Minggu, 15 Desember 19

Politisi PDI-P Kritik Jokowi dan JK Soal Kenaikan BBM

Politisi PDI-P Kritik Jokowi dan JK Soal Kenaikan BBM

Jakarta – Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) DPR RI, Effendi Simbolon, menilai Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) adalah dalang utama atas rencana pemerintah menaikkan harg‎a bahan bakar minyak (BBM). Hasratnya untuk menaikkan BBM justru dianggap lebih besar dibanding Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, hal itu terjadi lantaran JK‎ adalah orang yang selama ini dikenal pro dengan pasar. Latar belakangnya sebagai seorang politisi sekaligus pengusaha membuat dirinya sangat liberal, dan selalu ingin membuka ruang bagi para pelaku pasar untuk berinvestasi di Indonesia.

“Pak JK ini terlalu bernafsu. Mazhab berpikiran Pak JK sangat liberal, enggak pernah berempati kepada pengguna BBM itu. Pokoknya serahkan saja ke pasar,” ungkap Effendi Simbolon di gedung DPR RI, Senayan, Senin (10/11/2014).

Kritikan itu dilontarkan oleh Effendi, karena ia sendiri tidak sepakat atas rencana pemerintah menaikkan BBM, ‎Baginya, pengurangan subsidi BBM tak akan menyelesaikan masalah selama tak ada pembenahan di sektor tata kelola energi. Artinya kenaikan BBM hanya akan memicu persoalan baru di sektor energi Migas.

Selain itu, Effendi juga mengkritik Presiden Jokowi karena telah ‎memilih menteri-menteri strategis dari latar belakang yang tidak jelas. Padahal, pos menteri itu sangat berkaitan dengan persoalan aset-aset negara menyangkut kekayaan energi dan migas. Untuk itu, Effendi siap mendapatkan sanksi dari partainya setelah dirinya sudah menyatakan terang-terangan menolak kenaikan BBM.

“Kata Pak JK kenaikan harga BBM bisa menghemat (anggaran negara), rakyat bisa makmur. Kalau makmur, naiknya jangan Rp 3.000, sekalian saja (naik) Rp 10.000. Coba menteri-menterinya Jokowi suruh jelasin kenapa harga BBM harus naik,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, ‎pemberian subsidi untuk masyarakat bukanlah suatu kesalahan. Ia merasa subsidi adalah stimulus pada sektor tertentu untuk masyarakat yang belum memiliki daya beli. Namun, sering kali subsidi BBM salah saran, dan sebenarnya lebih banyak dinikmati oleh orang kaya buka rakyat kecil.

“Yang harus ditangani itu sektor energinya, pemberian subsidi enggak akan sia-sia karena kita dapat pajak dari masyarakat,” tandasnya. (Abn)

Related posts