Sabtu, 22 September 18

Bawaslu Bukan Pro Mantan Koruptor

Bawaslu Bukan Pro Mantan Koruptor
* Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan. (foto: web Bawaslu)

Jakarta, Obsessionnews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan mantan napi korupsi tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai bakal calon legislatif (bacaleg), lantaran berpedoman pada Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 tahun 2018 yang melarang mantan napi korupsi maju sebagai calon wakil rakyat.

Sementara itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menilai PKPU tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu,  para bacaleg ini mengajukan sengketa ke Bawaslu di daerahnya masing-masing. Sehingga Bawaslu meloloskan mantan terpidana korupsi tersebut menjadi bacaleg.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menegaskan, bahwa pihaknya tidak pro-koruptor dengan mantan napi korupsi itu. Namun semata-mata untuk menegakkan konstitusi dan Undang-Undang di negeri ini. “Bawaslu bukan pro koruptor. Kita menegakkan konstitusi,” tegas Abhan saat dihubungi wartawan, Jumat (14/9/2018).

Dia mengaku, Bawaslu juga mempunyai semangat untuk memberantas dan mencegah terjadinya korupsi khususnya dalam proses pilkada dan pemilu. Dengan kewenangan yang ada, pencegahan dan penindakan, Bawaslu ingin proses pemilu berlangsung berintegritas dan berkualitas.

Sehingga putusan dari sejumlah Bawaslu daerah yang meloloskan mantan koruptor semata-samata untuk menegakkan konstitusi dan menempatkan norma-norma pada tempatnya. Dia menilai Peraturan KPU melarang mantan koruptor bertentangan dengan UUD 1945, sejumlah UU seperti UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK Nomor 51/PUU-XIV/2016. “PKPU-nya langgar UU di atasnya, langgar UUD 1945 dan langgar putusan MK,” kata dia.

Atas dasar tersebut, akhirnya Bawaslu pun mengabulkan gugatan para mantan bacaleg eks koruptor. Sampai saat ini, berdasarkan rekapitulasi Bawaslu, terdapat 41 permohonan sengketa dari mantan koruptor dan satu dari mantan pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Dari 41 gugatan mantan koruptor, 36 putusan dikabulkan, 1 putusan ditolak, 1 putusan yang tidak diregister, 2 putusan gugur dan satu perkara yang diselesaikan dengan mediasi. Sementara gugatan dari pelaku kejahatan seksual terhadap anak ditolak Bawaslu. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.