Kamis, 20 Februari 20

PPP Berpihak KIH, Pemilihan Ketua MPR Diundur

PPP Berpihak KIH, Pemilihan Ketua MPR Diundur

Jakarta – Keinginan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk menunda pemilihan Pimpinan MPR akhirnya terkabulkan, setelah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan anggota Koalisi Merah Putih (KMP) justru berbalik mendukung koalisi pendukung Joko Widodo – Jusuf Kalla.

Hal itu disampaikan oleh ‎Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di MPR, Abdul Kadir Karding. Ia mengatakan, pada saat KIH meminta untuk dilakukan penundaan pemilihan pimpinan MPR, sempat terjadi perdebatan yang alot. Bahkan permintaan itu sempat ditolak oleh KMP karena tidak mendapatkan dukungan mayoritas. Namun, tiba-tiba PPP berubah sikap dan mendukung pemilihan pimpinan MPR dilakukan besok.

Sikap PPP ini jelas bersebrangan dengan ‎sikap dari KMP, yang sebelumnya menginginkan agar pemilihan pimpinan MPR dilakukan malam ini. Usulan penundaan itu muncul setelah DPD meminta waktu untuk melakukan rapat dalam menentukan satu calon yang akan diusung.

Selain itu DPD juga sepakat hanya akan mengusung satu calon. Calon tersebut akan dimasukkan dalam paket calon pimpinan MPR. “Jadi misalnya DPD sepakat mengusung Karding, dia akan dimasukkan di paket pertama. Kalau paketnya ada dua, nama Karding juga yang akan dimasukkan,” ujar Karding, Senin (6/10/2014).

Dengan begitu katanya, ‎seluruh fraksi termasuk DPD, harus menyampaikan nama calon pimpinan MPR pada Sekretariat Jenderal MPR sebelum sidang pemilihan calon pimpinan MPR digelar pada Selasa besok.

“Kita sepakat pemilihannya besok jam 10.00 WIB, pagi. Semuanya harus sudah menyerahkan nama calonnya sebelum jam 10.00 itu,” ‎jelasnya.

Diduga‎ Kecewa
‎Dibalik membelotnya PPP dari barisan KMP, diduga karena partai berlambang Kabah ini kecewa dengan sikap para pimpinan KMP yang tidak mau mengakomodir kepentingan PPP. Terlebih, Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, PPP tidak dimasukkan dalam paket calon pimpinan MPR yang diajukan oleh Koalisi KMP.

Menurut Fadli, keputusan untuk tidak memasukan PPP dalam bursa pimpinan MPR sudah disepakati oleh para pimpinan KMP. Namun, Fadli tetap berharap PPP dapat menerimanya dengan legawa dan tetap berada dalam barisan koalisi.

“Komposisinya begitu, mudah-mudahan (PPP) enggak keluar dari Koalisi Merah Putih,” ‎ujarnya, Senin (6/10/2014).

Dalam rapat pimpinan KMP Minggu (5/10/2014 malam), kata Fadli, telah disepakati bahwa paket pimpinan MPR berasal dari Partai Demokrat, Partai Golkar, PKS, dan PAN, serta Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Partai Gerindra sendiri tidak masuk dalam susunan tersebut.

Untuk, mengakomodir kebutuhan PPP, Fadli mengupayakan jalan lain yakni dengan mempersilahkan PPP untuk mendapatkan kursi pimpinan alat kelengkapan Dewan. Pembagian kursi pimpinan alat kelengkapan Dewan akan diatur setelah ini.

Diketahui, Demokrat bersama Koalisi Merah Putih sudah sepakat mengajukan paket pimpinan MPR dengan komposisi terdiri dari 4 perwakilan parpol koalisi dan 1 perwakilan dari DPD.

Sementara itu, koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla akan mengajukan paket dengan komposisi bahwa ketua MPR akan diisi oleh perwakilan DPD, sementara empat wakil oleh perwakilan partai Koalisi Merah Putih. (Abn)

 

Related posts