Kamis, 6 Oktober 22

Politik 2014 adalah Politik Acak Kadut

Politik 2014 adalah Politik Acak Kadut

Kaleidoskop Bidang Politik 2014:

Politik 2014 adalah Politik Acak Kadut

Dalam  setiap pertunjukan wayang, entah wayang golek, atau pun wayang kulit selalu ada yang namanya rampokan, atau peperangan sebelum akhirnya muncul lakon (pelaku utama) dalam cerita terkait. Ini hampir sejalan dengan arti yang termaktub dalam salah satu ayat di dalam kitab suci Al-Qur’an, yang artinya kurang lebih demikian bahwa di balik kesusahan sesungguhnya akan datang saat kemudahan.

Maka jika kita ditimpa kesusahan janganlah larut dalam kesedihan, karena itu hanya berlaku sementara. Demikian halnya jika kita mendapat kesenangan, jangalah berlebihan dalam bersuka cita, karena ini pun terjadi hanya sesaat. Maka Sidharta Gautama mengatakan, janganlah engkau bersedih, karena kesedihan dan kesenangan sesungguhnya sama saja, hanya berlaku sementara, dan secepatnya semua itu akan berlalu.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun 2014 adalah tahun “rampokan”, tahun peperangan di antara partai-partai politik yang ada di tanah air. Di tahun inilah lima belas partai politik (parpol) bertarung, yakni tiga partai local Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dan duabelas partai nasional. Dalam hal ini kita hanya akan mengupas tentang duabelas partai nasional saja. Keduabelas parpol tersebut, masing-masing, PDIP, Partai Golkar, Gerindra, Partai Demokrat (PD), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura),  Partai Nasional Demokrat (Nasdem), PKPI, dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Berebut nomor satu
Keduabelas parpol ini berebut untuk menjadi yang nomor satu lewat Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu Legislatif (Pileg) sendiri dilaksanakan pada 9 April 2014, dan dalam Pileg kali pemenangnya PDIP dengan meraup suara sekitar 23.681.471 suara atau sekitar 18,95 persen suara nasional. Pemenang kedua Partai Golkar yang mendapatkan suara sekitar 18.432.431 suara  atau sekitar 14, 75 persen suara nasional. Dan urutan ketiga ditempati Gerindra yang mendapatkan 14.760.371 suara atau  memperoleh 11, 81 persen suara nasional.

Akan halnya Partai Demokrat alias PD yang di Pileg 2009 jadi pemenang terpaksa harus rela berada di urutan keempat, setelah Gerindra. PD hanya mendapatkan 12.728.913suara atau memperoleh 10, 9 suara nasional. Keadaan paling tragis dialami partai besutan Yusril Ihza Mahendra dan Sutiyoso, karena PBB hanya mendapatkan 1.825.750 suara atau sekitar 1, 46 persen suara nasional dan PKPI Cuma dapat 1.143.094 suara atau sekitar 0, 91 persen suara nasional. Dengan demikian PBB dan PKPI tidak dapat mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) sekaligus terdepak dari deretan partai pemenang Pemilu.

Dari amatan Direktur Eksekutif Sugeng Saryadi Syndicate (SSS). Totok Sugiarto, bahwa Pileg 2014 lebih kotor danb acak kadut dibanding Pileg tahun 2009. Dan apa yang dikatakan Totok tidaklah berlebihan, karena yang terpilih menjadi anggota dewan kebanyakan bukanlah figure yang diharapkan. Mereka rata-rata dipilih karena berhasil menyogok atau menyuap pemilih, bukanlah karena disukai. Rakyat pun memilih sepertinya dengan mata tertutup alias asal pilih, yang penting mereka dapat duwit. Maka tidak heran jika terjadi jor-joran duit untuk menyogok rakyat.

Banyak yang stres
Akibatnya mereka yang duitnya pas-pasan banyak yang stress, karena tidak terpilih menjadi anggota dewan. Pertanyannya sekarang adalah bagaimana nantinya para anggota dewan terpilih untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan tersebut? Entahlah, karena KPK pun sepertinya cuek bebek terhadap perilaku menyimpang para calon legislative (caleg) saat kampanye dulu. Faktanya, tidak ada satu pun caleg yang ditangkap, apalagi diproses hukum karena menghambur-hamburkan uang untuk menyuap rakyat.

Padahal jika kita jeli, itulah sebenarnya bibit yang nantinya memicu oknum anggota dewan untuk melakukan kejahatan korupsi. Karena mereka dipaksa untuk mengembalikan dana yang telah dikeluarkan. Padahal gaji seorang anggota dewan sangat terbatas, dan jika jujur sulit rasanya mereka bisa mengembalikan uang yang telah dikeluarkannya hanya dengan mengandalkan gaji yang diterimanya. Karena gaji mereka pun tidak selalu diterima utuh, sebagian dipotong parpol yang menaunginya, lainnya dibagi-bagi kepada para kader yang membantunya saat kampanye.

Ternyata keruwetan dan kerumitan tidak hanya terjadi di Pileg saja. Keruwetan ini, juga terjadi  menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) yang berlangsung 9 Juli 2014. Misalnya ketika pencalonan, betapa jungkir baliknya mereka—para tokoh parpol—-mencari dan mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Ada yang berhasil ada yang gagal dan terpaksa hanya jadi penggembira, seperti dialami Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (ARB).

Tidak ada yang dukung
Semua orang tentu melihat dan menyaksikan betapa gigihnya ARB memperjuangkan dirinya untuk menjadi calon Presiden. Kenyataannya, jangankan untuk jadi calon Presiden, bahkan jadi calon Wakil Presiden pun tidak ada yang mendukung. Akhirnya ARB dan partai pemenang Pileg nomor dua ini harus rela hanya menjadi pengiring pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, Prabowo Subianto-M Hatta Rajasa.

Pelajaran pahit yang diterima ARB di Pilpres ternyata tidak juga disadari dirinya maupun  para politisi lain. Kenyataannya pasca Pilpres, mereka masih berbuat seolah-olah masih dalam keadaan Pilpres. Pemikiran acak kadut ini tentu saja kita anggap sebagai kelengahan, dan kelemahan itu dengan sangat jitunya dimanfaatkan PD dan Susilo Bmbang Yudhoyono (SBY) yang terus melakukan manuver dengan mendikte mrereka. Dan keadaan acak kadut ini tidak kita yakin akn terus berlanjut mana kala para politisi itu masi acak kadut pola berpikurnya.

Dan sesungguhnya kekisruhan politik yang melanda Partai Golkar  dan PPP saat ini adalah karena mereka kurang jernih dalam melihat persoalan. Pikiran acak kadut, prustasi dan depresi inilah sesungguhnya yang membidani lahirnya nerbagai konflik internal dalam partai. Bilamana pikiran acak kadut ini terus dipertahankan, maka lima tahun mendatang hanya segelintir partai yang akan dan masih bertahan. (Arief Turatno, wartawan senior)

 

Related posts