Jakarta – Pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menyoroti, dalam debat Calon presiden (Capres), Minggu (15/6/2015) malam, baik Prabowo maupun Jokowi selalu mengatakan Pro-Rakyat, Menolak Dominasi Asing, Nasionalisme dan lain-lain.
“Kata Jokowi kita menerima perdagangan bebas dan investasi asing namun perlu melakukan barrier atau hambatan secara tertutup, maksudnya diakal-akalin atau dipersulit di belakang meja,” ungkap Salamuddin Daeng, kepada obsessionnews.com Senin (16/6/2014).
“Kata Prabowo perlu langkah besar melakukan penyelamatan kebocoran Rp1000 triliun lebih, sebagai sumber membangun pertanian, UKM dan industri bagi penciptaan kesempatan kerja, dan pendapataan yang layak,” sambungnya.
Salamuddin Daeng menilai, apapun yang diperdebatkan oleh Capres-Cawapres, akan berujung pada masalah konstitusi. “Ketika mereka berkuasa, tugas presiden dan kabinetnya adalah menjalankan amanat UU,” tandas Peneliti senior The Institute for Global Justice (IGJ) ini.
Ia pun mempertanyakan, bagaimana mungkin Anti Modal Asing tapi UU dan peraturanya yang diterapkan Pro-Modal Asing. “Bagaimana mungkin melindungi produksi dalam negeri tetapi UU dan peraturan yang dijalankan mengarah ke pasar bebas,” tambahnya.
“Bagaimana mungkin menegakkan ekonomi kerakyatan tapi UU dan peraturan yang dijalankan mengarah ke ekonomi liberal. Bagaimana mungkin menegakkan nasionalisme tapi UU dan peraturan yang diterapkan mengarah ke internasionalisasi,” ungkapnya pula.
Salamuddin Daeng menegaskan, konstitusi UUD 45 ibarat rel kereta api yang mengarahkan gerbong kepada suatu tujuan, UU dan Peraturan turunannya adalah gerbong. Presiden adalah masinis dan rakyat adalah penumpang.
“Ketika gerbong berjalan di atas rel yang mengarah ke liberalisasi dan membuat rakyat menderita, rakyat hanya bisa protes tanpa bisa memberhentikan kereta api,” pengamat dari AEPI ini. (Ars)
