Senin, 26 Oktober 20

Politik Luar Negeri RI yang Bebas dan Aktif Masih Tetap Relevan

Politik Luar Negeri RI yang Bebas dan Aktif Masih Tetap Relevan
* Global Future Institute (GFI) menggelar seminar bertema “Membangun Strategi Perimbangan Kekuatan Dalam Rangka Mengaktualisasikan Kembali Politik Luar Negeri yang Bebas dan Aktif” di kantor GFI, Kebayoran Baru, pada Senin (5/12/2016).
Politik Luar Negeri RI yang Bebas dan Aktif masih tetap relevan dan harus tetap dilanjutkan, sebagai dasar kebijakan luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan dan kerja sama dengan negara-negara lain.

Jakarta, Obsessionnews.com – Lembaga pengkajian geopolitik Global Future Institute (GFI) menggelar seminar terbatas bertema “Membangun Strategi Perimbangan Kekuatan Dalam Rangka Mengaktualisasikan Kembali Politik Luar Negeri yang Bebas dan Aktif”. Seminar yang dilaksanakan di kantor GFI, Kebayoran Baru, pada Senin (5/12/2016) tersebut bekerja sama dengan beberapa mahasiswa Fakultas Ilmu Hubungan Internasional Universitas Nasional, Jakarta.

Para narasumber yang mempresentasikan makalah dan gagasannya pada seminar terbatas adalah  Leonard Felix Hutabarat, Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan (BPPK) kawasan Amerika Serikat-Eropa, Kementerian Luar Negeri RI; Brigjen Sunaryo, Direktur Kerjasama Internasional, Kementerian Pertahanan RI (Diwakilkan oleh Kolonel Oktaheroe Ramsi/Analis Madya Multilateral Direktorat Jenderal Kerjasama Internasional Kementerian Pertahanan RI); June S Syarief, Kepala Seksi Afrika, Eropa, dan Rusia, Kementerian Perdagangan RI; esmon Satria Andrian, pengkaji politik luar negeri RI kawasan Afrika, dari Museum Konferensi Asia-Afrika (MKAA), Bandung; Nurachman Oerip, mantan Wakil Duta Besar RI untuk Rusia dan Duta Besar RI untuk Kamboja; Gusfiabri Sumowigeno, pengkaji ekonomi-politik dari Indonesian Agency for Outbound Investment Development; Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah; Fariz Rifqi Ihsan, Komite Politik Dan Keamanan Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI); Faizal Risky, Pemimpin Redaksi Aktual News Network; dan Rohman Wibowo dan Randy Adiwinata, Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Nasional yang tergabung dalam Vox Muda.

Berikut 12 simpul penting dan strategis yang berkembang dalam forum diskusi yang diterima Obsessionnews.com Senin (12/12):.

  1. Para narasumber maupun peserta aktif  bersepakat  bahwa Politik Luar Negeri RI yang Bebas dan Aktif masih tetap relevan dan harus tetap dilanjutkan, sebagai dasar kebijakan luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan dan kerja sama dengan negara-negara lain.
  2. Para narasumber maupun peserta juga bersepakat bahwa Politik Luar Negeri RI yang Bebas dan Aktif bukan berarti netral dan tidak punya pendirian yang tegas. Politik Luar Negeri Bebas aktif berarti bebas dan merdeka untuk menentukan konsepsi nasional dalam urusan politik, ekonomi, sosial-budaya maupun pertahanan-keamanan. Dan Aktif berarti punya pendirian yang aktif dalam memperjuangkan nilai-nilai luhur, yaitu Kemerdekaan, Perdamaian abadi, dan Keadilan sosial baik secara nasional maupun global yang tentunya berasal dari hati nurani sosial manusia.
  3. Para narasumber dan peserta aktif juga bersepakat bahwa Politik Bebas Aktif harus ditujukan untuk mengatasi dan mengakhiri segala macam krisis, masalah maupun keruwetan yang terjadi di pelbagai kawasan dunia. Baik di Timur-Tengah dan Teluk Persia, Krisis utamanya Krisis di Suriah yang sudah berlangsung sejak 2011, Asia Pasifik, Afrika Utara, Semenanjung Korea, Laut Cina Selatan, maupun Ketegangan antara Amerika Serikat-Uni Eropa versus Rusia dalam Krisis Crimea.
  4. Meskipun Politik Luar Negeri masih tetap relevan dan harus berlanjut terus, beberapa narasumber dan peserta aktif memandang perlu adanya reaktualisasi politik luar negeri  bebas aktif atas dasar dua pertimbangan. Pertama, karena sejak era Orde Baru hingga era reformasi, ada kecenderungan kebijakan luar negeri RI semakin menjauh dari prinsip Politik Luar Negeri RI yang  Bebas dan Aktif. Kedua, didorong adanya pergeseran sentra geopolitik dan persaingan global dari Atlantik ke Asia Pasifik. Yang ditandai kemunculan tiga kekuatan besar baru yang berpotensi menjadi kekuatan alternatif yaitu India, Republik Rakyat Cina dan Rusia.
  5. Beberapa fakta dan kenyataan lapangan yang mengemuka dalam forum diskusi yang kiranya penting menjadi perhatian adalah bahwa selama 50 tahun usia republik kita, Indonesia ternyata mengandalkan kerja samanya hanya pada empat negara, yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang dan Cina.
  6. Atas dasar dua pertimbangan yang melandasari perlunya reaktualisasi politik luar negeri RI maupun pergeseran tren global dari Atlantik ke Asia Pasifik  yang telah memunculkan Inda, Cina dan Rusia sebagai kekuatan baru, beberapa narasumber maupun peserta aktif diskusi mendesak pemerintah maupun Stakeholders (Pemangku Kepentingan) Kebijakan Luar Negeri RI untuk meninjau kembali kebijakan luar negeri RI yang selama ini  condong lebih berorientasi ke blok Amerika Serikat dan Eropa Barat.
  7. Meskipun demikian, beberapa narasumber maupun peserta aktif juga mengingatkan forum bahwa tren pergeseran global ke Asia Pasifik yang juga ditandai oleh semakin menajamnya persaingan global antara Amerika Serikat versus Cina di kawasan ini, pada perkembangannya baik Amerika maupun Cina sama-sama berpotensi ancaman bagi kepentingan nasional Indonesia.
  8. Menyadari tren perkembangan yang mengarah pada polarisasi global antara Amerika Serikat versus Cina, maka pemerintah Indonesia harus memotori Penyusunan Strategi Perimbangan Kekuatan Baru agar tidak terseret baik ke pendulum blok Amerika-Uni Eropa di satu pihak, dan blok Cina pada pihak lain.
  9. Atas dasar hal tersebut, maka sudah saatnya Indonesia menampilkan diri kembali sebagai Kekuatan Baru dan Penyeimbang Kekuatan Dunia di tengah-tengah Persaingan Global dewasa ini. Dengan diilhami oleh kepeloporan para founding father yang telah mencetuskan terbentuknya Konferensi Asia-Afrika Bandung 1955 maupun Gerakan Non Blok di Beograd 1961.
  10. Untuk menciptakan iklim yang kondusif dan menguntungkan bagi Indonesia untuk kembali memainkan peran strategis sebagai pusat solusi dunia maupun Penyeimbang Kekuatan Dunia, maka Indonesia harus merevitalisasi kembali peran aktifnya di dua forum multilateral. Yaitu di forum regional Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) maupun forum negara-negara Islam yang tergabung di forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Dengan satu syarat, setelah didahului dengan sebuah cara pandang baru dan semangat baru untuk sekaligus juga merevitalisasi ASEAN dan OKI sebagai Kekuatan Penyeimbang Dunia, maupun sebagai organisasi penyalur aspirasi negara-negara berkembang.Seraya pada saat yang sama, penting bagi Indonesia untuk tetap berkomitmen untuk melestarikan dan merevitalisasikan kembali forum KTT Asia-Afrika Bandung dan KTT Gerakan Non Blok, yang mana Indonesia tercatat sebagai salah satu pelopor dan penggerak terbentuknya Kekuatan Alternatif dari kalangan negara-negara sedang berkembang untuk menghadapi kedua blok yang saling berhadapan pada masa Perang Dingin sejak dekade 1950-an hingga akhir 1980-an.
  11. Untuk mengaktualisasikan kembali peran aktif Indonesia sebagai Penyeimbang Kekuatan Dunia, perlu disadari bahwa Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di Asia Tenggara dan yang mampu mempersenyawakan Islam, Demokrasi dan Kebangsaan, merupakan suatu modalitas sosial (social capital) yang sangat penting dan strategis. Sehingga perlu didadayagunakan secara lebih maksimal.
  12. Dalam rangka mendapatkan dukiungan strategis dalam upaya Indonesia memelopori kembali terbentuknya Strategi Perimbangan Kekuatan Global seperti halnya pernah dipelopori Indonesia ketika mencetuskan Konferensi Asia Afrika Bandung 1955 maupun Gerakan Non Blok Beograd 1961, beberapa narasumber dan peserta aktif menyarankan perlunya menjalin kerjasam yang lebih strategis dan solid dengan Rusia, sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun sebagai negara yang mana 20 juta penduduknya beragama Islam. Sehingga merupakan modalitas sosial yang tidak bisa diabaikan  begitu saja.

Rekomendasi

  1. Menyadari urgensi Indonesia untuk memainkan peran aktif sebagai penyeimbang kekuatan dunia di tengah konflik global saat ini, maka pada pelaksanaannya efektivitas penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri atas dasar prinsip bebas aktif nampaknya memerlukan sinergi dan keterlibatan seluruhstakeholders kebijakan luar negeri baik dari pemerintah maupun masyarakat,  sehingga dapat menjelma dalam kerangka konsep Diplomasi Total.
  2. Untuk itu, sebagaimana pandangan dan saran dari salah satu narasumber, Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, harus ada kerjasama yang saling menguatkan dan sinergis antara jalur Government to Government Diplomacy dan People to People Diplomacy, dalam membangun hubungan dengan negara-negara lain atas dasar prinsipi kesetaraan dan saling menguntungkan.
  3. Maka dari itu People to People Diplomacy yang relatif cukup efektif dikembangkan oleh beberapa organisasi kemasyarakatan Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) terhadap komunitas Islam di pelbagai forum-forum internasional, kiranya People to People Diplomacy juga dikembangkan untuk mengeksplorasi berbagai kerjasama strategis dengan kekuatan-kekuatan baru Asia Pasifik yaitu India, Cina dan Rusia. Baik di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pendidikan, Kajian-Kajian Strategis di bidang ekonomi dan politik luar negeri, maupun Media Massa.
  4. Perlu dibentuk Kelompok Kerja yang mewakili beberapa kementerian terkait kebijakan luar negeri maupun berbagai elemen masyarakat, dalam rangka mengeksplorasi dan merumuskan berbagai kemungkinan baru kerja sama strategis yangsaling menguntungkan dan setara dengan India, Rusia dan Cina,, di berbagai sektor strategis.
  5. Mengapresiasi dan menindaklanjuti saran dari Nurrachman Oerip, mantan Wakil Duta Besar Ri di Rusia dan mantan Duta Besar RI di Kamboja terkait urgensi untuk mempertimbangkan kerjasama yang lebih strategis dan solid dengan Rusia dalam rangka mendukung Strategi Perimbangan Kekuatan yang dimotori Indonesia, sudah saatnya mempertimbangkan dibentuknya Kelompok Kerja khusus membahas berbagai aspek kerjasama Indonesia-Rusia ke depan yang lebih strategis, produktif, efektif dan saling menguntungkan kedua negara dan bangsa.
  6. Maka sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka GFI merasa perlu untuk mengingatkan pemerintah maupun stakeholders kebijakan luar negeri pada RI pada umumnya, untuk mewaspadai manuver diplomatik Turki, Polandia dan para Taipan/konglomerat Cina yang ada di Indonesia, yang berpotensi menyeret Indonesia ke orbit blok Barat atau Cina, sehingga merusak upaya Indonesia dan negara-negara yang sehaluan, untuk membentuk Strategi Perimbangan Kekuatan di tengah-tengah menajamnya Konflik Global antara Amerika Serikat versus Cina, khususnya di Asia Pasifik dan Asia Tenggara.

(arh)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.