Minggu, 20 Januari 19

Tindak Tegas Pengganggu Pemilu 2019!

Tindak Tegas Pengganggu Pemilu 2019!
* Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (tengah). (Foto: Twitter @KPU_ID)

Jakarta, Obsessionnews.com – Baru-baru ini publik diramaikan dengan adanya kabar 7 kontainer berisi surat suara yang telah dicoblos dan keberadaannya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dengan adanya kabar tentang 7 kontainer tersebut ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menjadi geram, sebab kabar itu ternyata hoaks.

Kabar hoaks atau kabar bohong itu diketahui setelah KPU dan Bawaslu langsung mengecek kebenaran berita itu ke kantor Bea Cukai di Tanjung Priok. Ternyata, setelah dicek, kabar 7 kontainer berisi surat suara yang telah dicoblos itu ternyata tidak ada.

Untuk itu KPU memastikan kabar terkait adanya 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok adalah kabar bohong. Hal itu disampaikan setelah KPU mengecek kontainer di Tanjung Priok.

“Tidak ada, itu tidak benar, tidak ada TNI AL yang menemukan itu dan tidak benar KPU telah menyita,” ujar Ketua KPU Arief Budiman seusai sidak di Tanjung Priok, Rabu (2/1/2019) malam.

Pria kelahiran Surabaya, 2 Maret 1974 ini juga menegaskan kabar surat suara yang berjumlah 70 juta dan sudah dicoblos untuk nomor 01 itu adalah berita bohong. Pihaknya juga sudah melapor ke polisi mengenai penyebar berita bohong itu. “Jadi semuanya itu tidak benar, itu berita bohong!” tegas Arief.

Dia meminta polisi segera menangkap penyebar berita bohong berita tersebut. “Orang-orang jahat yang ganggu penyelenggaraan pemilu harus ditangkap,” ucapnya.

Berita bohong ini berawal dari kabar mengenai surat suara yang telah tercoblos sebanyak tujuh kontainer mulai beredar sejak Rabu (2/1). Menurut informasi yang beredar, tujuh kontainer tersebut datang dari China.

Informasi yang beredar juga menyebut bahwa masing-masing kontainer berisi 10 juta lembar surat suara dan satu kontainer telah dibuka. Selain itu, surat suara sudah dicoblos pada gambar pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01.

Kabar lain menyebut bahwa kontainer tersebut ditemukan oleh TNI AL kemudian KPU menyitanya. Lalu kabar mengenai surat suara tercoblos sebanyak tujuh kontainer ramai diperbincangkan di media sosial.

Bahkan kabar ini juga diinformasikan melalui Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief juga sempat menyampaikan kabar tersebut. Melalui akun Twitter pribadinya, @AndiArief__, Andi berkicau, “mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yg sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya karena ini kabar sudah beredar,” ditulis pada pukul 20.05, Rabu (2/1).

Tak hanya ketua KPU yang meminta agar pelaku penyebar hoaks ditangkap, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini juga meminta aparat penegak hukum mengusut motif penyebaran kabar bohong mengenai 7 kontainer berisi surat suara yang telah tercoblos.

Perempuan kelahiran Palembang 12 Oktober 1979 ini mengatakan, aparat hukum harus memastikan bahwa kasus tersebut dibuka sampai ke aktor intelektualnya. Tujuannya, kata dia, agar publik mengetahui apa sebenarnya yang menjadi motivasi dan tujuan para pembuat dan penyebar kabar hoaks tersebut.

“Harus ada hukuman tegas pada mereka agar ada efek jera bagi para penyebar hoaks yang bisa mengganggu kredibilitas, integritas, dan legitimasi pemilu ini,” ujarnya.

Sementara itu Kabareskrim Polri Komjen Arief Sulistyanto memastikan pengusutan hoaks surat suara tercoblos hingga tuntas. Arief menegaskan akan menindak siapa pun yang membuat kekacauan dan gangguan terhadap Pemilu 2019.

“Pasti. Semua yang ingin melakukan kekacauan dan gangguan terhadap pemilu pasti akan kita selesaikan,” kata Arief di Bareskrim Polri, gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (3/1).

Dia menuturkan, pengusutan hoaks surat suara tercoblos dilakukan tim Polda Metro Jaya bersama jajaran cyber Bareskrim Polri. Polisi juga sudah meninjau lokasi yang disebut sebagai tempat surat suara itu berada.

Selain itu, Arief memastikan akan memanggil seluruh pihak yang menyebarkan informasi soal surat suara tercoblos itu, termasuk elite Partai Demokrat Andi Arief. “Siapa pun yang berkaitan dengan masalah ini untuk membuat terang tindak pidana ini nanti, ya akan kita mintai keterangan,” ungkap pria kelahiran Nganjuk, Jawa Timur, 24 Maret 1965 ini.

Sebagai informasi, kabar hoaks memang sangat merugikan, baik bagi pelaku maupun yang menerima kabar hoaks tersebut. Beberapa netizen ada yang sengaja atau bahkan termakan jebakan berita hoaks hingga sudah melakukan repost atas berita tersebut. Padahal siapa sangka jika pada akhirnya pelaku dapat dijerat sanksi dengan pasal berlapis?

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Ginting, menjelaskan bahwa penyebar berita hoaks/ kabar bohong/ kabar yang tidak lengkap itu dapat dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Jerat hukum jika menggunakan pasal 14 dan 15 UU 1/1946 ini tidak tanggung-tanggung, ada yang bisa dikenakan sanksi 2 tahun, 3 tahun bahkan 10 tahun yang dikualifikasi dalam 3 bentuk pelanggaran. (Poy)

 

Baca juga:

Hoax 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos

‘Kardus’ dan Pemilu 2019

Ini Lima Ulama Berpengaruh di Pemilu 2019

Pengamat: Kampanye Pemilu 2019 Masih Buka Ruang Politik Uang

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.