Sabtu, 14 Desember 19

Presiden Harus Fokus Dibidang Kesehatan

Presiden Harus Fokus Dibidang Kesehatan

Jakarta – Polemik mengenai sumber dana dan payung hukum Kartu Indonesia Sehat (KIS) ramai diperdebatkan.‬ Kartu tersebut di keluarkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

‪Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning menanggapi,  kini tak penting soal sumber dana dan payung hukum kartu tersebut. Yang terpenting menurutnya adalah Kebijakan Presiden yang fokus memperbaiki sistem kesehatan bagi rakyat.‬

‪”KIS itu kan perintah Undang-Undang Dasar pasal 28 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Lalu ada sila kelima Pancasila. Pemerintah memang berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan bagi seluruh rakyat tanparkecuali,” ujar Ribka di DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (15/11/2014).‬

‪Menurut Ribka, berdasarkan amanat Undang-Undang tersebut KIS harus dilaksanakan oleh siapapun. Baik Presiden RI yang sekarang menjabat dan apapun nama produk Undang-Undangnya.‬

‪”Jadi siapapun Presidennya harus melaksanakan amanat undang-undang itu. Soal nama kartunya, itu terserah dari pengambil kebijakan tersebut,” jelasnya.‬

‪Soal mekanisme lewat kartu, lanjut Ribka, memang menyayangkan bila biaya pengadaan kartu tersebut menghambur-hamburkan uang negara.‬

‪”Soal pengadaan kartu memang itu kita kritisi. Saya dengar untuk pengadaan ratusan kartu saja hampir 1 milyar. Itu (anggarannya) harusnya bisa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan fasilitas kelas 3 kan,” pungkasnya. (Pur)

 

Related posts