Minggu, 28 November 21

Poros Maritim Terhalang Regulasi yang Tumpang Tindih

Poros Maritim Terhalang Regulasi yang Tumpang Tindih
* Menko Maritim Luhut Pandjaitan.

Makassar, Obsessionnews.com – Menko Maritim Luhut Pandjaitan telah mengindentifikasi beberapa masalah dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam kunjungannya ke Makassar, Kamis (25/8/2016).

“Sebenarnya persoalan utamanya bukan pada masalah infrastruktur, tetapi pada regulasi kita yang saling tumpang tindih,” demikian disimpulkan Menko Luhut pada kunjungan satu harinya di Makassar, Kamis (25/8/2016).

Konektivitas antar wilayah dan tingginya biaya pengangkutan kapal juga menjadi masalah.

Menteri Luhut mengatakan, Makassar nantinya akan menjadi pelabuhan Hub atau pengumpul untuk wilayah Timur Indonesia, sehingga barang komoditi yang hendak dikapalkan tidak lagi melalui Surabaya dan Tanjung Priok.

“Selama ini barang-barang dari Bitung yang akan diekspor ke Nagoya harus ke Surabaya dulu, padahal jarak Bitung-Nagoya lebih dekat daripada jarak Bitung-Surabaya, ini membuat waktu tempuh yang kapal muat menjadi 41 hari,” ujarnya.

Proses sertifikasi ekspor kayu dari Papua yang harus dilakukan di Surabaya juga membuat biaya angkut barang jadi lebih mahal.

Senada dengan Menko Maritim, PT Pelindo IV, Direktur Utama Doso Agung menyampaikan bahwa saat ini terjadi tumpang tindih kewenangan pengelolaan pelabuhan.

“Yang dikelola oleh PT Pelindo adalah 112 pelabuhan komersial sementara yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan ada sekitar 900 pelabuhan nonkomersial, dan tidak ada konektivitas antara keduanya.” kata Doso Agung.

Dengan hal ini Menteri Luhut merencanakan, akan memanggil Menteri Perhubungan Budi Karya untuk membahas seluruh masalah kepelabuhanan agar diserahkan ke Pelindo dan Kementerian Perhubungan cukup menangani regulasi dan infrastruktur saja.

Dalam kunjungan ini Menko Luhut juga meninjau pembangunan Makassar New Port dan aktivitas di Terminal Peti Kemas.

Ia melihat ada kemajuan dan efisiensi yang sudah dicapai dengan meningkatnya jumlah peti kemas yang dapat dilayani setiap jamnya,

“Kontainer di sini dari (kapasitas) 77 per jam sekarang sudah sampai 350 per jam.”ungkapnya

Menko Luhut mengungkapkan akan mengundang PT Pelindo IV, Gubernur Sulawesi Selatan, dan Papua untuk melakukan rapat koordinasi di Jakarta pekan depan.

Untuk menjadikan Indonesia Timur sebagai lokomotif ekonomi nasional, Menko Luhut berpesan kepada semua karyawan di PT IKI dan PT Pelindo IV untuk bekerja keras.

“Jadi, kita harus mulai dengan Indonesia baru. Spirit kerja yang bagus, tidak usah macam-macam. Kita kerja, kerja dan kerja,” tegasnya. (Aprilia Rahapit)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.