Kamis, 1 Oktober 20

Polri Di Tengah Negara Hukum dan Demokrasi

Polri Di Tengah Negara Hukum dan Demokrasi

Oleh: Habib Aboe Bakar Alhabsyi (Anggota Komisi III DPR RI)

 

PADA tahun ini Polri telah berusia 72 tahun, tahap usia yang seharusnya cukup dewasa untuk menjalan tugasnya. Sebagaimana pasal 13 Undang Undang No 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tiga tugas pokok.

Pertama adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua sebagai instrumen negara yang melakukan penegakkan hukum. Ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui ketiga tugas pokok tersebut memposisikan polri sebagai pilar utama dalam penegakan hukum, penjagaan keamanan dan perlindungan masyarakat.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, UU Polri memberikan dua belas kewenangan. Mulai dari melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga kewenangan melakukan penyitaan terhadap sebuah obyek barang. Kewenangan yang diberikan tentunya dalam rangka untuk menjaga terlaksananya tertib hukum di Indonesia.

Melalui kewenangan tersebut diharapkan akan dapat dilaksanakan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) ditandai dengan beberapa asas diantaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku.

Negara berdasarkan atas hukum harus didasarkan hukum yang baik dan adil tanpa membeda-bedakan. Untuk penyelenggaraan negara hukum tersebut terdapat tiga fungsi yang dilaksanakan negara, yaitu legislasi, penegakan hukum dan yudikasi. Pada konteks tersebut Polri memiliki peran dalam bidang penegakan hukum. Ini adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa segenap komponen negara mematuhi tertib norma hukum yang telah diundangkan.

Namun demikian, penyelenggaraan kewenangan tersebut bukan berarti tidak tak terbatas. Pelaksanaan kewenangan Polri dalam penegakan hukum harus tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum itu sendiri. Dalam bekerja mereka selalu selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Setiap tindakan yang diambil harus patut, masuk akal, dan tidak bolek berlebihan. Apabila perlu dilakukan tindakan ekstra seperti penembakan, haruslah dengan pertimbangan yang layak dan berdasarkan keadaan yang memaksa. Tentunya semua proses penegakan hukum tersebut harus selalu menghormati hak asasi manusia.

Selain negara hukum, Indonesia juga merupakan negara demokrasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2) yang dikatakan bahwa kedaulatan negara Indonesia berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Oleh karenanya Indonesia sebagai negara hukum dan negara demokrasi adalah saling melengkapi, keduanya seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Karena aturan norma hukum di Indonesia lahir dari proses legislasi, sedangkan legislator pembuatnya terpilih dari proses demokrasi. Karenanya dapat dikatakan bahwa cikal bakal aturan hukum adalah dari proses demokrasi.

Pada proses demokrasi, Polri juga memiliki peran penting yang lahir dari tugas tambahan. Yaitu menjadi salah satu unsur penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Setidaknya ada tiga peran penting yang harus dilaksanakan oleh Polri dalam penyelenggaraan pemilu. Pertama, melakukan pengamanan pada setiap tahapan pelaksanaan pemilu, agar peyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan aman dan lancar. Kedua, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pemilu yang dilaporkan kepada Polri melalui Bawaslu. Ketiga, melakukan tugas lain menurut Per UU yang berlaku seperti: melaksanakan tugas pelayanan penerimaaan pemberitahuan kegiatan kampanye dan atau pemberian ijin kepada peserta pemilu.

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis harus berjalan searah dan tidak dapat dipisahkan, dalam hal ini Polri harus dapat menempatkan diri secara tepat. Banyak dinamika lapangan yang kemudian menjadi batu uji sikap Polri dalam menjalankan tugasnya. Semisal mengenai pengangkatan anggota aktif Polri sebagai pejabat gubernur dalam masa Pilkada. Ide penempati Perwira Tinggi Polri yang masih aktif banyak mendapat penolakan karena dinilai tidak sejalan dengan MPR Nomor 7/MPR/2000 dan UU Polri. Setelah beberapa kali dibatalkan, namun ternyata praktik tersebut tetap terjadi pada pengangkatan Pejabat Gubernur Jawa Barat.

Sikap hati-hati lain yang harus pula harus diambil Polri saat ada anggotanya yang maju dalam perhelatan pilkada. Dalam pilkada 2018, setidaknya terlihat ada tiga anggota polri yang kemudian berlaga dalam pemilihan gubernur. Misalkan saja Irjen Pol Safaruddin yang maju di Pilgub Kaltim bersama Sekda Provinsi Kalimantan Timur Rusmadi Wongso. Kemudian ada Irjen Pol Anton Charliyan yang maju di Pilgub Jabar bersama anggota Komisi I DPR RI T.B. Hasanudin. Selain itu ada Irjen Murad Ismail bersama Barnabas Ornoyang yang maju di Pilgub Maluku. Tentunya sikap netral dan profesional Polri akan diuji ketika ada anggotanya (yang kemudian mengajukan pengunduran diri) berlaga dalam pemilihan umum.

Di tengah negara hukum dan demokratis, ada empat hal yang harus dijaga oleh Polri. Pertama adalah tansparansi atau keterbukaan informasi hukum. Keterbukaan ini meliputi pada akses informasi peraturan, persyaratan maupun prosedur. Dalam negara hukum yang demokratis, Polri harus mampu memberikan akses yang sama terhadap semua lapisan masyarakat. Karenanya masyarakat harus mendapatkan jaminan untuk bisa mengetahui setiap tahap penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri.

Kedua, Polri harus dapat mempertahankan netralitasnya. Aspek netralitas Polri menjadi unsur penting dalam sebuah negara hukum yang demokratis. Karena pada posisi tersebut Polri diberikan peran sebagai penegak hukum, sekaligus sebagai unsur anggota pengawas, pengaman, dan pelaksana pemilu. Oleh karenanya untuk memenuhi tanggung jawab tersebut Polri harus dapat berbuat, berkehendak, dan bekerja secara baik dan netral dalam keberadaan, peran, maupun tugasnya. Dalam wujud penampilannya Polri juga dituntut harus dapat memainkan peranan yang mandiri, proporsional, dan profesional.

Ketiga, dalam menjalankan fungsi penegakan hukum Polri harus dapat menghadirkan rasa adil dalam bentuk persamaan di depan hukum, perlakuan yang sama dan adanya standar. Melaui prosedur yang standar diharapkan akan diperoleh perlakuan yang sama di depan hukum atau equality before the law. Dengan perlakukan yang sama, akan menjunjung rasa keadilan dan demokratis secara bersamaan. Kondisi ini hanya bisa tercapai jika ada transparansi dan netralitas sebagaimana disampaikan para point sebelumnya.

Keempat adalah adanya stabilitas, hukum harus dapat menciptakan stability, atau mengakomodir menyeimbangkan kepentingan yang saling bersaing di masyarakat. Tanpa ada stabilitas keamanan, tentunya proses demokrasi maupun penegakan hukum tidak dapat diajalankan dengan baik. Sebaliknya pula, proses demokrasi dan penegakan hukum juga harus selalu mengacu pada orientasi penjagaan stabilitas keamanan. Karenanya kedua proses tersebut harus dilakukan secara terbuka, dengan cara yang adil dan aparat yang netral. Dengan demikian persaingan yang terjadi dimasyarakat akan dapat diseimbangan dalam koridor negara hukum yang demokratis. (***)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.