Rabu, 1 Februari 23

Polri Bantah Ada Persetujuan JK Dalam Penjualan Kondensat

Polri Bantah Ada Persetujuan JK Dalam Penjualan Kondensat

Jakarta, Obsessionnews –¬†Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Victor Simanjuntak membantah keterangan tersangka yang juga mantan Kepala Badan Pelaksana Minyak dan Gas (BP Migas) berinisial RP yang menyebut penunjukan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) juga berasal dari hasil rapat bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan beberapa pejabat terkait pada 21 Mei 2008.

Victor menegaskan, tak ada perintah dan persetujuan dari JK pada saat penjualan kondensat milik negara yang dilakukan oleh BP Migas kepada PT TPPI.

“Tidak ada persetujuan dari Pak JK. Itu kan mereka bawa-bawa begitu saja,” ujar Victor di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (19/6/2015).

Victor menjelaskan, penunjukan langsung yang dilakukan BP Migas kepada PT TPPI untuk menjual kondensat negara sudah bermasalah sejak awal.

Meski penunjukan langsung itu sudah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penunjukan Penjual Minyak Mentah Milik Negara, tapi yang dipermasalahkan adalah tidak adanya kontrak kerja yang dibuat antara BP Migas dengan PT TPPI.

Victor menganggap keterangan RP tidak masuk akal. Kemudian tidak bisa mempertanggungjawabkan yang disebut dengan kontrak kerja (KK). Karena ketika melaksanakan lifting yang pertama itu kan tidak ada KK.

“Nah ini mereka mengatakan penunjukan itu hanya merupakan pemberitahuan,” katanya.

Dia menambahkan, kalau menerbitkan surat itu hanya pemberitahuan kenapa bisa lifting. “Jadi sebenarnya keterangan-keterangan itu tidak masuk akal,” beber Victor.

Menurut Victor, proses pidana tidak akan hilang meski menurut RP, utang PT TPPI kepada pemerintah atas penjualan kondensat sudah dibayarkan dan sudah diputuskan oleh pengadilan niaga sebagai kasus perdata.

“Sekarang saya mau katakan begini. Ada orang korupsi, lalu dia bayar. Korupsi dia Rp 10 juta dia bayar Rp 15 juta, pidana enggak? Ya pidana. Tidak akan menghilangkan proses pidana,” tegas Victor.

Dalam kasus ini, RP sebelumnya membela diri dengan mengatakan, penunjukan PT TPPI sebagai pemenang tender penjualan kondensat berdasarkan SK dan hasil rapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan beberapa pejabat terkait pada 21 Mei 2008. RP mengatakannya di Bareskrim Mabes Polri, pada Kamis 18 Juni 2015 malam. (Purnomo)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.