Jakarta, Obsessionnews – Situasi tidak harmonisnya hubungan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan PDI-P dan KIH (Koalisi Indonesia Hebat) sudah sangat terasa. Hal itu terlihat dari kritik beberapa petinggi PDI-P dan beberapa politisi partai KIH di 100 hari pemerintahan Jokowi -JK yang menilai kurang kinerja Jokowi, ditambah oleh pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
“Presiden Jokowi tengah berada di persimpangan dua kekuatan politik KIH dan KMP,” ujar Direktur PolcoMM Institute Heri Budianto di Hotel Grand Alia, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (30/1/2015).
Untuk menghindari hal tersebut, menurut Heri, yang Jokowi harus melakukan adalah yang pertama, Jokowi harus membangun komunikasi dengan PDI-P khususnya dan KIH untuk membicarakan persoalan secara terbuka, lalu dicarikan solusi terbaik. Sebab ini lebih baik dilakukan, karena KIH adalah partai pengusung Jokowi sebagai Presiden.
“Akan lebih mudah bagi Jokowi melakukan ini, ketimbang mencoba-coba masuk ke KMP yang seperti ruang gelap, yang Jokowi sendiri tidak mampu melihat apapun di dalamnya,” katanya.
Kedua, masih kata Heri, Jokowi dan KIH mesti membuat formulasi koalisi dan hubungan presiden dengan kekuatan koalisi yang permanen. Hal ini untuk mengetahui peran masing-masing, baik sebagai presiden agar dapat menjalankan perintah secara baik sesuai dengan janji politiknya, maupun KIH di parlemen yang mengawal pemerintahan.
“Jika relasi ini tidak dibangun, maka persoalan seperti polemik pengangkatan Kapolri akan terus terjadi,” tuturnya.
Ketiga, lanjut Heri, diantara relasi Presiden Jokowi dan PDI-P sebagai pengusung utama dan KIH agar tercipta ‘trust’. menurut dia, hal ini penting. Sebab jika tidak, bisa berakibat fatal. Misal, adanya kecurigaan dari elite PDI-P dan KIH bahwa Jokowi lebih percaya kepada pembisiknya. Hal ini, lanjutnya, untuk menghindari bahwa ‘iri politik’ dalam lingkaran pengusung dan pembantu presiden Jokowi.
“Jika sinergi ini bisa dibangun, maka Jokowi akan terhindar dari gaduh politik pemerintahannya,” terangnya.
“Apabila tidak mampu membangun manajemen koalisi ini, maka manuver akan terjadi dan pintu pemakzulan akan terbuka,” tambah Heri. (Purnomo)
