Minggu, 20 Januari 19

Ini Perjalanan PDI Perjuangan 

Ini Perjalanan PDI Perjuangan 
* Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berpidato dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) sekaligus  HUT ke-46 PDI Perjuangan di Jakarta Internasional Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (10/1/2019).  (Foto: Twitter @PDI_Perjuangan)

Jakarta, Obsessionnews.com – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan atau biasa disebut PDI-P menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) sekaligus  hari ulang tahunnya ke 46 di Jakarta Internasional Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (10/1/2019). Acara tersebut dihadiri Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Jusuf Kalla, calon wakil presiden nomor urut 01 KH Ma’ruf Amin, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, dan lain-lain.

Berikut ini disajikan perjalanan partai yang dipimpin Megawati tersebut.

Era Soekarno berkuasa disebut era Orde Lama (Orla). Di era Orla baru sekali diselenggarakan pemilu, yakni tahun 1955, atau 10 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Pemilu 1955 diikuti lebih dari 30 partai politik. Salah satu di antaranya adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), yang  kelahirannya dibidani Soekarno.

Adapun empat besar pemenang Pemilu 1955 adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) memperoleh 8.434.653 suara atau 57 kursi DPR, Masyumi memperoleh 7.903.886 suara atau 57 kursi, Partai Nahdlatul Ulama (NU) memperoleh 6.955.141 suara atau 45 kursi, dan Partai Komunis Indonesia (PKI) memperoleh 6.179.914 suara atau 39 kursi.

Presiden Soekarno terjungkal dari kursi kekuasaannya yang didudukinya selama 21 tahun pasca meletus kudeta G30S/PKI tahun 1965. Pemberontakan PKI tersebut menewaskan tujuh jenderal TNI AD, yakni Ahmad Yani, Donald Isaac Pandjaitan, Katamso Darmokusumo, Mas Tirtodarmo Haryono (MT Haryono), Suprapto, Siswondo Parman (S. Parman),  dan Sutoyo Siswomiharjo. Juga menewaskan perwira menengah TNI AD R Sugiyono Mangunwiyoto , dan seorang tentara, Piere Tendean,  serta  seorang polisi  Satsuit Tubun (KS Tubun)

Peristiwa G-30-S/PKI menimbulkan aksi unjuk rasa besar-besaran yang menuntut PKI dibubarkan, dan menuntut Soekarno dicopot dari kekuasaannya karena dianggap bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Tahun 1966 kekuasaan Soekarno mulai dikebiri oleh militer. Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto mengambil alih kekuasaan dari tangan Soekarno secara de facto. Pada 11 Maret 1966 Soeharto menerima Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari Presiden Soekarno melalui tiga jenderal, yaitu Basuki Rachmat, Amir Machmud, dan M Yusuf. Isi Supersemar adalah memberikan kekuasaan kepada Soeharto untuk dan atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Panglima Besar Revolusi agar mengambil tindakan yang dianggap perlu demi terjaminnya keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi. Sehari kemudian, 12 Maret 1966, Soeharto membubarkan PKI dan menyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia.

Karena situasi politik yang memburuk setelah meletusnya G-30-S/PKI, Sidang Istimewa MPRS pada Maret 1967, Soeharto yang telah menerima kenaikan pangkat sebagai jenderal bintang empat pada 1 Juli 1966, ditunjuk sebagai pejabat presiden berdasarkan Tap MPRS No XXXIII/1967 pada 22 Febuari 1967. Selaku pemegang Ketetapan MPRS No XXX/1967, Soeharto kemudian menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno. Melalui Sidang Istimewa MPRS pada 7 Maret 1967 Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum.

Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967 setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno ditolak MPRS. Kemudian Soeharto menjadi presiden sesuai hasil Sidang Umum MPRS (Tap MPRS No XLIV/MPRS/1968) pada 27 Maret 1968.

Golkar Memenangkan Pemilu di Era Orba

Popularitas Soeharto yang melejit karena menumpas PKI berdampak positif terhadap Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar yang menjadi kontestan Pemilu 1971, pemilu pertama yang digelar di era Orde Baru (Orba). Di partai ini Soeharto duduk sebagai Ketua Dewan Pembina yang memiliki kekuasaan sangat besar.

Pemilu 1971 diikuti 10 partai politik (parpol), yakni  Partai Katolik, Partai Syaikat Islam Indonesia (PSII), Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Golkar, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).

Secara mengejutkan Golkar tampil sebagai juara. Golkar menyabet 236 kursi dari total 360 kursi DPR. Diikuti Partai NU (58), Parmusi (24), PNI (20), PSII (10), Parkindo (7), Partai Katolik (3), dan Perti (2). Sedangkan Murba dan IPKI tak memperoleh kursi.

Kemenangan Golkar pada Pemilu 1971 membuat posisi Presiden Soeharto menjadi sangat kuat. Orba identik dengan Golkar. Berbagai terobosan dilakukan Orba  agar Golkar tetap besar, antara lain menyederhanakan jumlah parpol.

Tahun 1973 empat parpol Islam, yakni Partai NU, Parmusi,  PSII, dan Partai Perti difusikan menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PPP didirikan tanggal 5 Januari 1973. Partai berlambang Kakbah ini didirikan oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR. Para deklarator itu adalah KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama, H.Mohammad Syafaat Mintaredja, Ketua Umum Parmusi Parmusi, Haji Anwar Tjokroaminoto Ketua Umum PSII, Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti, dan Haji Mayskur Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR.

Sementara itu  pada tanggal 10 Januari 1973 lima parpol nasionalis, yakni Partai Katolik, Parkindo, Partai Murba, PNI, dan IPKI, dilebur menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Pemilu 1977 diikuti Golkar, PPP, dan PDI. Pada pemilu tersebut Golkar keluar sebagai pemenang dengan meraih 232 kursi dari total 360 kursi DPR. PPP berada di peringkat kedua dengan memperoleh 99 kursi. Sedangkan PDI menduduki posisi ketiga dengan mendapat 29 kursi.

Pada Pemilu 1982 Golkar kembali berjaya dengan meraih 242 kursi dari total 360 kursi DPR. PPP kembali menjadi runner up dengan memperoleh 94 kursi. PDI menempati peringkat ketiga dengan menyabet 24 kursi.

Pada Pemilu 1987 Golkar kembali unjuk gigi dengan meraih 299 kursi dari total 400 kursi DPR. Sementara itu PPP mendapat 61 kursi, dan PDI mendaapat 40 kursi.

Pada Pemilu 1992 Golkar memperoleh 282 kursi dari total 400 kursi DPR. PPP mendapat 62 kursi, dan PDI memperolh 56 kursi.

Pada Pemilu 1997 Golkar lagi-lagi menjadi pemenang. Pada pemilu tersebut parpol berlambang pohon beringin ini meraih 282 kursi dari total 400 kursi DPR. Sedangkan PPP mendapat 89 kursi dan PDI memperoleh 11 kursi.

Kemenangan Golkar dalam lima kali pemilu sejak 1977 itu memuluskan jalan Soeharto terus berkuasa. Ia kembli dilantik menjadi presiden dalam Sidang Umum MPR 1978, SU MPR 1983, SU MPR 1988, SU MPR 1993, dan SU MPR 1998.

Tampilnya Golkar sebagai pemenang dalam lima kali tersebut itu karena Golkar didukung ABG (ABRI, Birokrasi, dan Gokar). Rezim Soeharto mewajibkan ABRI (yang terdiri dari TNI dan Polri), serta pegawai negeri sipil (PNS) wajib mendukung Golkar.

Soeharto memang berkepentingan memenangkan partai beringin untuk melanggengkan kekuasaannya. Jenderal Besar ini memerintah dengan tangan besi. Soeharto tidak mau disaingi oleh siapa pun. Dia menyingkirkan  orang-orang yang berpotensi menyainginya.

Mega Simbol Perlawanan terhadap Orba

Salah seorang politikus yang dinilai berpotensi mengancam kekuasaan Soeharto adalah Megawati. Megawati yang akrab dipanggil Mbak Mega dicintai oleh kader-kader PDI. Dia simbol perlawanan terhadap Orba.

Puteri Presiden pertama Indonesia Ir. Sukarno ini mulai terkenal ketika terpilih menjadi anggota DPR dari PDI pada Pemilu 1987. Megawati kembali melenggang ke Senayan, sebutan populer untuk Gedung MPR/DPR di Senayan, Jakarta Pusat, pada Pemilu 1992.

Popularitasnya semakin melejit ketika pada 1993 dia terpilih menjadi Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998 dalam Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Surabaya, Jawa Timur. Dia menggantikan Soerjadi.

Terpilihnya Megawati sebagai Ketua Umum PDI tersebut membuat Soeharto tak senang. Soeharto khawatir PDI di bawah kepemimpinan Megawati akan menjadi besar, dan mengancam keberadaan Golkar. Selain itu jika PDI lebih besar dari Golkar akan membuka peluang Megawati menjadi calon presiden.

Soeharto menyadari Megawati tidak bisa disetir. Untuk itu berbagai cara dilakukan menggulingkan Megawati. Pemerintah menciptakan konflik di internal PDI, mengadu domba kubu Megawati dengan kubu Soerjadi. Pemerintah tak mengakui kepemimpinan Megawati dan mengizinkan digelarnya Kongres PDI tandingan di Medan, Sumatera Utara, 22-22 Juni 1996 yang diadakan kubu Soerjadi. Dalam Kongres PDI di Medan yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Yogie S. Memet tersebut, Soerjadi terpilih menjadi Ketua Umum.

Pemerintah merestui PDI dipimpin Soerjadi, dan mencoret semua daftar calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 1997 versi Megawati. Yang diakui pemerintah hanya daftar caleg versi Soerjadi.

Manuver rezim Soeharto itu membuat para kader dan simpatisan PDI Megawati ngamuk. Mereka tak mau mengakui kepemimpinan Soerjadi. Mereka menduduki kantor DPP PDI di Jl. Diponegoro No. 58 Menteng, Jakarta Pusat. Mereka membuat panggung demokrasi, serta berorasi menghujat pemerintah dan Soerjadi.

Tanggal 27 Juli 1996 kantor DPP PDI diserbu orang-orang tak dikenal yang didukung pemerintah. Aparat keamanan yang berada di lokasi itu membiarkan saja penyerangan tersebut. Dan terjadilah tragedi berdarah itu.

Soeharto Tumbang

Pada pertengahan 1997 Indonesia dilanda krisis moneter yang berlanjut ke krisis ekonomi. Mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi agar pemerintah secepatnya mengatasi krisis ekonomi.

Pasca Soeharto dilantik menjadi Presiden untuk keenam kalinya di SU MPR pada Maret 1998, isu yang dilontarkan mahasiswa dalam unjuk rasa bergeser menjadi tuntutan reformasi bidang ekonomi, politik, dan hukum.

Unjuk rasa semakin membesar ketika beberapa mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, tewas tertembak di kampusnya oleh aparat keamanan pada 12 Mei 1998. Selain itu puluhan mahasiswa lainnya terluka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie.

Pasca tragedi Trisakti tersebut aksi demonstrasi besar-besaran terjadi di seluruh Indonesia, menuntut Soeharto mundur.

Pada Kamis, 21 Mei 1998 Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya akibat desakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa.    Kemudian Wakil Presiden BJ Habibie naik kelas menjadi Presiden.

Tumbangnya Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun itu menandai bubarnya Orba. Indonesia memasuki babak baru: era reformasi.  Habibie membuat sejumlah reformasi di bidang politik, antara lain ABRI dan PNS harus netral. Ini artinya ABRI dan PNS tidak wajib lagi mendukung Golkar. Terobosan lain yang dilakukan Habibie adalah mengizinkan berdirinya parpol-parpol baru.

PDI-P Kelanjutan dari PDI

Setelah jatuhnya Soeharto Megawati mendeklarasikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada 1 Februari 1999, yang disebutnya sebagai kelanjutan dari PDI. Megawati a menjadi ketua umumnya. Megawati berhasil mengantarkan PDI-P memenangkan Pemilu 1999 yang merupakan pemilu pertama di era reformasi. Dalam Pemilu 1999 yang diikuti 48 parpol tersebut PDIP meraih , Golkar masih memiliki banyak pendukung. Hal ini terbukti Golkar meraih peringkat 153 kursi  dari total 462 kursi DPR, sedangkan Golkar berada di peringkat kedua dengan perolehan 120 kursi.

Di Sidang Umum MPR tahun 1999 Megawati kalah bersaing dengan KH Abdurrahman Wahid alias Gus dalam pemilihan presiden. Megawati harus puas menjadi Wakil Presiden, sedangkan yang menjadi Presiden adalah KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Selanjutnya Megawati naik kelas menjadi Presiden pada tahun 2001, menggantikan Gus Dur yang diberhentikan oleh MPR.

Pada Pemilu 2004 perolehan suara PDI-P merosot dan harus puas duduk di peringkat kedua setelah Golkar. PDI-P memperoleh 109 kursi dari total 550 kursi DPR yang diperebutkan. Sedangkan Golkar mendapat 128 kursi.

Pada Pemilu 2009 perolehan suara PDI-P kembali melorot, berada di peringkat ketiga setelah Partai Demokrat dan Golkar. Partai Demokrat  yang tampil sebagai juara menyabet 150 kursi dari total 560 kursi DPR yang diperebutkan. Golkar yang berada di peringkat kedua memperoleh 107 kursi. Sedangkan PDI-P yang berada di peringkat ketiga mendapat 95 kursi.

Pada Pemilu 2014 barulah PDI-P bangkit kembali dan tampil sebagai pemenang dengan memperoleh 109 kursi dari total 560 kursi DPR yang diperebutkan. Peringkat kedua diduduki Golkar dengan memperoleh 91 kursi. Selain itu juga sukses mengantarkan seorang kadernya, Joko Widodo (Jokowi), menjadi Presiden periode 2014-2019.

Megawati masih dicintai oleh kader-kadernya. Hal ini dibuktikan dia tetap dipercaya memimpin partai berlambang banteng bermoncong putih ini hingga kini. (Arif RH)

 

Baca juga:

FOTO Rakornas dan HUT ke-46 PDI Perjuangan

Sekjen PDI-P: Jokowi Harus Terpilih Kembali Demi Efektivitas Pembangunan

Digugat Timses Prabowo, Sekjen PDI-P Siap Penuhi Undangan Bawaslu

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.