Minggu, 5 Desember 21

PPN 10 Persen Membelenggu Koperasi Rakyat

PPN 10 Persen Membelenggu Koperasi Rakyat

Jakarta, Obsessionnews – Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait dengan pembatalan  beberapa Pasal tentang barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 dimana koperasi menjadi salah satu pihak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, di nilai memberatkan petani kelapa sawit Indonesia.

Kepala Departemen Policy and Governance SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit) Saut Sinaga menilai, Putusan MA tersebut inkonsistensi dengan UU Dasar untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Putusan MA ini akan menimbulkan masalah baru, karena pada sisi lain pemerintah sedang mengusahakan peningkatan produktivitas hasil perkebunan rakyat namun di sisi lain Negara mengutip hasil produksi pertaniannya dengan pengenaan PPN 10 poersen.

“Ini akan membuat koperasi-koperasi rakyat tidak akan maju dan petani tidak sejahtera,” tegas Saut Sinaga dalam keterangan persnya kepada Obsessionnews, Selasa (31/3/2015).

Sebagaimana diketahui, Petani kelapa sawit mengelola sekitar 43% dari perkebunan sawit Indonesia. Negara juga telah mengutip melalui pengenaan bea keluar sebesar US$ 750 per ton, pungutan tetap US$ 50 per ton. Belum lagi, Pemerintah baru saja menaikkan Bahan Bakar Minyak yang semakin memberatkan petani dan koperasi. Saat ini, petani membutuhkan bantuan pemerintah bukan lagi mengutip pajak. Crude Palm Oil Fund (CPO Fund) yang dibentuk oleh kementerian perekonomian adalah untuk kepentingan pengusaha bagi pertumbuhan industry hilir, bukan untuk petani dan koperasi.

Sebagaimana ditegaskan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2014 tanggal 25 Juli 2014 bahwa penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) merupakan Barang Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan putusan MA tersebut adalah bahwa pembebasan PPN atas penyerahan barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan sebagaimana diatur di dalam PP Nomor 31 Tahun 2007 bertentangan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Saut menegaskan, implikasi dari kebijakan tersebut setiap koperasi yang memiliki omzet/peredaran usaha lebih dari Rp 4.8 miliar/tahun (diatur dalam Permenkeu Nomor 197/PMK.03/2013) wajib mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan melakukan pemungutan PPN sebesar 10% atas setiap penyerahan TBS dan bagian-bagiannya seperti yang ada pada lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2014 Tanggal 25 Juli 2014.

“SPKS sendiri menilai bahwa kebijakan tersebut tentunya sangat memberatkan para petani yang menjadi anggota koperasi. Koperasi tidak akan maju dan akan terus dikebiri oleh Negara dan menguntungkan pengusaha skala besar,” tandasnya.

Hal inilah, menurut dia, yang seharusnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk mengkaji lagi terkait pengenaan PPN 10% terhadap barang hasil perkebunan sebagai barang kena pajak strategis. “Harusnya terhadap koperasi rakyat terutama sektor perkebunan dan pertanian yang merupakan penopang bagi perekonomian petani dibebaskan dari pengenaan PPN,” tegas Saut.

Ia menambahkan, koperasi rakyat sendiri pada hakekatnya dibangun atas dasar untuk pemenuhan kebutuhan bersama bagi para petani serta dalam membangun keberlangsungan produksi hasil pertanian rakyat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan para petani.

“Sebagaimana sebelumnya diatur di dalam PP 31 Tahun 2007, Pembebasan PPN ini bertujuan untuk berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan memperlancar pembangunan nasional dan melindungi petani,” jelasnya.

Saut menegaskan harapan SPKS kepada pemerintah adalah berikut ini:

Pertama: Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkrit khususnya kementerian pertanian dan diharapkan perlu adanya diskresi bagi Koperasi dalam rangka melindungi para petani, terhadap kebijakan PPN 10% ini.

Kedua : Kementerian pertanian perlu melakukan sinkronisasi kebijakan di sektor perkebunan yang bisa dikaitkan dengan visi pemerintah saat ini yakni penguatan koperasi rakyat dan peningkatan produktivitas hasil perkebunan. Kebijakan PPN 10 % bagi koperasi rakyat ini inkonsistensi dari visi yang ada.

Ketiga : Perlu adanya pengawasan dari pemerintah pusat terkait dengan pelaksanaan putusan ini di tingkat lapangan karena pengenaan PPN 10 % bagi perusahaan kelapa sawit berdampak pada koperasi rakyat dalam skema kemitraan. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.