IPK Indonesia Menunjukkan Tren Positif
Salah satu parameter apakah negara ini sudah bisa berlari kencang menjadi negara maju adalah dengan melihat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang dikeluarkan Lembaga Transparansi Internasional. Walau dari tahun ke tahun IPK Indonesia menunjukkan tren positif, hingga 2018 skor Indonesia masih di bawah angka rata-rata IPK internasional yang rata-rata ada di angka 43. Sementara IPK Indonesia pada 2018 berada di angka 38 dan menempati peringkat 89 dari dari 180 negara dunia. Skor geliat pemberantasan korupsi Indonesia masih kalah jauh dari Malaysia Malaysia (skor 47). Bagi Fahira, trend positif (IPK) saja tidak cukup. Indonesia butuh lompatan kenaikan skor jika memang serius ingin menjadi negara maju.
“Makanya saya termasuk yang menyayangkan saat Presiden Jokowi tidak menyinggung soal korupsi dan upaya pemberantasannya saat berpidato usai dilantik sebagai Presiden. Padahal kita butuh investasi agar ekonomi dan pembangunan bergerak sehingga mimpi menjadi negara maju tercapai. Tapi bagaimana investasi mau masuk kalau pemberantasan koripsi tidak disinggung karena problem utama investasi adalah budaya korupsi,” tukas Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI ini.
Menurutnya, tidak hanya penghambat investasi, praktik korupsi juga menjadi salah satu penyebab utama biaya ekonomi tinggi, terutama bagi pelaku dunia usaha! Kondisi inilah yang membuat pengusaha harus menurunkan daya saing produk mereka terutama yang akan diekspor dan ini tentunya merugikan geliat ekonomi Indonesia di dunia.
“Jadi biaya ekonomi tinggi itu bukan melulu soal infrastruktur saja, tetapi juga masih adanya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang,” tandas Fahira.
Ia berharap komitmen pemberantasan korupsi diikutsertakan dalam strategi menuju Indonesia Maju pada 2045. Karena jika tidak, langkah kita akan semakin berat untuk menjadi kekuatan ekonomi baru di dunia. (arh)
