Jumat, 30 Oktober 20

Presiden Bolivia yang Mundur Akibat Pemilu Curang Ditawari Suaka

Presiden Bolivia yang Mundur Akibat Pemilu Curang Ditawari Suaka
* Presiden Bolivia Evo Morales yg mengundurkan diri setelah dituduh pemilu curang. (BBC)

Meksiko telah menawarkan suaka kepada mantan Presiden Bolivia Evo Morales, sehari setelah ia mengundurkan diri dari jabatannya menyusul aksi unjuk rasa berminggu-minggu yang memprotes hasil pemilu presiden (Pilpres) yang dituduh curang.

Meksiko menyatakan bahwa keputusan itu diambil untuk “alasan kemanusiaan” atas permintaan Morales.

Morales sendiri belum memberikan komentar apapun. Sebelumnya, ia mendesak para pendukungnya untuk melawan “kekuatan gelap” yang memaksanya mundur. Sekitar 20 orang dilaporkan terluka setelah para pendukungnya bentrok dengan polisi.

Morales, pemimpin Bolivia pertama yang berasal dari suku setempat, mengundurkan diri setelah kepala angkatan bersenjata secara terbuka memintanya melepaskan jabatan presiden.

Wakil ketua Senat mengatakan bahwa ia akan menduduki jabatan pelaksana tugas presiden hingga pemilihan presiden yang baru diselenggarakan.

Morales, mantan petani koka, pertama kali terpilih sebagai presiden pada tahun 2006. Ia menerima banyak pujian atas upayanya menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan perekonomian Bolivia, namun ia juga memantik kontroversi dengan melanggar batas masa jabatan presiden yang diatur konstitusi untuk maju keempat kalinya pada pilpres bulan Oktober lalu, yang diduga marak diwarnai kecurangan.

Kekosongan kekuasaan
Analisa oleh Katy Watson, Koresponden Amerika Selatan memaparkan berikut ini:
Kritik terbesar bagi Evo Morales adalah kurangnya rasa hormat dirinya terhadap demokrasi Bolivia – dituduh melebihi masa jabatannya dan menolak untuk mundur.

Tetapi fakta bahwa pihak militer mengambil langkah untuk meminta agar presiden mundur juga tidak membantu proses demokrasi Bolivia.

Kini setelah Evo Morales pergi, muncul kekosongan kekuasaan. Semakin banyak anggota partainya yang juga mengundurkan diri, dan rasanya timbul keinginan untuk sebuah pembalasan – baik bagi Evo Morales maupun orang-orangnya untuk menebus semua kesalahan yang mereka perbuat saat masih berkuasa.

Pendukung Morales menyebut mundurnya Morales sebagai upaya kudeta, sementara penentangnya menyebut itu sebagai akhir sebuah tirani.

Prioritasnya kini adalah untuk memilih pemimpin sementara, menggelar pemilu presiden yang baru dan menyatukan kembali masyarakat Bolivia yang terbelah atau justru menghadapi lebih banyak aksi demonstrasi dan kekerasan selama minggu-minggu ke depan.

Kenapa Presiden terpilih Mundur?
Tekanan semakin besar terhadap Morales sejak kemenangan tipisnya dalam pilpres bulan lalu.

Hari Minggu lalu, berbagai peristiwa bergerak dengan cepat. Pertama-tama, Organisasi Negara-negara Bagian Amerika, sebuah badan regional, mengumumkan hasil auditnya terhadap penyelenggaraan pilpres Bolivia dan menemukan praktik “manipulasi yang jelas” dan meminta hasil pemilu itu dibatalkan.

Menanggapi hal itu, Morales sepakat untuk menggelar pemilu ulang. Namun lawan utamanya, Carlos Mesa – yang mendapat suara kedua terbanyak dalam pilpres – mengatakan bahwa Morales tidak seharusnya ikut serta dalam pilpres baru itu.

Yang tampaknya benar-benar memberikan suara penyeimbang adalah kepala angkatan bersenjata, Jenderal Williams Kaliman, yang mendesak Morales untuk mundur demi perdamaian dan stabilitas negara.

Sambil menyampaikan pengumuman pengunduran dirinya, Morales mengatakan bahwa ia mengambil keputusan itu untuk menghentikan aksi “pelecehan, pengeroyokan dan pengancaman” rekan sesama pejabat sosialisnya. Ia juga menyebut bahwa langkah itu sebagai hasil “kudeta”.

Berbagai laporan mengatakan bahwa Morales memberitahukan keputusan pengunduran dirinya itu dari El Chapare, kawasan terpencil di mana pertanian koka tumbuh subur dan markas pendukungnya berada.

Inilah reaksi yang muncul
Mereka yang menentang Morales merayakan pengunduran diri Morales di seantero negeri, sambil menyalakan kembang api dan mengibarkan bendera negara.

Sementara para pendukung Morales bentrok dengan polisi di berbagai kota seperti La Paz dan El Alto, menurut laporan sejumlah media lokal.

Warga Argentina dan Bolivia juga turun ke jalanan kota Buenos Aires hari Senin untuk memprotes pengunduran dirinya. Mundurnya Morales ditanggapi beragam oleh para pemimpin dunia.

Presiden AS Donald Trump pada hari Senin menggambarkan kejadian itu sebagai “peristiwa demokrasi yang sangat penting di belahan bumi sebelah barat”.

Menteri Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa ” gelombang aksi kekerasan yang dilepaskan pihak oposisi” menyebabkan tidak “terpenuhinya mandat Evo Morales sebagai seorang presiden”.

Presiden Kuba, Miguel Díaz Canel, mengunggah cuitan yang mengatakan bahwa kejadian itu merupakan “upaya kudeta yang sarat kekerasan dan pengecut terhadap demokrasi di Bolivia oleh sayap kanan”.

Negara-negara yang dipimpin pemerintahan sosialis seperti Nicaragua dan Venezuela juga menunjukkan solidaritas mereka kepada Morales.

Spanyol mengutarakan perhatian mereka atas peran pihak militer Bolivia, dan mengatakan bahwa “intervensi itu membawa kita kembali ke masa sejarah Amerika Latin”.

Apa yang terjadi sekarang?
Wakil ketua Senat, Jeanine Áñez, mengatakan bahwa dirinya akan menduduki jabatan sebagai pelaksana tugas presiden hingga pemilu digelar.

Áñez mengumumkan hal itu setelah Wakil Presiden Álvaro García, Ketua Senat Adriana Salvatierra dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Victor Borda mengundurkan diri, menyisakan dirinya pada urutan teratas yang berhak menerima tampuk kekuasaan sementara.

“Saya melanjutkan tantangan ini dengan satu-satunya tujuan untuk menggelar pemilu yang baru,” ujarnya. “Ini hanyalah fase transisi.”

Politisi oposisi mengatakan bahwa ia akan mengadakan majelis legislatif pada hari Senin untuk dikonfirmasi sebagai presiden sementara.

Tapi dengan masih mendominasinya partai Morales, baik di Senat maupun di DPR, belum jelas apakah Áñez akan mendapatkan dukungan yang cukup dari para anggota dewan.

Di bawah konstitusi Bolivia, siapapun yang menjabat presiden sementara hanya diberikan waktu 90 hari untuk menggelar pemilu kembali. (*/BBC News Indonesia)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.