Senin, 29 November 21

PPP Minta Bareskrim Gelar Perkara Kasus Komisioner KY

PPP Minta Bareskrim Gelar Perkara Kasus Komisioner KY

Jakarta, Obsessionnews – Juru bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Surabaya Arsul Sani, meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri segera melakukan gelar perkara terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh dua Komisioner Komisi Yudisial (KY) Suparman dan Taufiequrachman Sahuri.

Menurut Arsul, pencemaran nama baik memang masuk dalam kategori tindak pidana. Namun, dalam  kasus ini, ia melihat tidak begitu jelas apa dasar hukum yang dipakai oleh Bareskrim untuk menetapkan dua pimpinan KY sebagai tersangka. ‎Pasalnya, pencemaran nama baik yang disangkakan itu terkait dengan pemberitaan media.

‎”Karena itu sebaiknya Bareskrim melakukan gelar perkara yang dihadiri oleh para ahli tidak hanya ahli yang ‘pro’ pada penyidik saja, tetapi juga yang memiliki sisi pandang lain‎,” ujar Arsul, kepada Obsessionnews, Rabu (29/7/2015).

Mestinya anggota Komisi III DPR ini mengatakan,  penyidik Bareskrim bisa memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang UU KY yang mengatur tugas dan kewenenangan KY, serta UU Pres‎. Kedua UU ini menurutnya, bisa sedikit menggambarkan dimana letak pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pimpinan KY.

‎”Kasus pencemaran nama baik yang berangkat dari pemberitaan media tidak dapat dipungkiri ada sifat abu-abunya. Apakah itu tergolong pidana murni atau dipengaruhi hal-hal lain,” terangnya.

Dengan begitu kata  Arsul, bila sudah dilakukan gelar perkara, maka penyidik Bareskrim ‎bisa melakukan langkah selanjutnya apakah, kasus ini layak untuk dihentikan atau tidak (SP3). “Setelah itu baru penyidik menentukan diskresinya apakah akan diteruskan atau tidak,” jelas Arsul.

Arsul menambahkan, saat ini publik selalu diresahkan dengan penegakan hukum yang terlihat abu-abu, dan lebih bersifat tendensius dibuat-buat dengan motif kriminalisasi. ‎Untuk itu menurut Arsul, dibutuhkan pikiran yang jernih dan matang bagi penegak hukum sebelum menjerat seorang sebagai tersangka.

“Oleh karena itu gelar perkara yang melibatkan ahli-ahli yang netral dan lebih banyak seyogyanya perlu dilakukan‎. Agar prasangka publik bahwa perkara ini tidak  murni penegakan hukum akan lebih terjawab,” tandasnya.

‎Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Suparman dan Taufiqurrahman sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik hakim Sarpin Rizaldi.
Berbagai pihak mengkritik langkah Bareskrim menjerat dua komisioner KY itu. Bahkan, banyak yang  mendesak agar Budi Waseso dicopot sebagai Kabareskrim.

Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah KY memutuskan untuk memberikan rekomendasi sanksi berupa skors selama enam bulan terhadap hakim Sarpin. Rekomendasi itu terkait putusan Sarpin yang mengabulkan gugatan praperadilan mantan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus rekening gendut dan gratifikasi oleh KPK. ‎(Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.