Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merasa sudah dibohongi oleh Koalisi Merah Putih (KMP) yang sebelumnya pernah menjanjikan bahwa paket pimpinan MPR akan diberikan kepada PPP sebagai ganti karena sudah tidak mendapatkan paket pimpinan DPR.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum PPP Emron Pangkapi. Ia mengatakan, selama ini PPP sudah berusaha untuk bersikap royal dengan KMP dengan memberikan dukungan penuh kepada Prabowo-Hatta. Namun, apabila KMP tidak bisa mengakomodir kepentingannya berarti kata Emron, mereka telah ingkar janji.
“Kalau ada kesepakatan di luar itu, namanya inkonsisten, Koalisi Merah Putih telah ingkar janji,” ujar Emron, Senin (6/10/2014).
Menurut Emron, saat ini langkah yang terbaik bagi PPP yakni melakukan kajian ulang atas kesepakatan yang dibangun bersama KMP. Ia berharap masih ada ruang bagi PPP untuk bisa memasukan salah satu kadernya untuk duduk menjadi pimpinan MPR.
“Kita tetap sepakat dengan kesepakatan Koalisi Merah Putih sebelumnya bahwa kita diberi peluang di posisi pimpinan MPR,” terangnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, PPP tidak dimasukan dalam paket calon pimpinan MPR yang diajukan oleh KMP. Namun, Fadli tetap berharap PPP dapat menerimanya dengan legawa dan tetap berada dalam barisan koalisi.
“Komposisinya begitu, mudah-mudahan (PPP) enggak keluar dari Koalisi Merah Putih,” ujarnya, Senin (6/10/2014).
Dalam rapat pimpinan KMP Minggu (5/10/2014 malam, kata Fadli, telah disepakati bahwa paket pimpinan MPR berasal dari Partai Demokrat, Partai Golkar, PKS, dan PAN, serta Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Partai Gerindra sendiri tidak masuk dalam susunan tersebut.
Untuk, mengakomodir kebutuhan PPP, Fadli mengupayakan jalan lain yakni dengan mempersilahkan PPP untuk mendapatkan kursi pimpinan alat kelengkapan Dewan. Pembagian kursi pimpinan alat kelengkapan Dewan akan diatur setelah ini.
Diketahui, Demokrat bersama Koalisi Merah Putih sudah sepakat mengajukan paket pimpinan MPR dengan komposisi terdiri dari 4 perwakilan parpol koalisi dan 1 perwakilan dari DPD.
Sementara itu, koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla akan mengajukan paket dengan komposisi bahwa ketua MPR akan diisi oleh perwakilan DPD, sementara empat wakil oleh perwakilan partai Koalisi Merah Putih. (Abn)
