Selasa, 26 Oktober 21

PPKM Setengah Hati, Tidak Efektif Atasi Covid-19?

PPKM Setengah Hati, Tidak Efektif Atasi Covid-19?
* dr.Yudhi Wibowo,M.PH. (Foto: Dok. Unsoed)

Sebagai bagian dari upaya menekan penularan virus Corona (Covid-19), pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 08022021 di sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Bali.

Diharapkan dengan adanya PPKM akan ada penurunan kasus aktif. Untuk itu, warga tidak boleh menyerah, terus berjuang bersama-sama memastikan kesehatan keluarga dan seluruh masyakat.

Namun demikian setiap negara berupaya dengan segala cara untuk menekan Covid-19 serendah mungkin, seperti : membatasi pergerakan warganya, menerapkan karantina wilayah lokal, penelusuran kontak erat pasien positif Covid-19 (tracing), warga diimbau tetap berada di rumah, dan larangan bepergian dengan operasionalisasi kereta dan pesawat dibatalkan, ungkap Koordinator Sistem Informasi Unsoed Ir.Alief Einstein,M.Hum.

Dosen Fakultas Kedokteran Unsoed dr.Yudhi Wibowo,M.PH. memaparkan Seputar PPKM, sebagai berikut :

A. Aturan PPKM
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jilid satu dari tanggal 11-25 Januari 2021 telah selesai dan saat ini sedang berjalan PPKM jilid 2 dari tanggal 26 Januari 2021 – 8 Februari 2021. Daerah yang harus menjalankan PPKM sudah diatur di dalam Instruksi Mendagri yaitu jika memenuhi salah satu unsur/kriteria : a) tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional; b) tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional; c) tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional dan d) tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR) untuk Intensive Care Unit (ICU) dan ruang isolasi di atas 70%. Demikian juga dengan kegiatan masyarakat yang dibatasi telah diatur dalam instruksi tersebut dan ada beberapa perubahan dibandingkan PPKM jilid satu.

B. Esensi PPKM
Kebijakan PPKM ini terlihat merupakan kebijakan yang bersifat kompromis antara upaya menekan laju penambahan kasus Covid-19 dan penyelamatan ekonomi. Bidang kesehatan dan ekonomi adalah hal yang sama-sama penting, namun selama masalah kesehatan menjadi ancaman keamanan berinvestasi, maka akan menjadi tantangan/kendala bagi pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu, dr.Yudhi Wibowo,M.PH. menegaskan bahwa menjadi sangat urgen untuk menentukan skala prioritas dan sebaiknya kebijakan PPKM yang sudah bersifat kompromis ini seharusnya dapat diimplementasikan secara konsisten dan tegas agar tidak terkesan merupakan kebijakan yang setengah hati atau “nanggung”. Esensi dari kebijakan PPKM adalah membatasi mobilitas/pergerakan masyarakat/penduduk, menghindari adanya kerumunan dan upaya untuk terus meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan dengan harapan dapat menekan penambahan jumlah kasus dan kematian akibat Covid-19.

C. Tren Mobilitas Penduduk
Selanjutnya dr.Yudhi Wibowo,M.PH. mengatakan bahwa Tren Mobilitas penduduk Indonesia sejak diterapkan PPKM tercatat fluktuatif cenderung menurun di bawah baseline data yaitu driving -21% dan walking -39% per tanggal 28 Januari 2021. Namun jika diperhatikan saat week end (akhir minggu) terlihat pergerakan penduduk meningkat kembali mencapai di atas baseline data sekitar +6% sampai dengan +10%. Data ini dapat diakses melalui laman : https://covid19.aplle.com/mobility.

D. Penambahan Kasus Terkonfirmasi Covid-19
Penambahan kasus terkonfirmasi Covid-19 sejak diterapkan PPKM menurut dr.Yudhi Wibowo,M.PH. tercatat fluktuatif cenderung meningkat rata-rata hampir di atas 10.000 kasus per hari. Demikian juga dengan positivity rate cenderung meningkat di atas 15%. Hal ini dapat diakses di laman: https://covid19.go.id/peta-sebaran. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi, padahal tren mobilitas penduduk cenderung menurun?,

E. Penyebab PPKM Tidak Efektif
Tujuan akhir dari PPKM menurut dr.Yudhi Wibowo,M.PH. diharapkan dapat menekan laju penambahan kasus Covid-19, sehingga dapat menurunkan beban kerja di RS dan menurunkan angka kematian. Namun berdasarkan data yang ada, sejak diterapkan PPKM, penambahan kasus terkonfirmasi Covid-19 dan positivity rate tetap tinggi meskipun tren mobilitas penduduk cenderung menurun. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa penerapan PPKM masih belum efektif untuk menekan panambahan kasus terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia.

Yudhi Wibowo yang juga Ahli Epidemiologi Lapangan (Field Epidemiology) Fakultas Kedokteran Unsoed menjelaskan, beberapa hal yang kemungkinan besar menjadi penyebab tidak efektifnya penerapan PPKM adalah:

1. Kebijakan PPKM bersifat kompromis atau dapat dikatakan setengah hati atau “nanggung” dan dapat dikatakan sedikit terlambat diterapkan setelah hampir 1 tahun pandemi dan setelah kasus begitu luar biasa meningkat. Implementasi dan peneggakkan PPKM di berbagai daerah belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten dan tegas.

2. Penularan Covid-19 di Indonesia sudah bersifat community transmission ditunjukkan dengan tingginya penularan di tingkat lokal (sudah terjadi lokal transmission). Meskipun berdasarkan data agregat sejak PPKM diterapkan telah menunjukkan tren penurunan mobilitas penduduk di Indonesia (dapat diakses melalui: https://covid19.aplle.com/mobility), tapi kenyataannya penambahan kasus tetap tinggi. Harus hati-hati menginterpretasikan data agregat, karena ada ancaman bias yang disebut bias ecological fallacy.

3. Karena adanya ancaman bias ecological fallacy dari data agregat tren mobilitas penduduk di Indonesia, maka secara teori harus dilihat faktor-faktor risiko yang bersifat individual. Pendekatan teori yang dapat diterapkan dalam kontek ini adalah pendekatan teori segitiga epidemiologi yaitu meliputi faktor Host (manusia/orang/individu), Agent (virus SARS-CoV-2) dan Lingkungan.

a. Host
Dari sisi host, maka faktor risiko individual yang sangat mungkin berperan di dalam peningkatan penambahan kasus terkonfirmasi Covid-19 adalah tingkat kedisiplinan terhadap protokol kesehatan yaitu 5M (memakai masker, menjaga jarak minimal 1,5 meter, mencuci tangan pakai sabun minimal 15 detik, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas). Faktor lain dari sisi host adalah usia, jenis kelamin, dan penyakit komorbid. Tentunya faktor risiko dari sisi host yang dapat dikendalikan/kontrol adalah kedisiplinan terhadap protokol kesehatan (5M) dan penyakit komorbid yang dapat diupayakan terkontrol.

b. Agent
Sementara dari sisi agent (penyebab penyakit/virus SARS-CoV-2) adanya mutasi virus yang bersifat lebih menular dan ditengarai 30% lebih fatal.

c. Lingkungan
Sedangkan dari sisi lingkungan, maka risiko tertular tinggi jika berada pada lingkungan tertutup, lingkungan rumah/tempat kerja dan lain-lain dengan ventilasi yang buruk/penuh sesak/overcrowded.

G. Alternatif Solusi
Tim Ahli Satgas Covid-19 PemKab Banyumas dr.Yudhi Wibowo,M.PH. menambahkan bahwa karena pandemi Covid-19 di Indonesia sudah berlangsung hampir 1 tahun lebih, maka upaya yang dapat dilakukan dengan melihat perkembangan pandemi Covid-19 saat ini adalah:

1. Tingkatkan koordinasi dan keterpaduan penanganan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di level nasional. Kebijakan harus bersifat komprehensif, konsisten dan tegas.

2. Pemberdayaan masyarakat terus ditingkatkan dalam keterlibatannya secara aktif untuk bersama-sama menyelesaikan pandemic covid-19.

3. Tingkat kedisiplinan masyarakat terhadap 5M harus ditingkatkan, jika dengan pendekatan persuasif sudah dirasa cukup, maka saatnya diterapkan pendekatan hukum. Kadang diperlukan tindakan tegas untuk mendisplinkan masyarakat. Disiplin terhadap protokol kesehatan 5M menjadi sangat penting mengingat sudah terjadi penularan lokal. Bahkan WHO sudah merekomendasikan untuk memakai masker 3 lapis secara double karena adanya mutasi virus yang bersifat lebih menular dan 30% lebih fatal.

4. Upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sebaiknya sudah tidak ada lagi tawar-menawar, harus diimplementasikan secara serius, ekstensif dan agresif.

5. Kapasitas testing dan tracing terus ditingkatkan. Kemenkes segera rilis revisi pedoman pencegahan dan penanggulangan Covid-19 terbaru guna menyesuaikan dengan definisi kasus terbaru menurut WHO yang telah dirilis tanggal 16 Desember 2020. Hal ini urgen agar memudahkan teknis pelaksanaan di lapangan terkait teknis surveilans dan tata laksana terhadap kasus terkonfirmasi Covid-19.

6. Kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan harus ditingkatkan terutama ketersediaan tempat tidur, ruangan isolasi, ruangan ICU, ventilator, HFNC/NIV serta obat-obatan standart maupun terapi tambahan sesuai rekomendasi dari WHO. (Red)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.