Imar
Jakarta-Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso menekankan pentingnya independensi lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kerjanya. Untuk itu, Priyo mengusulkan agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak lagi dibawah Presiden.
“Saya kira ide yang bagus, apakah PPATK nanti supaya betul-betul sahih sebagai lembaga yang kredibel,
Itu ide yang bagus PPATK seperti KPK, independen dan tak dibawah presiden,” kata Priyo di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (24/5/2013).
Priyo tidak menginginkan PPATK bekerja dibawah pesanan seorang pejabat.
“Saya sering mendengar kadangkala hanya dengan telpon dari pejabat apa kemudian mereka sering tergerak juga untuk menelusuri,”sebutnya.
“Kalau sampai PPATK bekerja diluar itu apalagi sampai diluar pesanan ini akan datang hari-hari keruntuhannya, kan sayang nanti,”tambahnya.
Priyo yakin PPATK dapat menjadi lembaga yang hebat jika bekerja untuk pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Pesan saya, PPATK akan menjadi lembaga yang hebat kalau berjalan dijalur yang benar untuk memberantas korupsi tetap silent tetapi bekerja. Yang itu terlarang dibuka jangan dibuka, langsung aja berikan kepada aparat penegak hukum,”terangnya.
Selain tidak dibawah presiden, lanjutnya sebaiknya dibentuk lembaga pengawas seperti Badan Kehormatan yang ada di DPR RI atau Komite Etik di KPK.
“Itu (pembentukan lembaga independen) ide yang bagus. PPATK seharusnya diawasi juga oleh lembaga tadi,” ujarnya.
