Jakarta, Obsessionnews.com – Ternyata, Calon presiden (Capres) Prabowo Subianto sudah mengikat komitmen pro kerakyatan pemerintahannya kelak dengan mengedepankan Dr Rizal Ramli sebagai ekonom simbol pembela rakyat.
Sesuai pengamatan praktisi media yang juga wartawan senior, Arief Gunawan, dalam rapat akbar di GBK, Senayan, Jakarta, Minggu (7/4/2019) pagi, Prabowo meminta Rizal Ramli menurunkan tarif listrik dalam 100 hari pertama pemerintahannya.
Hal ini, menurutnya, mengingatkan publik pada kapasitas para menteri di era Sukarno dulu, yang umumnya menjadi simbol pro rakyat dan memiliki legacy.
Sebut misalnya Ir H Djuanda yang dikenal dengan legacy-nya berupa Deklarasi Djuanda berkaitan dengan teritorial laut Indonesia, dr Leimena dengan konsep pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), Ali Sadikin sebagai Menteri Kemaritiman, hingga Roeslan Abdulgani. Secara esensi mereka mampu melakukan terobosan, bukan sebagai menteri biasa yang hanya bermental pegawai atau pesuruh.
“Menteri-menteri pada masa itu umumnya berjiwa pejuang, dan Rizal Ramli memiliki jiwa seperti itu. Prabowo juga demikian,” jelas Arief.
Ia pun percaya Rizal Ramli sebagai ekonom simbol pro rakyat akan sangat bersinergi dengan Prabowo Subianto yang selama ini memang mencita-citakan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Kedua-duanya merupakan figur harapan rakyat dan saling memiliki chemistry yang positif.
“Permintaan Pak Prabowo kepada Rizal Ramli itu ibarat ijab kabul kedua tokoh yang sama sepakat untuk berjuang demi kejayaan Indonesia,” tandasnya.
Jejak Rekam Rizal Ramli
Pada tahun 2018, Rizal Ramli menyatakan siap maju untuk mencalonkan diri sebagai capres dalam pemilihan presiden (pilpres) tahun 2019. Bahkan ia juga melontarkan sebuah janji yang akan ditepatinya jika terpilih menjadi presiden. Rizal Ramli berjanji akan menangkap 100 orang berengsek Indonesia pada hari pertamanya menjabat sebagai seorang presiden. Orang-orang berengsek tersebut kemudian akan dibuangnya ke Pulau Malaria di Indonesia tengah.
Rizal Ramli ditunjuk oleh Presiden Abdurahman Wahid menjadi Kepala Bulog pada tahun 2000. Meski ia hanya memimpin Bulog selama 15 bulan ia berhasil membawa keuntungan bagi Bulog. Rizal berhasil memberikan terobosan yang mendongkrak nilai perekonomian Bulog hanya dalam kurun waktu enam bulan.[4] Kebijakan penting yang dilakukannya pada periode ini adalah:
• Penghapusan rekening off-budget menjadi on-budget yang mengakibatkan angka surplus yang cukup tinggi bagi Bulog. Ia juga melakukan penyederhanaan dan konsolidasi rekening-rekening Bulog yang sebelumnya berjumlah 117 rekening menjadi hanya 9 rekening saja.
• Melakukan proses restrukturisasi untuk mempersiapkan Bulog menjadi Perusahaan Umum (Perum).
• Melakukan rotasi pejabat Bulog dengan menukar posisi pejabat yang sebelumnya berdinas di ‘tempat basah’ dipindahkan ke wilayah yang dianggap ‘kering’ dan sebaliknya.
Rizal Ramli diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada bulan Agustus 2000. Beberapa hari setelah diangkat sebagai Menko Perekonomian menggantikan Kwik Kian Gie, Rizal Ramli lalu mencanangkan 10 Program Percepatan Pemulihan Ekonomi. Program percepatan pemulihan ekonomi tersebut meliputi:
• Menciptakan stabilitas di sektor finansial
• Meningkatkan kesejahteraan rakyat di pedesaan untuk memperkuat stabilitas sosial-politik
• Memacu pengembangan usaha skala mikro dan usaha kecil menengah (UKM)
• Meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani
• Mengutamakan pemulihan ekonomi berlandaskan investasi daripada berlandaskan pinjaman
• Memacu peningkatan ekspor
• Menjalankan privatisasi bernilai tambah
• Melaksanakan desentralisasi ekonomi dengan tetap menjaga keseimbangan fiskal
• Mengoptimalkan pemanfaatan suberdaya alam
• Mempercepat restrukturisasi perbankan
Menurut Wikipedia, Dr Ir Rizal Ramli MA lahir di Padang, 10 Desember 1954 adalah seorang mantan tokoh mahasiswa, pakar ekonomi dan politikus Indonesia. Ia menjabat sebagai Menko Kemaritiman sejak 12 Agustus 2015. Sebelumnya, RR juga pernah menjabat Kepala Bulog, Menko Perekonomian, serta Menteri Keuangan pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Di tingkat internasional, Rizal pernah dipercaya sebagai anggota tim panel penasihat ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama beberapa tokoh ekonom dari berbagai negara lainnya.[5] Karena ingin fokus mengabdi pada negara dan bangsa Indonesia, Rizal pernah menolak jabatan internasional sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Economic & Social Commission of Asia and Pacific (ESCAP) yang ditawarkan PBB pada November 2013.
Sebagai ekonom alumni Universitas Boston, Rizal Ramli (RR) juga memiliki jaringan pergaulan internasional. RR adalah salah satu ahli ekonomi Indonesia yang dipercaya menjadi penasihat ekonomi PBB bersama ekonom internasional lainnya seperti peraih Nobel Ekonomi, Amartya Sen dari Universitas Harvard, serta dua peraih Nobel lainnya, Sir James Mirrlees Alexander dari Inggris dan Rajendra K. Pachuri dari Universitas Yale , Helen Hunt dari UNDP, Francis Stewart dari Universitas Oxford, Gustave Ranis dari Universitas Yale, Patrick Guillaumont dari Prancis, Nora Lustig dari Argentina, dan Buarque dari Brasil.
Sewaktu menjadi mahasiswa jurusan Fisika Institut Teknologi Bandung (ITB) ia pernah didaulat menjadi Presiden SEF ITB, lalu sebagai Wakil Ketua Dema ITB dari tahun 1976 hingga 1977. Pada tahun 1978 ia dipenjara oleh rezim Orde Baru karena kritik-kritiknya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Soeharto. Pengagum Einstein yang sempat mengenyam pendidikan di ITB ini, akhirnya malah mendapatkan gelar doktor ekonomi dari Universitas Boston pada tahun 1990. (Red)
