Sabtu, 27 November 21

PPID Dibentuk Agar Pelayanan Lebih Optimal

PPID Dibentuk Agar Pelayanan Lebih Optimal

Padang, Obsessionnews – Penyelenggara pemilu tingkat provinsi, kabupaten dan kota pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang digelar Desember 2015 dapat menyelenggarakan pemilu secara transparan dan melayani secara optimal apalagi setelah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) dibentuk.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Husni Kamil Manik mengatakan bahwa PPID merupakan tindaklanjut dari Undang-undang tentang keterbukaan informasi publik.

“Setiap instansi harus memiliki sebuah pelayanan bagaimana informasi yang dibutuhkan publik dapat diberikan instansi tersebut,” kata Husni usai memberikan pengarahan saat bimbingan teknis pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang digelar KPU Sumatera Barat (Sumbar), Minggu (10/5).

Komisioner KPU Sumbar dua periode itu menjelaskan bahwa KPU membentuk PPID sebagai upaya untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat yang membutuhkan informasi sepanjang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.

Husni KM2

Oleh sebab itu, jelas Husni, setiap penyelenggara pemilu harus berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu yang transparan, karena banyak masyarakat yang membutuhkan informasi tentang pemilu, tidak hanya partai politik peserta pemilu dan para kandidat, juga masyarakat biasa.

Masyarakat banyak yang membutuhkan informasi tentang pemilu. Tidak kenal tua, muda dan latar belakang, mereka sangat antusian dan perhatian dengan pemilu.

“Kepentingan arus informasi ini, tidak hanya untuk kalangan elit atau kalangan peserta yag berkompetensi saja, tapi masyarakat umum sangat mebutuhkan informasi,” tandas Ketua KPU.

Oleh sebab itu, Husni berharap komitmen bersama dalam melaksanakan pemilu, berikut proses dan pengelolaannya dilakukan secara transparan. Apabila semua proses dijalani secara benar dan transparan sesuai dengan sistem keterbukaan yang dibangun, akan dapat mengurangi beban psikologis dan politik yang dihadapi.

Caranya, lanjut dia, dengan menunjukkan data-data yang lengkap dari mulai dari pemutakhiran daftar pemilih hingga perolehan suara, karena semuanya bisa dijelaskan dengan gamblang dan transparan.

Husni KM3

Ia mencontohkan, pada saat pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, dapat mengurangi beban psikologis dan politis, karena seluruh data dapat diakses secara transparan.

“Siapa pun yang membutuhkan, baik masyarakat umum, apalagi partai politik peserta pemilu dan kandidat calon, bisa mengetahui kapan dibutuhkan,” ujar Husni.

Lebih lanjut Husni menjelaskan, hingga sekarang baru 10 provinsi yang sudah membentuk PPID dan 30 kab/kota. Secara bertahap akan terus dilakukan dan ditargetkan pada tahun 2018, semua daerah sudah tuntas sehingga pada pemilihan presiden 2019 seluruh struktur PPID yang ada di masing-masing KPU sudah siapa melayani seluruh pemilu secara serentak.

“Saya berharap harus ada komitmen bersama antara provinsi dengan kabupaten/kota agar manajemn dan pengeloaannya dilakukan secara trsnsparan, sehingga penyelenggara pemulu merasa nyaman,” kata Husni. (Musthafa Ritonga)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.