Jumat, 12 Agustus 22

PPP Tak Sepakat Syarat 20 Persen Dihapus

PPP Tak Sepakat Syarat 20 Persen Dihapus

Jakarta, Obsessionnews – Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Dimyati Natakusumah tidak sepakat jika pemberlakukan ambang batas parlemen atau paliamentary threshold dihapus dari Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Dalam UU tersebut, partai politik tidak bisa mengusung calon kepala daerah kalau tidak mencapai minimal 20 persen dari perolehan kursi di DPR. ‎Akibatnya parpol harus berkoalisi dengan partai lain jika ingin mengajukan pasangan calon.

‎”Ya nggak perlu, nanti terlalu banyak calonnya ratusan, rakyat jadi tambah bingung,” ujar Dimyati, di DPR, Senin (10/8/2015).

‎Lagipula kata dia, dalam Pilkada diperbolehkan adanya calon dari independen. Karenanya, penghapusan itu nantinya bisa menjadikan Pilkada tidak efektif, sekaligus bisa mengakibatkan pemborosan anggaran negara, kemudian potensi konflik jauh lebih besar karena calonya terlalu banyak.

“Dampak yang ditimbulkan akan jauh lebih besar,” tuturnya.

Usulan penghapusan ambang batas parlemen muncul, karena adanya calon tunggal dalam Pilkada serentak 2015 di tujuh daerah. Sebagian politisi menganggap adanya calon tunggal, disebabkan karena parpol tidak bisa mengajukan calonnya secara mandiri lantaran tidak ada yang mencapai 20 persen.

Anggota Komisi III DPR RI, meminta persoalan itu tidak perlu diambil pusing. Jika memang hanya ada calon tunggal, maka, Pilkada tetap harus diundur sampai 2017. Tidak perlu ada revisi. “Jadi kalau hanya ada satu calon ya sudah, diundur, jangan terlalu banyak konsesus dengan merevisi,” jelasnya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.