPK

Jakarta – Terhadap seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mendesak DPR RI harus segera memilih dan menetapkan pimpinan KPK.

Pasalnya, Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK telah dibentuk melalui Keppres No. 29 Tahun 2014. Dua nama calon telah dihasilkan dan diserahkan kepada DPR pada 16 Oktober 2014. Sesuai dengan Ps 30 ayat (10) UU KPK, DPR wajib dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk memilih dan menetapkan pimpinan KPK terhitung sejak tanggal diterimanya usul Presiden. Namun, hingga saat ini seleksi tak kunjung dilakukan.

“DPR seharusnya mengingat dan mempertimbangkan Putusan MK No. 005/PUU-IX/VI/2010 yang intinya menyatakan bahwa pimpinan KPK menjabat selama 4 tahun. Hal ini berarti bahwa masa tugas Busyro Muqoddas akan berakhir pada 10 Desember 2014 dan oleh karenanya harus segera dilakukan pengisian jabatan,” tegas Direktur Advokasi, Monitoring, dan Jaringan PSHK, Ronald Rofiandri, kepada Obsession News, Jumat malam (28/11/2014).

Ia menilai, permintaan Komisi III DPR, dalam Rapat Dengar Pendapat 24 November 2014, agar Pansel menyerahkan 6 nama calon pimpinan KPK adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan UU KPK. Pasal 30 ayat (9) UU KPK menyatakan bahwa Panitia Seleksi menyerahkan nama calon 2 (dua) kali dari jumlah yang dibutuhkan.

“Dalih waktu yang sempit tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak mengadakan seleksi. DPR masih memiliki waktu untuk mengadakan seleksi hingga 10 Desember 2014. Meskipun DPR akan memasuki masa reses pada 6 Desember 2014, agenda penetapan pimpinan KPK masih dapat dilakukan di luar masa sidang dengan persetujuan Badan Musyawarah sebagaimana dimungkinkan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR,” paparnya.

Dengan demikian, PSHK menyerukan agar Presiden Jokowi jangan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) soal pimpinan KPK. “Kami memandang bahwa Presiden tidak perlu menerbitkan PERPPU terkait jabatan pimpinan KPK, karena hingga saat ini kondisi kegentingan yang memaksa tidak terpenuhi. Saat ini, kewajiban memilih dan menetapkan pimpinan KPK jelas berada di pundak DPR dan bukan Presiden,” tandasnya.

Berdasarkan argumentasi tersebut, lanjut Ronald, DPR seharusnya segera memilih dan menetapkan pimpinan KPK dari dua nama yang telah diserahkan Pansel. “Tidak ada alasan bagi DPR untuk menunda pemilihan dan penetapan pimpinan KPK,” tegasnya. (Ars)

 

Related posts