BEKASI (1/11) – Presiden Joko Widodo melakukan rangkaian kunjungan kerja ke Kabupaten Bekasi, Rabu (01/11), dengan agenda utama peresmian Program Perhutanan Sosial melalui optimalisasi lahan tambak non produktif di Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong. Dalam kunjungan tersebut, Presiden melakukan penanaman mangrove, melepas setidaknya 200 ribu ekor benih udang vaname untuk satu petak tambak seluas 4.000 m persegi, dan menekan tombol untuk menghidupkan kincir, sekaligus menandai beroperasinya unit kawasan budidaya udang vaname Program Perhutanan Sosial yang seluas 17,2 hektar.
Presiden mengatakan, dengan usaha rintisan budidaya ikan ini, Indonesia memiliki sebuah bisnis model yang baru dan akan menjadi rujukan model di daerah lain, bukan hanya pada bidang perikanan budidaya, tapi akan diterapkan pada usaha holtikultura, padi dan komoditas lainnya. Menurutnya, pemerintah membantu aspek infrastruktur, sehingga akses transportasi hasil panen akan mudah. Bank Mandiri akan memfasilitasi akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), sedangkan KKP akan memfasilitasi dukungan input produksi dan pendampingan teknis. Sementara hasil produksi akan dibeli oleh Perindo sebagai off-taker, atau pihak swasta.
“Saya sering sampaikan untuk menumbuhkan kapasitas usaha, maka perlu dibuat kelompok besar petani atau petambak dengan pola korporasi. Artinya usaha yang dijalankan harus economic scale atau skala usaha yang gede, sehingga secara hitung-hitungan ekonomi dapat layak atau bankable,” kata Presiden dalam keterangan persnya seusai tebar perdana benih udang.
Presiden juga mengapresiasi penggunaan inovasi teknologi dalam bisnis model budidaya udang ini. Ia mengatakan akan mendorong pola seperti ini dan terus memberikan edukasi penerapan teknologi budidaya modern.
“Tadi pemberian makannya dengan menggunakan e-fishery yang secara otomatis dapat dipantau dari jauh dengan aplikasi android, kemudian penggunaan plastik, dan kincir. Ini, kalau enggak dilakukan seperti ini, ya seperti yang petani katakan tadi yaitu hasilnya hanya 3 kg per hektar. Tapi dengan penerapan teknologi seperti ini paling tidak hasil panen udang dapat mencapai 4-5 ton atau bahkan lebih,” imbuhnya.
Saat ini Indonesia masih menjadi eksportir udang nomor 3 (tiga) dunia. Presiden menegaskan, jika model seperti ini dapat diterapkan disemua daerah seperti Lampung, Tarakan, dan lainnya, pasti Indonesia akan menjadi eksportir udang nomor 1 (satu) dunia. Belum lagi serapan tenaga kerja dengan model ini cukup besar. Ia menggambarkan dari 1 (satu) hektar paling tidak dapat melibatkan 50 tenaga kerja.
“Oleh karenanya saya minta nanti model usaha budidaya udang ini harus berhasil, dan saya akan pastikan dan terus pantau perkembangannya,” pungkas Presiden.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto menyatakan, optimalisasi lahan tambak Kawasan Perhutani di Muara Gembong memang difokuskan untuk pengembangan usaha budidaya udang/ikan berbasis lingkungan. Ia menjelaskan, pengelolaan budidaya udang vaname akan menggunakan teknologi semi intensif ramah lingkungan. Sementara ikan bandeng dan mangrove akan diintegrasikan melalui budidaya sistem silvofishery.
“Dalam bisnis model ini, kami dorong untuk integrasi budidaya dengan hutan mangrove. Seperti Pak Presiden sampaikan, bahwa usaha budidaya ini harus berbasis lingkungan. Makanya kita cobakan nantinya untuk lahan budidaya 50 persen dan untuk mangrove 50 persen. Mangrove merupakan reservoir alami yang paling baik untuk menetralisir limbah buangan tambak, merupakan provider makanan alami bagi ikan/udang, dan efektif untuk menahan erosi,” jelas Slamet
“Tadi Pak Presiden menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan model usaha ini. Beliau berharap program ini dapat berhasil dan menjadi contoh masyarakat, sehingga menjadi alternatif usaha bagi mereka. Beliau juga mengatakan akan mendukung program ini, sehingga benar-benar berjalan,” imbuhnya.
Pemerintah setidaknya akan melakukan redistribusi pengelolaan kawasan seluas 830 hektar untuk pengembangan pertambakan ikan/udang, dari total lahan di Muara Gembong yang mencapai 11.000 hektar. Tahun 2017 sebagai program awal akan direstribusi seluas 17,2 hektar melalui skema kemitraaan dengan masyarakat desa hutan.
Program rintisan untuk lahan tambak 17,2 hektar ini diharapkan akan memberikan dampak terhadap peningkatan produksi udang dan bandeng sebanyak 204 ton per tahun; nilai ekonomi mencapai Rp16,3 miliar per tahun; pendapatan masyarakat pengelola Rp35-50 juta per tahun; dan serapan tenaga kerja lebih dari 425 orang.
Sebagaimana diketahui, Program Perhutanan Sosial merupakan program optimalisasi lahan perhutani melalui skema kerja sama kemitraan dengan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Program ini diharapkan akan memicu pemerataan ekonomi, memperkuat produksi berbasis pangan, membuka akses kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat, dan secara makro akan memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja ekonomi nasional.
Dalam kunjungan ini, Presiden didampingi Menteri PUPR, Kepala Staf Kantor Kepresidenan, Wakil Gubernur Jawa Barat, Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Dirjen PSKPL Kementerian LHK, Deputi Kementerian BUMN, Dirut Bank Mandiri, dan Dirut Perhutani.
Lilly Aprilya Pregiwati
Kepala Biro Kerja Sama dan Humas KKP
