Jakarta – Untuk mengatasi ketegangan antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Presiden Joko Widodo telah membentuk Tim 7 yang bertugas mencari informasi untuk direkomendasikan Presiden sebagai bagian dari solusi. Namun, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) justru khawatir Tim 7 itu justru akan memberikan ‘bola liar’ ke Jokowi.
Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi III DPR RI Junimart Girsang. Menurutnya, pembentukan tim independen yang beranggotakan 7 orang itu, memang didasari atas keinginan Presiden untuk segera menyelesaikan kemelut yang terjadi antara KPK dan Polri. Karena itu, perlu perlu dilakukan pengawasan agar tidak menyimpang.
”Kalau tim ini melakukan investigasi ternyata pekerjaan mereka menyimpang, maka akan menimbulkan bola liar,” ujarnya di DPR, Selasa ( 27/1/2015).
Junimart berharap, Presiden Jokowi tidak hanya mendengar laporan dari Tim 7, tapi juga harus mendengarkan keterangan dari pendapat ahli KPK dan Polri. Sehingga penyelesaian kisruh dua lembaga tersebut tidak tercampur dengan kepentingan apapun, dan malah menimbulkan masalah baru di Istana.
“Saya harap tim ini bekerja maksimal dan obyektif agar maksud dan tujuan pembentukan tim ini bisa tercapai sesuai kemauan Presiden,” terangnya.
Diketahui, Tim 7 itu beranggotakan mantan Wakapolri Komjen Polisi (Purn) Oegroseno. mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jumly Asshiddiqie mantan Wakil KPK Erry Riyana Hardjapamekas, mantan Plt Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, Guru besar hubungan internasional Hikmahanto Juwono, dan tokoh Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, serta pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar.
Tim 7 ini dibentuk memberikan masukan kepada Presiden Jokowi terkait kasus ini, dengan mencari informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber. Informasi yang akan disampaikan kepada Presiden merupakan hasil musyawarah tim. Sehingga sudah dilakukan melalui pertimbangan yang matang. (Albar)
