Padang, Obsessionnews – Pengamat politik Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Asrinaldi berpendapat, Presiden Jokowi harus menahan diri dan tidak perlu melaporkan Anggota DPR RI yang mencatut namanya terkait perpanjangan kontrak PT Freeport. Sebab, akan lebih bijak dan baik apabila Jokowi menahan diri dan masyarakat akan dapat menilainya.
“Meski pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden menjadi masalah serius terhadap institusi negara, Presiden harus menahan diri. Kalau Presiden melaporkan orang yang mencatut namanya, akan bisa mengguncang perpolitikan di Indonesia,” kata Asrinaldi kepada obsessionnews.com saat dihubungi Rabu (18/11) sekitar pukul 16:27 WIB.
Menurut Asrinaldi, biarkan masyarakat yang menilai kasus pencatutan nama Presiden RI dan Wakil Presiden (Wapres) RI terkait perpanjangan kontrak dan masyarakat sendiri yang melaporkan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Asrinaldi mengaku tidak heran, pencatutan nama pejabat dan orang-orang hebat di negeri ini, karena tebawa arus praktek mafia, karena terselip kepentingan. Praktek seperti itu tidak hanya menyeret politisi legislatif, juga eksekutif terseret arus mafia.
“Praktek mafia di Indonesia ini sudah menjadi pengetahuan umum. Ibarat puncak gunung es dan kondisinya sudah parah. Apapun bisa dikaitkan dengan banyaknya indikasi-indikasi seperti itu,” sebut Asrinaldi.
Asrinaldi mengatakan, salah satu cara untuk memberatas praktik mafia di negeri ini, melalui proses pemilihan kepala daerah. Namun persoalannya, kembali kepada masyarakat. Masyarakat harus cerdas memilik kepala daerah yang tidak memiliki masa lalu. Namun, persoalan itu menjadi tantangan ke depan dan masyarakat harus mampu memilih orang-orang baru yang potensial dan tidak memiliki masalah pada masa lalu. (Musthafa Ritonga)
